Mekanisme Penerimaan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Mekanisme Penerimaan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mekanisme Penerimaan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah by Mind Map: Mekanisme Penerimaan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Transaksi penerimaan pendapatan daerah

1.1. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga

1.2. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga

1.3. Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga

2. Penerimaan Pendapatan melalui Bendahara Penerimaan

2.1. Bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah bertugas menerima hasil pemungutan penerimaan bukan pajak

2.2. Bendahara penerimaan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah bertugas menerima hasil pemungutan pajak daerah

3. Bendahara Penerima Pembantu

3.1. Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya

3.2. Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

3.3. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.

4. Penyetoran Penerimaan

4.1. Kepala daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.

4.2. Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

4.3. Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada kepala daerah melalui BUD.

5. Verifikasi penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)

5.1. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD.

5.2. Berfungsi untuk menerima laporan setoran kas melalui Bank (Nota Kredit) serta menerima dokumen setoran (RPH yang dilampiri Rekap Setoran) dari Bendahara Daerah.

5.3. Berfungsi untuk menerima laporan setoran kas melalui Bank (Nota Kredit) serta menerima dokumen setoran (RPH yang dilampiri Rekap Setoran) dari Bendahara Daerah.

5.4. Dalam pelaksanaan operasional penerimaan daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan pada bank yang telah ditetapkan kepala daerah.

6. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

6.1. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

6.2. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.