ANTIKORUPSI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ANTIKORUPSI by Mind Map: ANTIKORUPSI

1. Usaha Mencegah Korupsi

1.1. Penyuluhan

1.1.1. Seluruh masyarakat dapat berpartisipasi

1.2. Gerakan

1.2.1. Komunitas, profesi, mahasiswa, dsb

1.3. Kajian

1.3.1. Jurnal-jurnal dan adanya pusat studi antikorupsi

1.4. Pembangunan system

1.4.1. Menyusun regulasi peraturan: ZI, WBK, WBBM, Perpres upaya antikorupsi.

1.4.2. Membuat aplikasi: Jaga, Lapor, dsb.

1.5. Implementasi Pendidikan

1.5.1. Membuat kurikulum anti korupsi

2. Tujuan Akhir dari Berbagai Cara Mencegah Korupsi

2.1. Untuk mewujudkan cita-cita Kemerdekaan Bangsa Indonesia (Alinea ke 4 pembukaan UUD)

2.2. Dapat menurunkan angka korupsi di Indonesia

2.3. Dapat membangun seluruh integritas elemen bangsa di Indonesia

3. Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi

3.1. Indeksi Persepsi Korupsi (IPK)

3.1.1. Merupakan anggapan masyarakat tentang korupsi di Negara (menilai Negara)

3.1.2. Jika angka IPK tinggi berarti korupsi rendah, sebaliknya jika IPK rendah berarti koruspi tinggi

3.2. Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)

3.2.1. Merupakan penilaian terhadap masyarakat dalam mengakses layanan publik (menilai masyarakat Negara)

3.2.2. Indikatornya hingga angka 5 (semakin tinggi, korupsi semakin rendah)

3.3. Survey Penilaian Integritas (SPI)

3.3.1. Untuk memetakan capaian integritas

4. Referensi Role Model Negara

4.1. Denmark

4.2. New Zealand

4.3. Finlandia

4.3.1. integritas teraktualisasi dari rakyat hingga pejabat

4.3.2. masyarakatnya hidup sederhana

4.3.3. memiliki sdm yang unggul

4.3.4. memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak korupsi

5. Dampak Korupsi

5.1. Ekonomi

5.1.1. dapat merusak pasar harga dan persaingan yg sehat, pemerintah terpaksa berhutang, kualitas barang dan jasa menjadi rendah

5.2. Sosial kemiskinan

5.2.1. program pemerintah memberantas kemiskinan terganggu krn anggaran yg ada di kroupsi, akses masyarakat kualitas menurun, bansos di korupsi

5.3. Birokrasi pemerintahan

5.3.1. korupsi mengakibatkan birokrasi dan pelayanan publik menjadi tidak efisien dan tidak efektif

5.4. Politik demokrasi

5.4.1. munculnya pemimpin2 yang korup

5.5. Kerusakan lingkungan

5.5.1. turunnya kualitas lingkungan hidup di sekitar kita, dapat merusak ekosistem

5.6. Pertahanan keamanan

5.6.1. negara menjadi lemah dan tidak berdaya di mata internasional

5.7. Penegakkan hukum

5.7.1. hukum menyebabkan penanganan dan pemutusan negara menjadi tidak adil, sehingga kepercayaan masyarakat menurun

6. Pengertian dan Unsur-unsur Sosial Biaya Korupsi

6.1. Kegunaan mengestimasi: bisa mengetahui dan mengukur dampak korupsi terhadapa perekonomian negara dan menjadi referensi penanggulangan korupsi

6.2. Unsur-unsur Sosial Biaya Korupsi

6.2.1. Eksplisit: biaya langsung dari korupsi

6.2.2. Biaya antisipasi korupsi: biaya pencegahan korupsi sperti sosialsiasi regulasi

6.2.3. Biaya reaksi: penyelidikan, penyidikan, penahanan

6.2.4. Implisit: biaya beban dimasa yang akan datang

7. Hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi

7.1. Dampak korupsi mengakibatkan biaya sosial korupsi meningkat dan akan berdampak pada indikator keberhasil pemberantasan korupsi yang menurun

8. Pengertian korupsi

8.1. Latin (corruption): busuk, rusak dan menyogok

8.2. KBBI: penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan

8.3. Undang-Undang 31 tahun 1999 jo 20 tahun 2001: setiap org yg dengan sengaja melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau perusahaan yg mengakibatkan kerugian negara

9. Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi

9.1. Teori Fraud Triangle

9.1.1. Pressure (tekanan)

9.1.1.1. Internal: kebutuhan yg mendesak, keserakahan

9.1.1.2. Eksternal: lingkungan atau tekanan dari pihak lain yg lebih tinggi

9.1.2. Opportunity (kesempatan)

9.1.3. Rasionalisasi (pembenaran): banyak yg beralasan korupsi sedikit tidak apa-apa, suap menyuap dianggap tidak merugikan negara, ada yg beralasan korupsi hanya sebagai pinjaman

