MODUL BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA - PKP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MODUL BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA - PKP by Mind Map: MODUL BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA - PKP

1. A. Persepsi Publik mengenai Lingkup dan Wujud Cinta Tanah Air dalam Perspektif Wawasan Nusantara dan Kearifan Lokal

1.1. 1. Indikator keberhasilan

1.1.1. Memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud Cinta Tanah Air dalam perspektif kearifan lokal dan Wawasan Nusantara.

1.2. 2. Pengertian Persepsi Publik

1.2.1. a. Pengertian persepsi

1.2.1.1. Persepsi merupakan tanggapan individu terhadap lingkungan sekitarnya.

1.2.2. b. Pengertian publik

1.2.2.1. sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

1.2.3. c. Pengertian Persepsi Publik

1.2.3.1. merupakan proses bagaimana sekelompok masyarakat melihat, memandang dan menanggapi lingkungan sekitarnya melalui apa yang mereka tangkap dan terima oleh alat indra sehingga dapat memberikan kesan dan penafsiran terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

1.3. 3. Lingkup dan Wujud Cinta Tanah Air

1.3.1. merupakan suatu perasaan yang timbul dari hati dan jiwa seseorang sehingga menimbulkan rasa peduli, rasa bangga, rasa setia kepada tanah airnya sendiri yang kemudian ditujukan dengan sikap dan perilaku yang tercermin dalam diri warga negara untuk membela dan mengabdi kepada tanah airnya serta melindungi dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar.

1.4. 4. Wawasan Nusantara dan Kearifan Lokal

1.4.1. a. Wawasan Nusantara

1.4.1.1. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional (Lemhanas, 2017)

1.4.2. b. Kearifan Lokal

1.4.2.1. merupakan hasil dari pengalaman masyarakat yang ter kristalisasi dalam nilai-nilai dan pengetahuan yang dapat berguna bagi pembangunan nasional.

1.5. 5. Latihan

1.5.1. melakukan survei mini, untuk menangkap persepsi publik

1.5.1.1. 1). Penyusunan instrumen survei

1.5.1.2. 2). Perencanaan lokasi dan target responden.

1.5.1.3. 3). Konsolidasi hasil survei mini.

1.5.1.4. 4). Menganalisis temuan dan pola menonjol serta saran tindak lanjut.

1.5.1.5. 5). Penyusunan laporan dan memaparkan survei.

1.6. 6. Rangkuman

1.6.1. a. persepsi publik merupakan proses bagaimana sekelompok masyarakat melihat, memandang dan menanggapi lingkungan sekitarnya melalui apa yang mereka tangkap dan terima oleh alat indra sehingga dapat memberikan kesan dan penafsiran terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

1.6.2. b. Cinta tanah air adalah suatu perasaan yang timbul dari hati seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan.

1.6.3. c. Kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat.

1.7. 7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1.7.1. Sudahkah saudara melakukan survei mini dan menjaring aspirasi publik? Jika sudah maka saudara dapat melanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya. Jika belum, saudara dapat meninjau kembali materi pokok di atas sebelum melanjutkan ke materi berikutnya.

2. B. Preferensi Publik dalam Kerangka Tujuan Negara sebagai Amanat Konstitusi

2.1. 1. Indikator keberhasilan

2.1.1. Memahami preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi.

2.2. 2. Pengertian Preferensi Publik

2.2.1. a. Pengertian Preferensi

2.2.1.1. Pilihan nyata atau kecenderungan pilihan terhadap alternatif-alternatif atau kemungkinan tertentu yang didasarkan oleh berbagai faktor seperti kesenangan, kepuasan diri maupun nilai guna dari suatu hal.

2.2.2. b. Pengertian Publik

2.2.2.1. sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

2.2.3. c. Pengertian Preferensi Publik

2.2.3.1. merupakan kecenderungan pilihan masyarakat terhadap suatu hal yang sama serta memiliki minat dan kepentingan yang sama.

