1. Kebijakan 1. PerKaLAN 25/2015 ttg Pedoman Akreditasi Lemdik Pemerintah 2. Petunjuk teknis akreditasi Lemdik
2. Bidang Central
2.1. CPNS
2.1.1. Kebijakan 1. PerLAN 12/2018 tentang Latsar CPNS 2. PerKaLAN 26*/2015 tentang Diklat Prajabatan 3. SE Ka LAN 531/2018 tentang Percepatan Latsar CPNS 4. Panduan teknis penyelenggaraan Latsar CPNS
2.1.2. Agenda ke depan 1. Penyiapan percepatan Latsar 2020 2. Perubahan PP Tarif (PNBP)
2.2. Masalah 1. TMT seringkali lebih 2. CPNS formasi 2018 baru sekitar 52% yang mengikuti Latsar (rapat Panselnas) 3. Permasalahan anggaran Latsar 4. Permasalahan tempat Latsar 5. Permasalahan waktu penyelenggaraan 6. Massive-nya pelaksanaan Latsar, kontrol kualitas terhadap substansi, sarpras, dan aspek penyelenggaraan lainnya belum optimal 7. Formasi 2019 .... kali formasi 2018 membutuhkan pengelolaan tersendiri
2.3. Struktural
2.3.1. Kebijakan 1. PKN I 2. PKN II 3. PKA 4. PKP 5. Kebijakan Seleksi 6. SE
2.3.2. Permasalahan A. PKP/PKA 1. BUP untuk PKP/PKA 2. Belum semua Lemdik memahami kurikulum baru (PKP/PKA), baik pengajar maupun pengelola penyelenggara 3. Kurikulum tidak merubah besaran PNBP sehingga efisiensi dan modernisasi PKP/PKA belum optimal 4. Penggunaan media e-Learning 5. Laporan penyelenggaraan PKP/PKA (PIM III/IV) masih minim (kuantitas maupun kualitas) B. PKN 1. Izin penyelenggaraan dikeluarkan oleh D3 dalam pelaksanaannya masih membutuhkan berbagai pengaturan teknis dan koordinasi dengan D4 dan Lemdik penyelenggara PKN II 2. Sistem informasi PKN II belum ada 3. Laporan Pelaksanaan PKN II belum ada
2.3.3. Agenda ke depan 1. e-Learning 2. Tindak lanjut hasil monev
3. BTS
3.1. Teknis (Fungsional?)
3.1.1. Masalah 1. PerLAN 10/2018 belum ada pedoman teknisnya 2. Berbagai kebijakan yang mengatur pelatihan teknis perlu ditinjau ulang 3. Berbagai kebijakan yang mengatur pelatihan fungsional perlu ditinjau ulang 4. Sistem informasi mengenai jenis pelatihan teknis dan fungsional belum ada
3.1.2. Kebijakan 1. PerLAN 10/2018 ttg Bangkom PNS 2. PerKaLAN 13/2011 ttg Pedoman Umum Pelatihan Teknis 3. PerKaLAN 14/2011 ttg Pedoman Umum Diklat Berjenjang 4. PerKaLAN 15/2011 ttg Pedoman Umum Diklat Fungsional
3.1.3. Agenda ke depan 1. Training rate 2. Bangkom non Klasikal 3. Kebijakan "payung" pembinaan diklat teknis dan diklat fungsional
3.2. Sosial Kultural
3.2.1. 1. Draft PerLAN Sosial Kultural dari Pusbangkom TSK 2. Desain dari Pusdiklat Kemendikbud 3. Desain dari Bandiklat Prov. DIY 4. Desain dari BPSDM Prov. Bali
3.2.1.1. Masalah: 1. Belum ada kebijakan yang mengatur mengenai pelatihan sosial kultural
4. BPM
4.1. Penjaminan Mutu
4.1.1. Akreditasi
4.1.1.1. Masalah 1. Sulit membedakan antara akreditasi program dan akreditasi lembaga 2. Kecenderungan Lemdik mengumpulkan data-data ketika dilakukan akreditasi 3. Instrumen masih bersifat umum 4. Penilaian terhadap bukti dan analisis belum mampu menggambarkan "nilai" akreditasi 5. Akreditasi untuk Lemdik non Pemerintah belum dilakukan 6. Akreditasi dalam bentuk pendelegasian kewenangan belum dikelola dengan maksimal (instrumen lembaga pengakreditasi pelatihan teknis/fungsional, monitoring dan evaluasi hasil pendelegasian) 7. Kualitas assesor tidak standar
4.1.1.2. Agenda ke depan 1. Perbaikan instrumen akreditasi 2. Perbaikan sistem akreditasi 3. Uji coba instrumen dan sistem 4. Pelaksanaan akreditasi Januari-Agustus menggunakan pola lama, Agustus-Desember menggunakan pola baru
4.1.2. Pemantauan
4.1.2.1. Kebijakan (belum ada)
4.1.2.2. Masalah 1. Informasi mengenai penjaminan mutu masih bersifat parsial 2. Pelaksanaan penjaminan mutu belum dikelola sebagai bagian dari manajemen pembinaan, masih dilakukan berdasarkan permintaan 3. Belum terstandarnya instrumen penjaminan mutu
4.1.3. Agenda ke depan 1. Pembuatan pedoman penjaminan mutu (draft) 2. Pengembangan sistem informasi 3. Penyiapan SDM pelaksana penjaminan mutu 4. Advokasi dan sosialisasi penjaminan mutu berbasis online