Peraturan PPh

ctr

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Peraturan PPh by Mind Map: Peraturan PPh

1. Objek Pajak (Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2020)

1.1. Penghasilan

1.1.1. setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

1.2. Contoh-contoh OP dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (1), diantaranya Gaji, hadiah, laba, bunga, dividen, dan lain sebagainya

2. Pajak Final (Ayat 2 Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2020)

2.1. Pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh/diterima

2.2. yang dikenakan

2.2.1. Penghasilan berupa deposito/tabungan, surat utang/obligasi, dan bunga simpanan koperasi

2.2.2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya

2.2.3. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta

2.2.4. Penghasilan lainnya yang diatur dalam PP

3. Definisi (Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1994)

3.1. Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

4. Bukan Objek Pajak (ayat 3 Psasal 4 (UU No. 11 Tahun 2011)

4.1. Bantuan/sumbangan, termasuk zakat yang disahkan oleh pemerintaha dan lembaga penerima

4.2. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah

4.3. Warisan

4.4. Setoran tunai yang diterima badan sebagai pengganti saham

4.5. Imbalan berupa natura

4.6. Pembayaran asuransi

4.7. Dividen yang berasal dari cadangan laba ditahan

4.8. Dana pensiun dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dari dana tsb

4.9. Laba yang diperoleh anggota CV

4.10. Penghasilan dari UKM

4.11. Beasiswa

4.12. Sisa lebih yang diperoleh perusahaan nirlaba

4.13. Bantuan dari BPJS

5. OP BUT (Pasal 5 UU No.10 Tahun 1994)

5.1. Penghasilan dari usaha atau harta yang dimiliki BUT

5.2. Penghasilan kantor pusat dari usaha, penjualan barang, atau pemberian jasa

5.3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 selama masih ada hubungan efektif

6. Deductible expenses BUT (Ayat 3 pasal 5 UU No. 10 Tahun 1994)

6.1. Biaya admin kantor pusat yang berkaitan dengan usaha, kecuali: royalti, imbalan yang berhubungan dengan jasa, bunga kecuali bunga perbankan

7. PPh 10 (Harga Perolehan), 11 (Penyusutan), 11A (Amortisasi)

8. Tarif Pajak

8.1. Orang Pribadi

8.1.1. Sampai dengan Rp50.000.000: 5%

8.1.2. Rp50.000.000 - Rp250.000.000:15%

8.1.3. Rp250.000.000 - Rp500.000.000: 25%

8.1.4. Lebih dari Rp500.000.000: 30%

8.2. Badan atau BUT: 28%

9. Hubungan Istimewa

9.1. WP mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada WP lain; hubungan antara WP dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua WP atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir

9.2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung

9.3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat

10. Perhitungan Pajak Akhir Tahun

10.1. WPDN BUT

10.1.1. Pajak terutang dikurangi kredit pajak pada tahun bersangkutan (dijabarkan pada Pasal 28 ayat (1))

10.2. Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah memperhitungkan utang pajak dan sanksi

10.3. Kekurangan pembayaran pajak harus dilunasi sebelum SPT PPh disampaikan

11. Kantor perwakilan negara asing, dan pejabatnya (bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari usaha di Indonesia)

12. Digunakan oleh Badan SPLN (Pabrik, bengkel, dan gudang)

13. Proporsi

13.1. 80% pemerintah pusat

13.2. 20% pemerintah daerah

14. Subjek Pajak (Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2020)

14.1. Dalam Negeri

14.1.1. Orang Pribadi

14.1.1.1. Bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (minimal) dalam jangka waktu 12 bulan, atau mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

14.1.2. Badan

14.1.3. Warisan yang belum terbagi

14.2. Luar Negeri

14.2.1. Orang Pribadi

14.2.1.1. Berkedudukan di Indonesia, kecuali: 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan UU; 2. pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD; 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat/Daerah; 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