2.3. 3. Tujuan Negara sebagai Amanat Konstitusi

2.3.1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2.3.1.1. 1). Tujuan perlindungan

2.3.1.2. 2). Tujuan kesejahteraan

2.3.1.3. 3). Tujuan Pencerdasan

2.3.1.4. 4). Tujuan ketertiban dan perdamaian

2.4. 4. Sistem Pemerintahan Indonesia

2.4.1. a. Kekuasaan Eksekutif yakni kekuasaan yang menjalankan undang- undang.

2.4.2. b. Kekuasaan Legislatif yakni kekuasaan yang membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

2.4.3. c. Kekuasaan Yudikatif yakni kekuasaan kehakiman.

2.5. 5. Latihan

2.5.1. melakukan survei mini, untuk menangkap preferensi publik.

2.5.1.1. a. Penyusunan instrumen survei.

2.5.1.2. b. Perencanaan lokasi dan target responden.

2.5.1.3. c. Konsolidasi hasil survei mini.

2.5.1.4. d. Menganalisis temuan dan pola menonjol serta saran tindak lanjut.

2.5.1.5. e. Penyusunan laporan dan memaparkan survei.

2.6. 6. Rangkuman

2.6.1. a. Preferensi publik merupakan kecenderungan pilihan masyarakat terhadap suatu hal yang sama serta memiliki minat dan kepentingan yang sama.

2.6.2. b. Tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bila kalimatnya direduksi akan didapati poin-poin penting, yaitu meliputi tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan dan ketertiban dan perdamaian.

2.6.3. c. Perdamaian di luar negeri, negara Indonesia telah menentukan dasar politik luar negerinya sendiri yakni politik bebas aktif. Perdamaian di dalam negeri juga dapat terwujud apabila masyarakatnya memiliki rasa saling menghargai dan saling menghormati perbedaan yang ada.

2.7. 7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

2.7.1. Sudahkah saudara melakukan survei mini dan menemukan preferensi publik? Jika sudah maka saudara sudah dianggap paham mengenai materi pokok kedua ini. Jika belum, saudara dapat meninjau dan memahami kembali mengenai isi dari materi pokok ini.

3. C. Aspirasi Publik dalam Perspektif Sila-Sila Pancasila

3.1. 1. Indikator Keberhasilan

3.1.1. Memahami aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila.

3.2. 2. Pengertian Aspirasi Publik

3.2.1. a. Pengertian Aspirasi

3.2.1.1. merupakan keinginan, cita-cita, hasrat dan tekad yang kuat dari seseorang dengan tujuan untuk memperoleh, meraih, atau mencapai sesuatu yang lebih baik, yang lebih tinggi, dan lebih bernilai

3.2.2. b. Pengertian Publik

3.2.2.1. sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

3.2.3. d, Pengertian Aspirasi Publik

3.2.3.1. merupakan harapan, keinginan atau kebutuhan masyarakat akan suatu hal baik berupa barang, jasa, pelayanan dan sebagainya yang harus dipenuhi dalam hal ini oleh pemerintah guna mencapai tujuan masyarakat yakni mencapai kesejahteraan.

3.3. 3. Sila-Sila Pancasila

3.3.1. merupakan satu kesatuan nilai yang menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

3.3.1.1. 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.

3.3.1.1.1. Landasan moral

3.3.1.2. 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3.3.1.2.1. Landasan nilai

3.3.1.3. 3) Persatuan Indonesia.

3.3.1.3.1. Landasan semangat

3.3.1.4. 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hidmat kebijaksanaan dalam permusyawatan / perwakilan

3.3.1.4.1. Landasan Cara

3.3.1.5. 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.3.1.5.1. Landasan tujuan

3.4. 4. Latihan

3.4.1. melakukan survei mini, untuk menangkap aspirasi publik

3.4.1.1. a. Penyusunan instrumen survei

3.4.1.2. b. Perencanaan lokasi dan target responden.

3.4.1.3. c. Konsolidasi hasil survei mini.

3.4.1.4. d. Menganalisis temuan dan pola menonjol serta saran tindak lanjut.

