Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ETIKA PUBLIK by Mind Map: ETIKA PUBLIK

1. Konsep Etika dan Kode Etik

1.1. Etika adalah KARAKTER Atau ETOS individu/Kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma Luhur

1.2. Refleksi tentang standar atau norma yang menentukan BAIK ATAU BURUK BENAR ATAU SALAH perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik

1.3. PERATURAN YANG MENGATUR TINGKAH LAKU dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditunjuk kan pada hal-hal prinsip dalam bentuk KETENTUAN KETENTUAN TERTULIS

2. 15 Nilai - Nilai Dasar Etika Publik

2.1. 1. Memegang teguh Ideologi Pancasila

2.2. 2. Setia dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah

2.3. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia

2.4. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak

2.5. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian

2.6. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif

2.7. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur

2.8. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik

2.9. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah

2.10. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat,tepat, akurat berdaya guna, berhasil guna, dan santun

2.11. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi

2.12. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama

2.13. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai

2.14. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan

2.15. 15. Meningkatkan evektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier

3. 12 Kode Etik dan Kode Perilaku ASN (UU ASN psl. 5)

3.1. 1. Melaksanakan tugasnya secara Jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi

3.2. 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin

3.3. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku

3.4. 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan

3.5. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan etika pemerintahan

3.6. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara

3.7. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efekti dan efisien

3.8. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik ; kepentingantingan dalam melaksanakan tugasnya

3.9. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan

3.10. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain

3.11. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritasASN

3.12. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplinpegawai ASN

4. Dimensi Etika Publik

4.1. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik

4.1.1. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengindentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik

4.2. Dimensi Tindakan Integritas Publik

4.2.1. Integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas.

4.3. Dimensi Modalitas

4.3.1. Akuntabel

4.3.1.1. Pemerintahan harus mempertanggung jawabkan secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan – tindakannya kepada rakyat.

4.3.1.1.1. Pada prinsipnya ada tiga aspek dalam akuntabilitas

4.3.2. Transparan

4.3.2.1. Organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi sendiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan.

4.3.3. Netral

4.3.3.1. ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

5. TUNTUTAN ETIKA PUBLIK & KOMPETENSI

5.1. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi TIDAK PEKA, TIDAK PEDULI DAN DISKRIMINATIF terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai (Kejujuran, Solidaritas, Keadilan, Kesetaraan, dll) Dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain.

6. Bentuk - Bentuk Kode Etik dan Implikasinya

6.1. Pentingnya Etika dalam Urusan Publik

6.1.1. Kewaspadaan Profesional

6.1.1.1. Menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan–peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan

6.1.2. Kewaspadaan Spritual

6.1.2.1. Penerapan nilai-nilai kearifan , kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, sert akhlak dan perilaku yang baik

6.2. Penggunaan Kekuasaan (Legitimasi Kebijakan)

6.2.1. Legitimasi Kekuasaan

6.2.1.1. Masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar.

6.2.2. Legitimasi Sosiologis

6.2.2.1. Proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagai besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu

6.2.3. Legitimasi Etis

6.2.3.1. Norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat

6.3. Konflik Kepetingan Akan Mengakibatkan

6.3.1. Penyalahgunaan Kekuasaan

6.3.2. Pengerahan Sumber Daya Publik Yang Kurang Optimal

6.3.3. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Terabaikan

7. Sumber - Sumber Kode Etik ASN

7.1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959

7.1.1. tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang

7.2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975

7.2.1. tentang Sumpah Jabatan/ Janji Pegawai Negeri Sipil

7.3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

7.3.1. tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

7.4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

7.4.1. Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

7.5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

7.5.1. Tentang Disiplin PNS

7.6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014

7.6.1. tentang Apartur Sipil Negara (ASN)