10. Dasar hukum pemberantasan korupsi di indonesia

10.1. Sebelum Reformasi

10.1.1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

10.1.2. PRT/Perperpu/013/1950

10.1.3. UU No. 24 tahun 1960

10.1.4. UU No. 3/1971

10.2. Sesudah Reformasi (Tahun 1998)

10.2.1. UU No. 31 Tahun 1999

10.2.2. UU No. 20 Tahun 2001

10.2.3. UU No. 30 Tahun 2002

10.2.4. UU No. 7 Tahun 2006

10.2.5. PP No. 71 Tahun 2000

10.2.6. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004

10.2.7. UU No. 19 Tahun 2019 (Perubahan UU No. 30 Tahun 2002

11. 30 delik korupsi dan pengelompokannya

11.1. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 (Diatur dalam 12 pasal: pasal 2- 15, kecuali pasal 4 dan 14)

11.2. 7 Kelompok delik korupsi

11.2.1. Kerugian Keuangan Negara

11.2.2. Suap

11.2.3. Penggelapan dalam jabatan

11.2.4. Pemerasan

11.2.5. Perbuatan Curang

11.2.6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

11.2.7. Gratifikasi

12. Perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap

12.1. Gratifikasi

12.1.1. niat jahat ada pada pemberi dan penerima (tidak penting melihat siapa yg lebih dahulu memiliki niat jahat)

12.1.2. ancam pidana seakan2 hanya terletak pada pemberi

12.1.3. pemberi akan diberi hukum suap, penerima akan dikenakan pasal pemberat

12.2. Uang Pelicin

12.2.1. niat jahat ada pada pemberi dan penerima

12.2.2. Pemberian diberikan agar urusan menjadi lancar, dan diistimewakan agar dilayani lebih cepat , sedangkan yang menjadi permasalahan pns menjadi pilah pilih siapa yg harus dilayani lebih dahulu

12.3. Pemerasan

12.3.1. niat jahat pada penerima (yg diperas tidak memiliki niat jahat)

12.3.2. ancaman pidana hanya pada pemerasnyaa

12.4. Suap

12.4.1. perbuatan memberi kepada pns atau penyelenggara negara

12.4.2. niat jahat pada pemberi, niat jahat penerima muncul kemudian setelah diberi

12.4.3. Peraturan diadospi dari KUHP

12.4.3.1. penyuap: larangan memberi dan larangan membuat pns melanggar kewajibannya

12.4.3.2. penerima: pelanggaran terhadap dilarang menerima dan dilarang melanggar kewajiban

13. Strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi

13.1. Penindakan/ Penegakkan Hukum

13.1.1. porsi apparat hukum: bertujuan agar timbul efek jera

13.1.2. Rencana aksi kita: peduli terhadap lingkungan, jika ada korupsi lawan dan laporkan (harus berdasarkan fakta)

13.2. Pencegahan

13.2.1. Tujuan: agar orng tidk bisa korupsi

13.2.2. Masuk dalam perbaikan sistem

13.2.3. Rencana aksi: ikut serta mejaga sistem yang sudah baik agar tetap baik, membangun karakter yang beintegritas agar orang tidak mau lagi korupsi

13.3. Pendidikan

13.3.1. Strategi Pendidikan masyarakat harus diajarkan oleh pengajar yang berintegritas dan perlu role model.

13.3.2. Rencana aksi: melakukan sosialisasi atau penyuluhan antikorupsi, dan harus bisa menjadi role model

14. Integritas, nilai-nilai antikorupsi, dan konflik kepentingan

14.1. Pengertian Integritas

14.1.1. Kesesuaian pola pikir, perkataan dan perbuatan yang baik tercermin dan terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari.

14.2. Nilai-nilai Antikorupsi

14.2.1. Inti

14.2.1.1. Jujur: berkata sesuai dengan fakta

14.2.1.2. Disiplin: kebiasaan dan Tindakan yg konsisten dalam mematuhi peraturan

14.2.1.3. Tanggung jawab: melakukan pekerjaan dengan baik dan bersungguh-sungguh

14.2.2. Sikap

14.2.2.1. Adil: tidak memihak dan tidak membedakan

14.2.2.2. Berani: tidak takut dalam menyuarakan kebenaran

14.2.2.3. Peduli: Memiliki simpati dan empati atas orang dan lingkungan sekitar

14.2.3. Etos kerja

14.2.3.1. Kerja keras: berkorban demi mencapai tujuan

14.2.3.2. Mandiri: Mampu memecahkan dan mencari solusi tanpa bergantung dan menjadi beban

14.2.3.3. Sederhana: membeli, memiliki dan memperlihatkan sesuatu secara secukupnya saja

14.3. Konflik Kepentingan

14.3.1. Pengertian: Situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok orang yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya

14.3.2. Sumber/unsur konflik kepentingan

14.3.2.1. Kepentingan pribadi

14.3.2.2. Rangkap jabatan dan moonlighting

14.3.2.3. Hubungan afiliasi

14.3.2.4. Kepemilikian asset

14.3.2.5. Gratifikasi

14.3.2.6. Kelemahan sistem organisasi