3.4.1.5. e. Penyusunan laporan dan memaparkan survei.

3.5. 5. Rangkuman

3.5.1. a. Aspirasi merupakan keinginan, cita-cita, hasrat dan tekad yang kuat dari seseorang dengan tujuan untuk memperoleh, meraih, atau mencapai sesuatu yang lebih baik, yang lebih tinggi, dan lebih bernilai.

3.5.2. b. Aspirasi publik merupakan harapan, keinginan atau kebutuhan masyarakat akan suatu hal baik berupa barang, jasa, pelayanan dan sebagainya yang harus dipenuhi dalam hal ini oleh pemerintah guna mencapai tujuan masyarakat yakni mencapai kesejahteraan.

3.6. 6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

3.6.1. Sudahkah saudara melakukan survei mini dan menyerap aspirasi publik? Jika sudah maka saudara sudah dianggap paham mengenai materi pokok ketiga ini. Jika belum, saudara dapat meninjau dan memahami kembali mengenai isi dari materi pokok ini.

4. D. Penerapan Kepemimpinan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam Kompetisi dan Konflik Kepentingan

4.1. 1. Indikator keberhasilan

4.1.1. Memahami penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan.

4.2. 2. Pengertian dan Implementasi Kepemimpinan

4.2.1. a. Pengertian Kepemimpinan

4.2.1.1. Sikap yang dimiliki seorang pemimpin

4.2.2. b. Penerapan Kepemimpinan

4.2.2.1. mengatasi persoalan yang menghambat tujuan masa depan yang menjadi aspirasi individu atau masyarakat yang dipimpin

4.3. 3. Nilai Nilai Dasar Bela Negara

4.3.1. 1. Cinta Tanah Air

4.3.2. 2. Sadar Berbangsa dan Bernegara

4.3.3. 3. Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara

4.3.4. 4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

4.3.5. 5. Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara

4.3.6. 6. Semangat Untuk Mewujudkan Negara Yang Berdaulat, Adil dan Makmur (?)

4.4. 4. Kompetisi dan Konflik Kepentingan

4.4.1. a. Kompetesi

4.4.1.1. 1). Persaingan positif

4.4.1.2. 2). Persaingan negatif

4.4.2. b. Konflik Kepentingan

4.4.2.1. Suatu keadaan di mana seorang profesional (atau pejabat) yang mempunyai kewajiban primer (primary interest), yaitu bahwa ia harus menjalankan kewajibannya secara baik, adil, dan jujur, dalam kondisi tertentu melalaikan kewajibannya itu karena adanya pengaruh dari luar, yaitu adanya kepentingan sekunder (secondary interest)

4.5. 5. Latihan (Modifikasi Untuk Distance Learning)

4.5.1. Menonton video arahan Presiden Joko Widodo pada pertemuan dengan unsur form koordinasi pemerintahan daerah se Indonesia

4.5.1.1. 1). Membentuk Kelompok dan memilih Ketua

4.5.1.2. 2). Diskusi Kelompok

4.5.1.2.1. a). Apa isi arahan Presiden?

4.5.1.2.2. b). Mengapa Presiden perlu menyampaikan arahan tersebut?

4.5.1.2.3. c). Apa lesson Learnt dari perspektif kompetisi dan konflik kepentingan

4.5.1.3. 3). Pemaparan

4.6. 6. Rangkuman

4.6.1. a. Pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi guna mendorong kelompok atau organisasi tersebut mencapai tujuan-tujuannya.

4.6.2. b. Pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam mengendalikan serta mengatur orang lain.

4.6.3. c. Keberhasilan seorang pemimpin akan menjadi representasi dari keberhasilan suatu organisasi, baik itu pencapaian maupun dalam penyelenggaraannya.

4.6.4. d. Kehadiran pendidikan Bela Negara diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif Bangsa Indonesia yang kuat dan kokoh.

