Pengantar Ilmu Administrasi Negara

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pengantar Ilmu Administrasi Negara by Mind Map: Pengantar Ilmu Administrasi Negara

1. Pengertian Dasar Administrasi Publik

1.1. Pengertian Adminstrasi

1.1.1. Unsur - Unsur Adminstrasi

1.2. Pertumbuhan Administrasi Publik

1.3. Pendekatan Administrasi Publik modern

2. Pentingnya Studi Administrasi Publik

2.1. kekhususan Aministrasi Publik

2.2. Identifikasi Administrasi Publik

2.3. Peranan Administrasi Publik

2.4. Krisis Identifikasi

3. Hubungan Administrasi Publik dengan Ilmu - Ilmu yang lain

3.1. Hubungan Administrasi Publik dengan Imu - Ilmu lain

3.2. hubungan Administrasi dengan Ilmu Politik

3.3. Masalah Fokus dan Locus dari Administrasi :Publik

3.4. Redefinisi Politik - Administrasi

4. Organisasi Publik dan Manajemen Publik

4.1. Organisasi Publik

4.2. Dasar - Dasar Manajemen Publik

4.3. Fungsi P.O.S.D.Co.R.B dalam Administrasi Publik

4.4. Manajemen Publik

5. Birokrasi

5.1. pengertian Birokrasi

5.2. Tipe Ideal Birokrasi dari Max Weber

5.3. Karakter Birokrasi

5.4. Penting Birokrasi

5.5. Kelemahan dan Problem dalam Birokrasi

6. Bidang Studi Administrasi Negara

6.1. Perilaku Sumber Daya

6.2. Perbandingan dan Pengembangan

7. Teori Administrasi Publik

7.1. Pengertian Teori Administrasi Publik

7.2. jenis - jenis Teori Administrasi Publik

7.3. mazhab - Mazhab Teori Adminstrasi Publik

8. Kebijakan Publik dan Akuntabilitas Administrasi

8.1. Dasar - Dasar Kebijakan Publik

8.2. Proses Kebijakan Publik

8.3. akuntabilitas Administrasi

9. Sistem Administrasi Publik Indonesia

9.1. Pemikiran Sistem

9.1.1. PENGERTIAN

9.1.1.1. KERANGKA KONSEPTUAL ATAU SUATU PENDEKATAN YANG DIPERGUNKAN UNTUK MENGANALISIS LINGKUNGAN ATAU GEJALA YANG BERSIFAT KOMPLEKS

9.1.2. KARAKTERISTIK SISTEM

9.1.2.1. INTERRELASI, INTERDEPENDENSI, HOLISME, SASAN, MASUKAN KELUARAN, TRANSFORMASI, ENTROPI, REGULASI, HIERARKI, DIFERENSIASI DAN EKUIFINALITI

9.1.3. UNSUR SISTEM

9.1.3.1. MASUKAN, PROSES, KELUARAN DAN UMPAN BALIK

9.2. Sistem Administrasi Publik Indonesia

9.2.1. tujuan sistem Administrasi Publik

9.2.1.1. a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia b. Memajukan kesejahteraan umum c. Mencerdaskan kehidupan bangsa d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaaian abadi dan keadilan social.

9.2.2. empat karakteristik sistem administrasi Indonesia

9.2.2.1. permasalahan pokok sistem administrasi publik

9.2.2.1.1. Adapun pelu adanya perbaikan system antara lain : 1. Terkait administrasi pembangunan Indonesia ANTARA LAIN : A. ADANYA PERUMUSAN TUGAS POKOK, B. ADANYA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI YANG JELAS DALAM LEMBAGA C. ADANYA HUBUNGAN KERJA D. ADANYA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH E. ADANYA PERUMUSAN FUNGSI F. ADANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, LOGISTIK DAN PERKANTORAN 2. Terkait pembangunan ekonomi Indonesia antara lain : a. Mempertegas wewenang dan tugas dari masing – masing aparatur di dalam lingkungan pemerintahan b. Peningkatan kualitas pegawai dan fungsionarisnya c. Pembinaan mekanisme dari system administrasi dengan tujuan untuk menyerasikan proses depolitisasi dan penyelenggaraan manajemen terbuka erta menciptakan system bekerja dalam system kesatuan tim d. Pengembangan rencana pembangunan selaku unsur pengarahan kegiatan ekonomi.

9.2.2.2. a. Terdapat lembaga – lembaga resmi terdiri dari MPR, Presiden dan wakil presiden , DPR, DPD, BPK, MA dan MK b. Keanggotaan dalam system administrasi public berdasarkan standar keahlian dan kompetensi c. Antara organisasi atau subsistem administrasi publik terdapat pola hubungan sistematik, baik secara fungsional maupun structural dengan prinsip sinergetik d. Kaidah normative yang diberlakukan dalam system administrasi public harus merujuk kepada Pancasila dan UUD 1945

9.3. Good Governance, Reformasi Birokrasi dan Desentralisasi

9.3.1. Good Governance

9.3.1.1. Pengertian Good Governance

9.3.1.1.1. satu strategi untuk menciptakan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan bersih dari korupsi

9.3.1.2. 3 cara terwujudnya Good Governance

9.3.1.2.1. melalui jaringan PPP atau kolaborasi antar organisasi - organisasi komunitas

9.3.1.2.2. melalui penggunaan mekanisme pasar

9.3.1.2.3. melalui metode top - down yang terutama melibatkan pemerinta dan birokrasi pemerintah daerah

9.3.1.3. Prinsip - Prinsip Good Governance

9.3.1.3.1. hak - hak stakeholder

9.3.1.3.2. perlakuan sama pada stakeholder

9.3.1.3.3. peranan Stokeholder

9.3.1.3.4. keterbukaan informasi dan transparansi

9.3.1.3.5. peranan lembaga pemerintahan

9.3.1.4. tantangan dan kendala Good Governance

9.3.1.4.1. politik yang dilakukan oleh lembaga - lembaga politik ( DPRD, partai politik ) dan pelayan publik sendiri

9.3.2. Reformasi Birokrasi

9.3.2.1. Pengertian : satu strategi untuk meningkatkan kualitas kinerja birokrasi

9.3.3. Desentralisasi

9.3.3.1. desentralisasi

9.3.3.1.1. penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah

9.3.3.1.2. tujuan desentralisasi : mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi dan meningkatkan daya saing

9.3.3.2. otonomi

9.3.3.2.1. pengertian : hak daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri