1. MEKANISME
1.1. Dimensi Akuntabilitas
1.1.1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
1.1.2. Akuntabilitas Proses
1.1.3. Akuntabilitas Program
1.1.4. Akuntabilitas Kebijakan
1.2. Birokrasi di Indonesia
1.2.1. Perencanaan Strategis
1.2.1.1. RPJP
1.2.1.2. RPJM
1.2.1.3. RKP
1.2.1.4. Renstra
1.2.2. Kontrak Kinerja
1.2.3. Laporan Kinerja (Lakip)
1.3. Lingkungan Kerja Akuntabel
1.3.1. Kepemimpinan
1.3.2. Integritas
1.3.3. Keadilan
1.3.4. Tranparasi
1.3.5. Tanggung Jawab
1.3.6. Kepercayaan
1.3.7. Keseimbangan
1.3.8. Kejelasan
1.3.9. Konsisten
1.4. Frame Work Indonesia
1.4.1. 1.Menentukan tujuan dan tanggung jawab 2.Rencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan 3.Implementasi monitoring tujuan 4.Berikan laporan secara lengkap 5.Berikan evaluasi dan masukan perbaikan
2. PNS AKUNTABEL
2.1. Perilaku Berkaitan dengan Transparasi dan Akses Informasi
2.1.1. Tidak menginformasikan ata menyalahgunakan data informasi demi kepentingan pribadi
2.2. Menghindari Perilaku Curang dan Koruptif
2.2.1. PNS tidak terlibat dalam tindak pidana penipuan atau korupsi
2.3. Perilaku Terhadap Penggunaan SDM Negara
2.3.1. PNS menggunakan sumber daya yang dibiayai publik secara teliti dan efisien
2.4. Perilaku Berkaitan dengan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah
2.4.1. PNS memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
2.5. Perilaku Berkaitan dengan Konflik Kepentingan
2.5.1. PNS dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
2.6. Pengambilan keputusan yang akuntabel
2.6.1. Mampu mengutamakan kepentingan umum
2.6.1.1. Memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias.
2.6.1.2. Bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process
2.6.1.3. Akuntabel dan transparan.
2.6.1.4. Melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien
2.6.1.5. Berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode
2.6.1.6. sektor publik etika sesuai dengan organisasinya.
2.6.1.7. Mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan
3. KONSEP
3.1. Definisi
3.1.1. kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya
3.2. Aspek - Aspek Akuntabilitas
3.2.1. Adanya hubungan kedua belah pihak
3.2.2. Berorientasi pada hasil
3.2.3. Memperbaiki kinerja
3.2.4. Membutuhkan laporan
3.2.5. Membutuhkan konsekuensi
3.3. Fungsi Akuntabilitas Publik
3.3.1. Peran Demokratis : Menyediakan kontrol demokratis
3.3.2. Peran Konstitusional : Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
3.3.3. Peran Belajar : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
3.4. Jenis Akuntabilitas Publik
3.4.1. Akuntabilitas Vertikal
3.4.2. Akuntabilitas Horizontal
3.5. Tingkat Akuntabilitas
3.5.1. Akuntabilitas Personal
3.5.2. Akuntabilitas Individu
3.5.3. Akuntabillitas Kelompok
3.5.4. Akuntabilitas Organisasi
3.5.5. Akuntabilitas Stakeholder
4. DALAM ORGANISASI
4.1. Informasi publik
4.1.1. Informasi yang wajib diumumkan
4.1.2. Informasi yang dikecualikan
4.2. Prinsip keterbukaan informasi
4.2.1. Maximum Access Limited Exemption (MALE)
4.2.2. Permintaan tidak perlu disertai alasan
4.2.3. Mekanisme yang sederhana, murah dan cepat
4.2.4. Informasi harus utuh dan benar
4.2.5. Informasi proaktif
4.2.6. Perlindungan pejabat yang beritikad baik
4.3. Fraud dan Perilaku Korup
4.4. Penggunaan SDA milik negara
4.4.1. Penggunaan atau pemeliharaan harus sesuai dengan prosedur, efisien, benar dan bertanggungjawab
4.5. Penyimpanan dan penggunaan data informasi
4.5.1. Relevant Information
4.5.2. Reliable Information
4.5.3. Understable Information
4.5.4. Comparable Information
4.6. Konflik kepentingan
4.6.1. Tipe
4.6.1.1. Keuangan
4.6.1.2. Non keuangan
4.6.2. Cara Identifikasi
4.6.2.1. Tugas publik dan kepentingan pribadi
4.6.2.2. Potensialitas
4.6.2.3. Proporsionalitas
4.6.2.4. Presence of Mind
4.6.2.5. Janji