UU PPh (No. 36 tahun 2008)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UU PPh (No. 36 tahun 2008) by Mind Map: UU PPh (No. 36 tahun 2008)

1. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 selama masih ada hubungan efektif

2. Pemotongan oleh pihak lain (PPh 21, 22, 23, 24, 26)

3. Definisi

3.1. Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

4. Subjek Pajak

4.1. Dalam Negeri

4.1.1. Orang Pribadi

4.1.1.1. Bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

4.1.2. Badan

4.1.2.1. Berkedudukan di Indonesia, kecuali: 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan UU; 2. pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD; 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat/Daerah; 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

4.1.3. Warisan yang belum terbagi

4.2. Luar Negeri

4.2.1. Orang Pribadi

4.2.1.1. Tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

4.2.2. Badan

4.2.2.1. Menerima/memperoleh penghasilan dari BUT di Indonesia

4.2.2.2. Menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia

4.3. Badan Usaha Tetap

4.3.1. Digunakan oleh Orang Pribadi SPLN

4.3.2. Digunakan oleh Badan SPLN

5. Tempat tinggal orang pribadi dan badan ditentukan oleh Dirjen Pajak sesuai keadaan yang sebenarnya

6. Saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak

6.1. SPDN

6.1.1. Orang Pribadi

6.1.1.1. Mulai: saat dilahirkan, atau tinggal di Indonesia

6.1.1.2. Akhir: saat meninggal, atau pergi dari Indonesia selamanya

6.1.2. Badan

6.1.2.1. Mulai: Saat didirikan/berkedudukan di Indonesia

6.1.2.2. Akhir: Saat dibubarkan/tidak lgi berekedudukan di Indonesia

6.1.3. Warisan belum terbagi

6.1.3.1. Mulai: saat warisan muncul

6.1.3.2. Akhir: setelah dibagikan

6.2. SPLN

6.2.1. Mulai: saat menerima penghasilan/melakukan usaha di Indonesia

6.2.2. Akhir: saat tidak lagi menerima penghasilan/tidak lagi melakukan usaha di Indonesia

7. Bukan Subjek Pajak

7.1. Kantor perwakilan negara asing, dan pejabatnya (bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari usaha di Indonesia)

7.2. Organisasi Internasional bertempat di Indonesia, dan pejabatnya (bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari usaha di Indonesia)

8. Objek Pajak

8.1. Penghasilan

8.1.1. setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

8.2. Contoh-contoh OP dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (1)

9. Pajak Final

9.1. Pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh/diterima

9.2. yang dikenakan

9.2.1. Penghasilan berupa deposito/tabungan, surat utang/obligasi, dan bunga simpanan koperasi

9.2.2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya

9.2.3. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta

9.2.4. Penghasilan lainnya yang diatur dalam PP

10. Bukan Objek Pajak

10.1. Bantuan/sumbangan, termasuk zakat yang disahkan oleh pemerintaha dan lembaga penerima

10.2. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah

10.3. Warisan

10.4. Setoran tunai yang diterima badan sebagai pengganti saham

10.5. Imbalan berupa natura

10.6. Pembayaran asuransi

10.7. Dividen yang berasal dari cadangan laba ditahan

10.8. Dana pensiun dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dari dana tsb

10.9. Laba yang diperoleh anggota CV

10.10. Penghasilan dari UKM

10.11. Beasiswa

10.12. Sisa lebih yang diperoleh perusahaan nirlaba

10.13. Bantuan dari BPJS

11. OP BUT

11.1. Penghasilan dari usaha atau harta yang dimiliki BUT

11.2. Penghasilan kantor pusat dari usaha, penjualan barang, atau pemberian jasa

12. Deductible expenses BUT

12.1. Biaya admin kantor pusat yang berkaitan dengan usaha, kecuali: royalti, imbalan yang berhubungan dengan jasa, bunga kecuali bunga perbankan

13. Penghasilan Kena Pajak

13.1. Kepada Orang Pribadi, PKP dikurangi oleh PTKP

13.1.1. PTKP

13.1.1.1. Rp15.840.000 untuk Wajib Pajak

13.1.1.2. Rp1.320.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

13.1.1.3. Rp15.840.000 tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami

13.1.1.3.1. Kerugiannya juga dikompensasikan ke penghasilan suami; pengecualian terhadap penghasilan yang sudah dikurangi PPh 21

13.1.1.3.2. Pajaknya terpisah bila: sudah berpisah, ada kehendak yang dilakukan secara tertulis, ada kehendak dari istri

13.1.1.4. Rp1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga (maks. 3 orang)

13.1.1.5. Ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak

13.2. Kepada Badan atau BUT

13.2.1. Penghasilan bruto dikurangi biaya 3M (dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1))

13.2.2. Non-deductible expenses dijabarkan dalam Pasal 9 ayat (1), biaya 3M yang lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus

13.2.3. Kerugiannya dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya dalam 5 tahun

13.3. Kepada WP dengan NPPN

13.3.1. Penghasilan dikali NPPN, dikurangi PTKP Pribadi

13.4. Kepada WP terutang pajak dalam bagian tahun pajak

13.4.1. Penghasilan neto disetahunkan

14. PPh 10 (Harga Perolehan), 11 (Penyusutan), 11A (Amortisasi)

15. NPPN

15.1. WP dengan peredaran bruto dalam 1 tahun < Rp4.800.000.000 boleh menghitung penghasilan neto dengan NPPN, dan memberitahu Dirjen Pajak pada tiga bulan pertama tahun pajak

15.2. WP wajib melakukan pencatatan sesuai UU

15.3. WP yang tidak memberitahukan Dirjen Pajak soal penghitungan dengan NPPN, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan

16. Tarif Pajak

16.1. Orang Pribadi

16.1.1. Sampai dengan Rp50.000.000: 5%

16.1.2. Rp50.000.000 - Rp250.000.000:15%

16.1.3. Rp250.000.000 - Rp500.000.000: 25%

16.1.4. Lebih dari Rp500.000.000: 30%

16.2. Badan atau BUT: 28%

17. Hubungan Istimewa

17.1. WP mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada WP lain; hubungan antara WP dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua WP atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir

17.2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung

17.3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat

18. Pelunasan Pajak

18.1. Dilakukan oleh WP sendiri (PPh 25)

19. Perhitungan Pajak Akhir Tahun

19.1. WPDN BUT

19.1.1. Pajak terutang dikurangi kredit pajak pada tahun bersangkutan (dijabarkan pada Pasal 28 ayat (1))

19.2. Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah memperhitungkan utang pajak dan sanksi

19.3. Kekurangan pembayaran pajak harus dilunasi sebelum SPT PPh disampaikan

20. Fasilitas Perpajakan

20.1. WP yang menanamkan modal

20.1.1. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan

20.1.2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat

20.1.3. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun

20.1.4. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah

20.2. WP dengan peredaran bruto sampai Rp50.000.000.000

20.2.1. Pengurangan tarif sebesar 50% untuk PKP sampai dengan Rp4.800.000.000

21. Proporsi

21.1. 80% pemerintah pusat

21.2. 20% pemerintah daerah