1. MEKANISME
1.1. Dimensi Akuntabilitas
1.1.1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum
1.1.2. Akuntabilitas Proses
1.1.3. Akuntabilitas Program
1.1.4. Akuntabilitas Kebijakan
1.2. Akuntabilitas Birokrasi Indonesia
1.2.1. Perencanaan Strategis
1.2.2. Kontrak Kerja
1.2.3. Laporan Kerja (LAKIP)
1.3. Lingkungan Kerja Akuntabel
1.3.1. Kepemimpinan
1.3.2. Integritas
1.3.3. Keadilan
1.3.4. Transparansi
1.3.5. Tanggung Jawab
1.3.6. Kepercayaan
1.3.7. Keseimbangan
1.3.8. Kejelasan
1.3.9. Konsisten
1.4. Framework Akuntabilitas
1.4.1. 1. Tentukan tujuan dan tanggung jawab
1.4.2. 2. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan
1.4.3. 3. Lakukan implementasi monitoring kemajuan
1.4.4. 4. Berikan laporan secara lengkap
1.4.5. 5. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan
2. SIKAP PERILAKU YANG DIHARAPKAN PADA PNS
2.1. Perilaku individu yang akuntabel
2.2. Akuntabel dalam transparansi dan akses informasi
2.3. Menghindari perilaku curang dan koruptif
2.4. Akuntabel dalam penggunaan Sumber Daya Milik Negara
2.5. Akuntabel dalam penggunaan data dan informasi pemerintah
2.6. Menghindari konflik kepentingan
2.7. Mampu mengambil keputusan yang akuntabel
3. KONSEP
3.1. Pengertian Akuntabilitas
3.1.1. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab
3.2. Aspek-aspek Akuntabilitas
3.2.1. Hubungan
3.2.2. Berorientasi pada hasil
3.2.3. Memperbaiki kinerja
3.2.4. Membutuhkan laporan
3.2.5. Membutuhkan konsekuensi
3.3. Akuntabilitas VS Responsibilitas
3.3.1. Akuntabilitas: Kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai
3.3.2. Responsibilitas: Kewajiban untuk bertanggung jawab
3.4. Pentingnya Akuntabilitas
3.4.1. Fungsi Akuntabilitas Publik
3.4.1.1. Peran Demokratis
3.4.1.2. Peran Konstitusional
3.4.1.3. Peran Belajar
3.4.2. Jenis Akuntabilitas Publik
3.4.2.1. Akuntabilitas Vertikal
3.4.2.2. Akuntabilitas Horizontal
3.5. Tingkatan Akuntabilitas
3.5.1. Akuntabilitas Stakeholder
3.5.2. Akuntabilitas Organisasi
3.5.3. Akuntabilitas Kelompok
3.5.4. Akuntabilitas Individu
3.5.5. Akuntabilitas Personal
4. AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS
4.1. Transparansi dan Akses Informasi
4.1.1. Kategori Informasi Publik
4.1.1.1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
4.1.1.2. Informasi yang dikecualikan (perlu dirahasiakan), yang didasarkan pada undang-undang kepatutan, kepentingan umum
4.1.2. Prinsip Keterbukaan Informasi
4.1.2.1. Maximum Access Limited Exemption
4.1.2.2. Permintaan tidak perlu disertai alasan
4.1.2.3. Mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat
4.1.2.4. Informasi harus utuh dan besar
4.1.2.5. Informasi proaktif
4.1.2.6. Perlindungan pejabat yang beritikad baik
4.2. Praktek Kecurangan (Fraud) dan Perilaku Korup
4.3. Penggunaan Sumber Daya Milik Negara
4.4. Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah
4.5. Konflik Kepentingan
4.5.1. Tipe Konflik
4.5.1.1. Keuangan
4.5.1.2. Non Keuangan
4.5.2. Cara mengidentifikasi
4.5.2.1. Tugas publik dan kepentingan pribadi
4.5.2.2. Potensialitas
4.5.2.3. Proposionalitas
4.5.2.4. Presence of Mind
4.5.2.5. Janji