Bagaimana Pancasila Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bagaimana Pancasila Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia by Mind Map: Bagaimana Pancasila Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia

1. A. Konsep Negara, Tujuan Negara, dan Urgensi Dasar Negara

1.1. 1. Konsep Negara

1.1.1. negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu.

1.1.1.1. Unsur Konstitutf (wilayah, Rakyat, dan Kedaulatan) Serta Unsur Deklaratif (pengakuan dari Negara Lain)

1.2. 2. Konsep Tujuan Negara

1.2.1. a. Teori kekuatan, kekuasaan, dan Kebesaran b. Teori Kepastian Hidup, Keamanan, dan Ketertiban c. Teori Kemerdekaan d. Teori Keadilan e. Teori Kesejahteraan dan Kebahagiaan

1.2.1.1. dalam mencapai tujuan negara terkadang terdapat perbedaan, hal ini dapat disederhanakan dan digolongkan menjadi 2, yaitu a. Aliran Liberal Individualis b. Aliran Kolektivis (sosialis)

1.2.1.2. Tujuan Negara RI dapat disederhanakan menjadi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa serta seluruh wilayah negara.

1.2.1.2.1. hal ini memperkenalkan 2 pendekatan, yaitu a. Pendekatan kesejahteraan b. Pendekatan keamanan

1.3. 3. Konsep dan Urgensi Dasar Negara

1.3.1. 1. Etimologis dasar negara identik dengan norma dasar (grundnorm), cita hukum (rechtsidee), cita negara (staatsidee), dan dasar filsafat negara (philosophische grandslag).

1.3.2. 2. Terminologis dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan enyeleggarakan negara. dasar negara juga merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

1.3.2.1. dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus menjadi cita hukum (rechtsidee), baikt tertulis maupun tidak dalam suatu negara.

1.3.3. 3. Teoritik norma dasar yang merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem nora dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah.

2. B. Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila Sebagai Dasar Negara

2.1. 1. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kehidupan bangsa

2.1.1. nilai-nilainya bersifat nasional dan mendasari kebudayaan bangsa juga merupakan aspirasi (cita bangsa)

2.2. 2. Menghindari Perpecahan

2.2.1. Pandangan pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan dapat menjadi suatu pola yang dinamis.

2.3. 3. Pancasila memberikan arah tentang hukum yang berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kesejahteraan, dan keadilan.

2.4. 4. Pokok Pikiran

2.4.1. Mengandung nilai-nilai luhur bangsa dan sangat erat dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia.

3. D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Dasar Negara

3.1. 1. Dinamika Pancasila

3.1.1. a. adat istiadat dan agama menjadi kekuatan untuk membentuk pandangan hidup b. pidato Soekarno 1 Juni '45 c. pancasila diresmikan sebagai dasar negara pada 18 agustus '45

3.1.1.1. d. disepakatinya pancasila sebagai dasar negara sejak proklamasi 17 Agustus '45 e. praktik sistem demokrasi liberal november '45 - 5 juli '59 f. Munculnya paham baru berhaluan kiri (komunis)

3.1.1.1.1. g. Tap MPR No.II/MPR/1978 tentang P-4 pada masa presiden Soeharto h. Penyimpangan dengan praktik liberalisme-kapitalisme pada masa presiden soeharto i. REFORMASI 1998

3.2. 2. Tantangan Terhadap Pancasila

3.2.1. a. ancaman globalisasi dari politik, sosial, budaya, ekonomi, dan agama b. munculnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi (liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme) mengancam tergerusnya karakter dan kepribadian bangsa

3.2.1.1. c. perilaku anarkisme masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik negara karena masyarakat merasa bebas dari tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara d. masyarakat menjadi semena-mena karena code of conduct yang terdapat pada pancasila mengalami degradasi

3.2.1.1.1. e. euforia politik yang mengancam integrasi nasional f. aparatur pemerintah yang tidak mencerminkan pancasilais dan mementingkan kelompok sendiri

4. E. Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Dasar Negara

4.1. 1. Esensi dan Urgensi

4.1.1. Esensi

4.1.1.1. penerimaan pancaslla sebagai dasar negara merupakan milik bersama akan memudahkan semua dalam membangun negara berdasarkan prinsip konstitusional yang sekurang-kurangnya menghasilkan 4 penuntun

4.1.1.1.1. a. kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjadi integrasi, baik secara ideologi maupun teritori. b. kebijakan umum dan politik hukum harus didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.