14.2.1.2. Tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari (maksimal) dalam jangka waktu 12 bulan.

14.2.2. Badan

14.2.2.1. Menerima/memperoleh penghasilan dari BUT di Indonesia

14.2.2.2. Menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia

14.3. Badan Usaha Tetap

14.3.1. Digunakan oleh Orang Pribadi SPLN

15. Tempat tinggal orang pribadi dan badan ditentukan oleh Dirjen Pajak sesuai keadaan yang sebenarnya

16. Penghasilan Kena Pajak (Pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008)

16.1. Kepada Orang Pribadi, PKP dikurangi oleh PTKP

16.1.1. PTKP (Pasal 7 & 8 UU No. 36 Tahun 2008)

16.1.1.1. Rp15.840.000 untuk Wajib Pajak

16.1.1.2. Rp1.320.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

16.1.1.3. Rp15.840.000 tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami

16.1.1.3.1. Kerugiannya juga dikompensasikan ke penghasilan suami; pengecualian terhadap penghasilan yang sudah dikurangi PPh 21

16.1.1.3.2. Pajaknya terpisah bila: sudah berpisah, ada kehendak yang dilakukan secara tertulis, ada kehendak dari istri

16.1.1.4. Rp1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga (maks. 3 orang)

16.1.1.5. Ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak

16.2. Kepada Badan atau BUT

16.2.1. Penghasilan bruto dikurangi biaya 3M (dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1))

16.2.2. Non-deductible expenses dijabarkan dalam Pasal 9 ayat (1), biaya 3M yang lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus

16.2.3. Kerugiannya dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya dalam 5 tahun

16.3. Kepada WP dengan NPPN

16.3.1. Penghasilan dikali NPPN, dikurangi PTKP Pribadi

16.4. Kepada WP terutang pajak dalam bagian tahun pajak

16.4.1. Penghasilan neto disetahunkan

16.4.2. Mulai: saat tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan (NPWP)

17. Saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak (Pasal 2A UU No.10 Tahun 1994)

17.1. SPDN

17.1.1. Orang Pribadi

17.1.1.1. Akhir: saat meninggal, atau pergi dari Indonesia selamanya

17.1.2. Badan

17.1.2.1. Mulai: Saat didirikan/berkedudukan di Indonesia

17.1.2.2. Akhir: Saat dibubarkan/tidak lagi berkedudukan di Indonesia

17.1.3. Warisan belum terbagi

17.1.3.1. Mulai: saat warisan muncul

17.1.3.2. Akhir: setelah dibagikan

17.2. SPLN

17.2.1. Mulai: saat menerima penghasilan/melakukan usaha di Indonesia

17.2.2. Akhir: saat tidak lagi menerima penghasilan/tidak lagi melakukan usaha di Indonesia

18. Bukan Subjek Pajak (Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008)

18.1. Organisasi Internasional bertempat di Indonesia (Indonesia sebagai anggota organisasi dan tidak menjalankan usaha di Indonesia selain memberi pinjaman kepada pemerintah yang berasal dari iuran anggotanya), dan pejabatnya (bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari usaha di Indonesia)

19. NPPN

19.1. WP dengan peredaran bruto dalam 1 tahun < Rp4.800.000.000 boleh menghitung penghasilan neto dengan NPPN, dan memberitahu Dirjen Pajak pada tiga bulan pertama tahun pajak

19.2. WP wajib melakukan pencatatan sesuai UU

19.3. WP yang tidak memberitahukan Dirjen Pajak soal penghitungan dengan NPPN, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan

20. Pelunasan Pajak

20.1. Dilakukan oleh WP sendiri (PPh 25)

20.2. Pemotongan oleh pihak lain (PPh 21, 22, 23, 24, 26)

21. Fasilitas Perpajakan

21.1. WP yang menanamkan modal

21.1.1. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan

21.1.2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat

21.1.3. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun

21.1.4. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah

21.2. WP dengan peredaran bruto sampai Rp50.000.000.000

21.2.1. Pengurangan tarif sebesar 50% untuk PKP sampai dengan Rp4.800.000.000