1. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Bela Negara Kepemimpinan Pancasila
2. 3. LATIHAN KELOMPOK
2.1. a. PEMBENTUKAN : 4 kelompok, masing masing ada Ketua Kelompok
2.2. b. DISKUSI KELOMPOK: Pemilihan Analisis dari Studi Kasus yang telah Dilakukan
2.2.1. 1. Setiap Kelompok memilih satu kasus dari 3 studi kasus yang telah dilakukan hari pertama Mata Pelatihan BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA (Aktualisasi Cinta Tanah Air / Aktualisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara / Aktualisasi Setia pada Pancasila). Dianjurkan untuk memperhatikan hasil diskusi kelompok lain di hari pertama tersebut.
2.2.2. 2. Lakukan analisis keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi. Metode analisis ditentukan sendiri oleh Kelompok.
2.2.3. 3. Pengembangan skenario dasar gagasan solutif berbasis butir 2 (dua).
2.2.4. 4. Penetapan peran dan pemeran (siapa berbuat apa?) secara lintas sektor (antar K/L) termasuk di dalamnya Mahkamah Agung.
2.3. c. Pencatatan diskusi dan resolusi
2.3.1. 1. Aktivitas diskusi
2.3.2. 2. Pembuatan Resolusi Kelompok
2.3.2.1. Resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat kelompok
3. 4. RANGKUMAN INDIVIDU (BAGIAN 1 LEARNING JOURNAL) HARI KEDUA MP BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA
3.1. a. Sentimen dan kepentingan sektoral sering menjadi hambatan dalam melakukan koordinasi dalam organisasi.
3.2. b. Sejatinya kebijakan yang dituangkan dalam regulasi dibuat untuk kepentingan rakyat (PUBLIK). Sehingga perlu ditekankan bahwa segenap Rencana Kerja Pemerintah K/L dan Pemerintah Daerah merupakan perwujudan bela negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
3.3. c. Masalah tumpang tindih regulasi masih terjadi, sehingga masih tergambar bahwa sentimen dan kepentingan sektoral masih menjadi penghambat koordinasi dalam organisasi.
4. 5. UMPAN BALIK SETELAH MEMPELAJARI BAHAN (VIDEO, CETAK, MEDSOS) DAN TINDAK LANJUT
4.1. Sebelumnya sudah memahami Keseimbangan Kepentingan Sektoral dan Kinerja Organisasi
4.1.1. Pemahaman semakin dalam
4.2. Sebelumnya kurang memahami Keseimbangan Kepentingan Sektoral dan Kinerja Organisasi
4.2.1. Mendiskusikan makna dibalik BAHAN DISKUSI berupa video / bahan cetak / medsos.
5. 1. INDIKATOR KEBERHASILAN
5.1. Menginternalisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam konflik kepentingan sektoral sebagai wujud aplikasi bela negara dalam profesionalisme ASN.
6. 2. URAIAN
6.1. a. Kepentingan Sektoral dan Kinerja Organisasi
6.1.1. 1). Sentimen dan kepentingan sektoral sering menjadi hambatan dalam melakukan koordinasi dalam organisasi.
6.1.2. 2). 29 dari 31 urusan yang dilimpahkan ke daerah mengalami tumpang tindih atau terdapat potensi masalah.
6.1.3. 3). Tanah Masyarakat hukum adat (MHA) di atur 5 UU yang tumpang tindih
6.1.4. 4). Kepentingan publik di atas kepentingan sektoral (kinerja organisasi)
6.2. b. Aktualisasi Bela Negara dalam Profesionalisme Aparatur Sipil Negara
6.2.1. 1). Profesionalisme ASN diamanatkan UU 5 tahun 2014 tentang ASN
6.2.1.1. Berdasarkan prinsip profesionalisme jabatan
6.2.2. 2). Bela negara diamanatkan peraturan perundang undangan yang ada, antara lain UU no 3 tahun 2002 UU ttg pertahanan negara dan UU no 23 tahun 2019 ttg pengelolaan sumberdaya nasional, Inpres no 7 tahun 2018 ttg rencana aksi nasional bela negara
6.2.2.1. 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. ...
6.2.2.2. 2. K/L /D wajib menyusun rencana aksi bela negara yang pada dasarnya semua RKAKL adalah instrumen bela negara. ASN yang melaksanakan RKAKL adalah melaksanakan bela negara
6.2.3. 3). Program aplikatif sudah tercantum dalam RKA-KL.