Dasar Dasar Perpajakan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dasar Dasar Perpajakan by Mind Map: Dasar Dasar Perpajakan

1. Definisi

1.1. Menurut UU nomor 28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memasaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2. Karakteristik

2.1. Dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang

2.2. Tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual

2.3. Dipungut oleh negara

2.4. Diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah

3. Pungutan selain pajak

3.1. Bea materai : Pungutan atas dokumen dengan menggunakan materai atau lainnya

3.2. Bea masuk dan bea keluar : Bea masuk adalah pungutan atas barang yang masuk daerah pabean . Bea keluar adalah bea yang dikeluarkan dari daerah pabean

3.3. Cukai yaitu pungutan yang dikenakan atas barang tertentu yang telah ditentukan

3.4. Retribusi yaitu pungutan yang dikenakan atas jasa yg dilakukan oleh pemerintah secara langsung kepada pembayar

3.5. Iuran yaitu pungutan atas jasa yg diberikan oleh pemerintah kepada golongan pembayar

3.6. Pungutan lain yang sah/legal berupa sumbangan wajib

4. Fungsi pajak

4.1. Fungsi budgetair. Yaitu pajak sebagai sumber keuangan negara

4.2. Fungsi regularend yaitu pajak sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebujakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

5. Jenis pajak

5.1. Menurut golongan

5.1.1. Pajak langsung , pajak yang ditanggung sendiri

5.1.2. Pajak tidak langsung, pajak yang dapat dibebankan kpd pihak ketiga

5.2. Menurut sifat

5.2.1. Subjektif , memperhatikan keadaan subjeknya

5.2.2. Objektif , memperhatikan keadaan objeknya

5.3. Menurut lembaga pemungut

5.3.1. Pajak negara

5.3.2. Pajak daerah

6. Tata cara pemungutan pajak

6.1. Stelsel pajak

6.1.1. Stelsel nyata . Didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi

6.1.2. Stelsel anggapan . Didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang

6.1.3. Stelsel campuran . Kombinasi dari kedua stelsel

6.2. Asas pemungutan pajak

6.2.1. Asas sumber yaitu pajak berdasarkan sumber di wilayahnya

6.2.2. Asas kebangsaan, berdasarkan kebangsaan suatu negara

6.2.3. Asas domisili yaitu tempat tinggal

7. Sistem pemungutan pajak

7.1. Official assessment system . Memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak

7.2. Self assessment system . Memberi wewenang wajib pihak yang terutang

7.3. With holding system . Memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan

8. Timbulnya utang pajak

8.1. Pembayaran pajak

8.2. Memasukkan surat keberatan

8.3. Menentukan saar dimulai dan berakhirnya jangka kedaluarsa

8.4. Menerbitkan SPKB,SKPKBT,dll

8.5. Menentukan besarnya denda maupun sanksi

9. Berakhirnya utang pajak

9.1. Pembayaran atau pelunasan

9.2. Kompensasu

9.3. Kadaluwarsa

9.4. Pembebasan/penghapusan

10. Tarif pajak

10.1. Tarif tetap

10.1.1. Jumlah dan angkanya tidak berubah

10.2. Tarif proporsional

10.2.1. Berupa presentase yang sifatnya tetap

10.3. Tarif progresif

10.3.1. Tarif yang semakin meningkat