4.6.5. e. Kompetisi atau persaingan dapat diartikan sebagai interaksi antar individu yang berakibat pada pengurangan kemampuan hidup mereka. Hal ini dapat terjadi bila kompetisi diartikan dalam konteks yang bernada negatif.

4.6.6. f. Konflik Kepentingan adalah suatu keadaan di mana seorang profesional (atau pejabat) yang mempunyai kewajiban primer (primary interest).

4.6.7. g. Ada tiga dimensi utama konflik kepentingan yang dipertimbangkan. Pertama, dimensi peran dan hubungan; Kedua, dimensi aktivitas yang meningkatkan potensi konflik kepentingan; Ketiga, dimensi finansial dan non-finansial.

4.7. 7. Umpan balik

4.7.1. Sudahkah saudara sudah memahami makna dibalik video di atas. Jika sudah maka saudara sudah dianggap paham mengenai materi pokok keempat ini. Jika belum, saudara dapat meninjau dan memahami kembali mengenai isi dari materi pokok ini.

5. E. Metaplan Manajemen Perubahan Guna Membangun Integritas Pelayanan Publik Berbasis Kerangka Berpikir Nilai-Nilai Dasar Bela Negara sebagai Wujud Kepemimpinan Pancasila

5.1. 1. Indikator keberhasilan

5.1.1. Memahami penerapan wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional.

5.2. 2. Implementasi Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam Manajemen Perubahan

5.2.1. a. The survival of the fittest

5.2.2. b. ASN harus selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan strategis, mendiagnosa berbagai permasalahan, serta mengelola perubahan merupakan kemampuan yang penting

5.2.3. c. Pancasila, UUD NRI 1945, Wawasan Nusantara, nilai-nilai dasar Bela Negara, serta segenap wawasan kebangsaan lainnya dapat menjadi alat analisis lingkungan strategis

5.3. 3. Hambatan Etika, Akuntabilitas, dan Integritas Pelayanan Publik

5.3.1. a. Hambatan struktural

5.3.2. b. Hambatan kultural

5.3.3. c. Hambatan primrdialisme

5.4. 4. Wujud Kewaspadaan Nasional

5.4.1. merupakan kesiapsiagaan suatu bangsa sebagai bentuk deteksi awal terhadap berbagai potensi ancaman yang datang membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

5.5. 5. Latihan

5.5.1. a. Review dan konsulidasi hasil survei mini dan penugasan sebelumnya. Inventarisasi nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila

5.5.2. a. Merumuskan kepemimpinan berbasis nilai-nilai dasar bela negara.

5.5.3. b. Membuat Metaplan nilai-nilai dasar bela negara.

5.5.4. c. Memaparkan hasil diskusi kelompok

5.6. 6. Rangkuman

5.6.1. a. Wawasan Kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia untuk mengenal dan memahami diri dan lingkungan sekitarnya guna membentuk kesatuan dan persatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan falsafah dan ideologi bangsa dan negara.

5.6.2. b. Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan.

5.6.3. c. Etika kepemimpinan ASN bersumber dari wawasan kebangsaan Indonesia yang membentuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip mengenai hal- ha yang benar dan hal-hal yang salah. ASN yang ber-etika akan terjaga integritas-nya dalam kehidupan sehari-hari, melakukan pelayanan publik.

5.6.4. d. Akan tetapi, ada hambatan-hambatan yang muncul dan akan menguji etika dan integritas ASN, baik yang berasal dari struktural, kultural, maupun yang berkaitan dengan kedekatan primordialisme

5.6.5. e. Sudah tentu, Etika dan integritas ASN perlu terus dijaga demi kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT)

5.7. 7. Umpan balik dan tindak lanjut

5.7.1. Sudahkah saudara melakukan diskusi dan tugas kelompok? Apakah Saudara berhasil membuat metaplan manajemen perubahan berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud Kepemimpinan Pancasila? Jika sudah maka saudara dapat melanjutkan untuk mempelajari Agenda berikutnya. Jika belum, saudara dapat meninjau kembali materi pokok di atas sebelum melanjutkan ke materi berikutnya.