Kebijakan Perundangan Keanekaragaman Hayati

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kebijakan Perundangan Keanekaragaman Hayati by Mind Map: Kebijakan Perundangan Keanekaragaman Hayati

1. Undang-Undang No. 5 1990 Konservasi SDA dan Ekosistemnya

1.1. Anugerah Tuhan memberikan kedudukan penting bagi kehidupan

1.2. Saling ketergantungan SDA satu sama lainnya

1.3. Diperlukan adanya langkah-langkah konservasi

2. Konservasi SDA dan Ekosistem dilakukan dengan kegiatan

2.1. Save it

2.2. Study it

2.3. Use it

3. Peraturan UUD

3.1. UU No. 5 1994

3.1.1. Pengesahan konservasi PBB

3.2. UU No. 23 1997

3.2.1. Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.3. UU No. 24 1992

3.3.1. Penataan Ruang

3.4. UU No. 9 1990

3.4.1. Kepariwisataan

3.5. UU No. 27 2007

3.5.1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

3.6. Peraturan Pemerintah No. 68 1998

3.6.1. Kawasa Suaka Alam dan Margasatwa

4. Kenapa Perlu usaha konservasi SDA

4.1. Sudut Ekonomi

4.1.1. Pelestarian tanah dan air

4.1.2. Konservasi dapat diperbaharui

4.1.3. Perlindungan plasma nutfah

4.1.4. Turisme dan rekreasi

4.2. Sudut Sosial-Fisiologis

4.2.1. Mutu kehidupan

4.2.2. Tanggung jawab moral

4.2.3. Warisan dan kebanggaan nasional

4.3. Sudut Ekologis

4.3.1. Perlindungan proses ekologis

4.3.1.1. Perlindungan pegunungan

4.3.1.2. Perlindungan wilayah pantai

4.3.1.3. Perlindungan DAS

4.3.1.4. Perlindungan tempat-tempat unik

4.3.2. Pengawetan KEHATI genetik dan ekosistem

4.3.2.1. In situ

4.3.2.2. Eksitu

4.3.2.3. Pemgawasan lalu lintas perdagangan dan eksport flora-fauna

4.3.3. Pemanfaatan

4.3.3.1. Terkendali mengembangkan perikanan dan kehutanan

4.3.3.2. Memajukan usaha pemanfaatan

4.3.3.3. Pengaturan lalu lintas dan perdagangan

4.3.3.4. Memajukan budidaya

5. Tujuan pengelolaan KEHATI

5.1. Kelestarian kekayaan keanekaragaman

5.2. Pemanfaatan keanekaragaman dan penyediaan secara berkelanjutan

5.3. Pembagian keuntungan yang adil

6. Arah Kebijakan Konservasi KEHATI

6.1. Meningkatkan kepedulian upaya pelestarian KEHATI

6.2. Menghambat laju kepunahan KEHATI

6.3. Pemanfaatan IPTEK dan melestarikan kearifan lokal

6.4. Meningkatkan keberdayaan kelembagaan penegakan hukum