1. Latar Belakang
1.1. Terjadinya G30SPKI
1.2. Keadaan Politik negara yang kacau
1.3. Keadaan prekonomian yang buruk
1.4. Bergabungnya kesatuan aksi masyarakat
1.5. Upaya reshuffle kabinet Dwikora
2. Landasan Politik
2.1. Landasan idiil
2.2. Landasan konstitusional
3. Hasil Perubahan
3.1. Pembubaran PKI
3.2. Penyederhanaan Partai Politik
3.3. Pemilihan Umum
3.3.1. Masalah yang dihasilkan
3.3.1.1. Memenangkan salah satu partai
3.3.1.2. Konflik internal partai yang tergabung
3.3.2. Solusi
3.3.2.1. Melaksanakan pemilu dengna LUBER JURDIL
3.3.2.2. Musyawarah internal partai
3.4. Peran Ganda ABRI
3.4.1. Masalah yang dihasilkan
3.4.1.1. Mengurangi profesionalitas ABRI
3.4.1.2. Mengurangi fokus kepada MILITER
3.4.2. Solusi
3.4.2.1. Melaksanakan tugas ABRI sesuai dengan dasarnya
3.5. Hubungan antarLembaga Negara
3.5.1. Masalah yang di timbulkan
3.5.1.1. Fungsi Pengawasan DPR tidak berjalan
3.5.1.2. Kekuasaan Presiden terlalu tinggi
3.5.2. Solusi
3.5.2.1. Membuat undang undang sebagai payung hukum DPR
3.5.2.2. Membatasi kekuasaan presiden
3.6. Sistem Kelembagaan Negara
3.6.1. Masalah yang di timbulkan
3.6.1.1. Penyalahgunaan kekuasaan
3.6.1.2. ketimpangan Hukum
3.6.2. Solusi
3.6.2.1. Memperberat hukuman bagi pelaku penyalahgunaan kekuasaan
3.7. Penataan Politik Luar Negeri
3.7.1. Kembali menjadi anggota PBB
3.7.2. Normalisasi hubungan dengan beberapa Negara
3.7.3. Pemulihan hubungan dengan Malaysia
3.7.4. Pendirian ASEAN (Association of South-East Asian Nations)
3.7.5. Integrasi Timor-Timur ke Wilayah Indonesia