4.1.1.2. a. Pancasila sebagai dasar negara pasal 2 UU RI no 12 tahun 2011 b. Pancasila merupakan dasar, ideologi, serta dasar filosofis negara

4.1.1.3. kedudukan pancasila sebagai dasar negara; - sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia - meliputi suasana kebatinan dari UUD '45 - mewujudkan cita hukum bagi dasar negara

4.1.1.3.1. - mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur

4.1.2. urgensi

4.1.2.1. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa

4.1.2.2. terdapat 2 pendekatan, a. institusional (kelembagaan) b. human resourses (personal/SDA)

4.1.2.2.1. pendekatan institusional, membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai pancasila

4.1.2.2.2. human resourses,orang yang melaksanakan pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas serta tanggungjawab

4.2. 2. Hubungan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan RI

4.2.1. - proklamasi merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa. - dalam penyusunan UUD dimuat pembukaan, pada alinea 3 pembukaan menegaskan pernyataan kemerdekaan.

4.2.1.1. hubungan proklamasi dan pembukaan UUD; - pernyataan kemerdekaan yang terdapat pada alinea 3 pembukaan menunjukan keduanya merupakan 1 rangkaian yang tak dapat dipisahkan - ditetapkannya pembukaan dan UUD merupakan realisasi bagian kedua proklamasi - pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita luhur semangat pendorong kemerdekaan

4.2.1.1.1. hubungan sifat keduanya, memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 agustus '45.

4.3. 3. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD'45

4.3.1. - pembukaan UUD 45 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai pokok kaidah negara yang fundamental karenanya kedudukan lebih tinggi dari UUD. - pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 45 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental memunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk.

4.4. 4. Hubungan Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI 1945

4.4.1. 1. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 45 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. 2. pembukaan UUD 45 dkristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD. 3. pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 terjelma dalam pasal-pasal UUD 45.

4.5. 5. Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan

4.5.1. a. Politik - sektor suprastruktur politik - sektor masyarakat b. Ekonomi -pengimplementasiannya erat dengan pasal 23, 27, 33, dan 34. -terdapat 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kesejahteraan, dan keadilan

4.5.1.1. c. sosial budaya -pengimplementasiannya terkait dengan pasal 31 (5) dan pasal 32 (1-2) UUD 45 d. hankam - pengimplementasiannya terkait dengan pasal 30 ayat 1-5 UUD 45

5. F. Rangkuman tentang Makna Pentingnya Pancasila Sebagai Dasar Negara

5.1. 1. pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi ketatanegaraan pada NKRI harus berlandaskan dengan nilai-nilai pancasila. 2. Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan pembentukan negara.

5.1.1. 3. urgensi pancasila sebagai dasar negara - pejabat publik dalam penyelenggaraan tidak kehilangan arah - partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai pancasila.

5.1.1.1. diharapkan dapat terwujud masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran

6. C. Sumber Yuridis, Historis, sosiologis, dan Politis tentang Pancasila Sebagai Dasar Negara

6.1. 1. Yuridis

6.1.1. a. Dasar negara terdapat dalam pembukaan UUD'45 b. Tap MPR nomor XVIII/MPR/1998 c. UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan

6.2. 2. Historis

6.2.1. a. Rapat BPUPKI b. Rapat PPKI pidato Soekarno 1 juni '45 sidang 18 agustus '45 c. ditetapkan sebagai dasar negara saat ditetapkan pembukaan UUD NKRI '45 pada 8 agustus '45

6.2.1.1. merupakan sebuah karya bersama sehingga tampil dalam bentuk, isi, dan filosofi yang utuh hingga sekarang.

6.3. 3. Sosiologis

6.3.1. pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam pancasila sebagai landsasan fundamental dalam beretika, berbangsa, dan bernegara

6.3.1.1. a. Nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (bersifat vertical transcendental) b. nilai-nilai kemanusian universal yang bersumber dari hukum tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial (bersifat horizontal) c. nilai-nilai etis kemanusian d. nilai ketuhanan, kemanusiaan, serta cita kebangsaan diaktualisasikan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan e. nilai ketuhanan, kemanusiaan, cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu dilakukan dalam mewujudkan keadilan sosial.

6.4. 4. Politis

6.4.1. a. pancasila sebagai landsan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia b. Pancasila merupakan norma hukum bagi warga yang terlibat dalam suprastruktur politik c. Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politik warga yang terlibat infrastruktur politik

6.4.1.1. diharapkan terwujud clean government dan good gevernance demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran.