UU RI No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

UU RI NO 1 tahun 2004Isni Mardiani

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UU RI No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara by Mind Map: UU RI No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

1. BAB I KETENTUAN UMUM

1.1. Pengertian

1.1.1. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

1.2. Ruang Lingkup

1.3. Asas Umum

1.3.1. Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara

1.3.2. Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah

2. BAB II PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

2.1. Pengguna Anggaran

2.1.1. Menteri/pimpinan lembaga

2.1.2. Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah

2.1.3. Kepala satuan kerja perangkat daerah

2.2. Bendahara Umum Negara/Daerah

2.2.1. Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara

2.2.2. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah

2.3. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

3. BAB III PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH

3.1. Tahun Anggaran

3.1.1. 1 Januari sampai dengan 31 Desember

3.1.2. Semua penerimaan dan pengeluaran negara/Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara/Daerah

3.2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran

3.2.1. diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.

3.2.2. dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan.

3.3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

3.3.1. Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah

3.4. Pelaksanaan Anggaran Belanja

3.4.1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

4. BAB IV PENGELOLAAN UANG

4.1. Pengelolaan Kas Umum Negara/Daerah

4.1.1. Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral

4.2. Pelaksanaan Penerimaan Negara/Daerah oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

5. BAB V PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG

5.1. Pengelolaan Piutang

5.1.1. Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

5.1.2. Penyelesaian piutang dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah

5.2. Pengelolaan Utang

5.2.1. Berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.

6. BAB VI PENGELOLAAN INVESTASI

6.1. Investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya

6.2. dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.

7. BAB VII PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

7.1. Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

7.2. Pengguna adalah Menteri/pimpinan lembaga dan Kepala satuan kerja perangkat daerah

8. BAB VIII LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH

8.1. uang atau surat berharga milik negara/daerah

8.2. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah

8.3. barang bergerak milik negara/daerah

8.4. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah

9. BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN/APBD

9.1. Akuntansi Keuangan

9.1.1. Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya

9.1.2. Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya

9.1.3. menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

9.2. Penatausahaan Dokumen

9.2.1. Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.3. Pertanggungjawaban Keuangan

9.3.1. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab epada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah

9.3.2. Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan Presiden

9.3.3. Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota

9.3.4. Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota

9.3.5. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab Pengguna anggaran

9.4. Laporan Keuangan

9.4.1. Menteri Keuangan menyusun laporan keuangan negara

9.4.2. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan daerah

9.5. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

9.5.1. menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum

10. BAB X PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

10.1. meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

11. BAB XI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

11.1. Tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

12. BAB XII PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

12.1. Pembinaan keuangan BLU pusat dilakukan Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri

12.2. Pembinaan keuangan BLU pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah

13. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

13.1. Jabatan fungsional bendahara dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun

13.2. digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas

13.3. Penyimpanan uang negara dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral

13.4. Penyimpanan uang daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditentukan

13.5. Pemberian bunga dan/atau jasa giro pada saat penggantian SBI dengan SUN

13.6. tingkat bunga yang diberikan adalah sebesar tingkat bunga SUN yang berasal dari penyelesaian Bantuan Likuiditas BI

14. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP