Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa by Mind Map: Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

1. Masa 1959-1966

1.1. Periode demokrasi terpimpin

1.2. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden

1.2.1. Diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup

1.2.2. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden karena DPR tidak menyetujui RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah

1.2.3. Anggota DPR-GR tidak dipilih oleh rakyat, tetapi sebagian besar diangkat langsung oleh presiden

1.2.4. Pelaksanaan politik konfrontasi. Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap negara boneka Inggris

1.2.5. Adanya percobaan penggabungan/pencampuran nasionalis, agama, dan komunisme (Nasakom)

1.3. Pemberontakan PKI atau G30S/PKI (30 September 1945)

1.3.1. Terjadi pembunuhan enam perwira tinggi dan seorang ajudan Jendral A. H. Nasution

1.3.1.1. Jendral Ahmad Yani

1.3.1.2. Letjen M. T. Haryono

1.3.1.3. Letjen Soeprapto

1.3.1.4. Letjen S. Parman

1.3.1.5. Mayjen D. I. Panjaitan

1.3.1.6. Mayjen Soetojo Siswomihardjo

1.3.1.7. Letnan Satu Pierre A. Tendean

1.3.2. Tanggal 30 September diperingati sebagai hari peringatan G30S/PKI Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila (Peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah sebuah pengingat akan jasa pahlawan revolusi yang gugur pada tanggal 30 September 1965)

2. Masa 1966-1988

2.1. Demonstrasi Tritura/ Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat pada 12 Januari 1988

2.1.1. Isi Tritura

2.1.1.1. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya

2.1.1.2. Bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI

2.1.1.3. Turunkan harga

2.1.2. Elemen gerakan mahasiswa dan rakyat yang turut serta dalam demonstrasi Tritura

2.1.2.1. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)

2.1.2.2. Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI)

2.1.2.3. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI)

2.1.2.4. Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI)

2.1.2.5. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI)

2.1.2.6. Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI)

2.1.2.7. Kesatuan Aksi Guru Indonesia

2.2. Situasi yang tidak menentu membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar. Surat Perintah Sebelas Maret pada 11 Maret 1966

2.2.1. Isi Supersemar= Meminta Letnan Jendral Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara

2.2.1.1. Tindakan Soeharto

2.2.1.1.1. Membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya

2.2.1.1.2. Mengamankan para menteri yang diindikasi terlibat G30S/PKI

2.2.2. MPRS memperkuat Supersemar dengan Tap MPRS No. IX tahun 1966

2.3. Masa 1966-1998 disebut sebagai masa Orde baru

2.3.1. Orde baru diharapkan melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan murni dan konsekuen

2.3.2. Pemahaman pancasila disusun dalam konsep P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila/ Ekaprasetia Pancasila)

2.3.3. Kebijakan-kebiakan yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila

2.3.3.1. Kebebasan pers dianggap terbatas, terdapat sejumlah penghentian penerbitan media massa (Tempo dan tabloid Detik)

2.3.3.2. Pemerintah cenderung sentralistik

2.3.3.3. Demokrasi cenderung dikekang, antara lain hanya ada tiga partai yang boleh ikut pemilihan umum sejak pemilu 1977-1997

2.3.3.4. Diduga terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

3. Masa 1998-Sekarang

3.1. Disebut sebagai masa reformasi

3.1.1. Terjadi kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila

3.1.1.1. Gerakan Reformasi (21 Mei 1998) Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat menuntut turunnya Presiden Soeharto

3.2. Pada tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2004-2009 dilakukan secara umum dan langsung

3.2.1. Terpilih Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI

3.3. Dampak negatif masa reformasi

3.3.1. Menguatnya semangat primordialisme di Indonesia

3.3.2. Sebagian masyarakat cenderung mementingkan suku, daerah, atau agama masing-masing

4. Masa 1950-1959

4.1. Pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI

4.1.1. Pemberontakan DI/TII

4.1.1.1. Sulawesi Selatan

4.1.1.1.1. Agustus 1953

4.1.1.1.2. Dipimpin Kahar Muzakkar

4.1.1.2. Aceh

4.1.1.2.1. Dipimpin Daud Beureueh

4.1.1.2.2. 20 September 1953

4.1.1.3. Berhasil Padam dikarenakan dukungan rakyat

4.1.2. Pemberontakan PRRI

4.1.2.1. Pemberontkan di Sumatera

4.1.2.2. Dipimpin Ahmad Husein

4.1.2.2.1. Memproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

4.1.3. Pemberontakan Permesta

4.1.3.1. 17 Februari 1958

4.1.3.1.1. Diadakan pertemuan yang dihadiri para tokoh politik yaitu :

4.1.3.1.2. Permesta Sulawesi Utara & Tengah memutus hubungan dan mendukung PRRI seutuhnya

4.2. Setelah bubarnya RIS, Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusi. UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer

4.2.1. Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah

4.2.2. Tanggung jawab pemerintahan berada di tangan perdana menteri bersama para menterinya

4.3. Penerapan Pancasila pada periode ini cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal

4.3.1. Tidak menjamin stabilitas pemerintahan

4.4. Pemilihan umum 29 September 1955

4.4.1. Terpilih 272 wakil rakyat sebgagai anggota DPR

4.4.2. Memilih anggota-anggota lembaga Konstituante sejumlah 550 orang

4.4.2.1. Tugas Konstituante= Menyusun konstitusi baru pengganti UUDS 1950. Konstituante mulai bekerja tahun 1556, namun hingga tahun 1959 tugasnya belum juga terselesaikan

4.4.2.1.1. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden (5 Juli 1959) Isinya adalah memberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945 dan membubarkan Konstituante

5. Masa 1945-1950

5.1. Pada masa ini, penerapan Pancasila di Indonesia mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak.

5.1.1. Pemberontakan PKI

5.1.1.1. Tokoh : Musso

5.1.1.2. Tempat/tanggal : Madiun, Jakarta Timur / 19 september 1948

5.1.1.3. Tujuan : merebut kekuasaan dan mengganti dasar NKRI yang bersadarkan pancasila dgn komunisme

5.1.1.4. Solusi: Tentara RI dengan dukungan rakyat berhasil merebut kembali kota Madiun pada tanggal 30 september 1948

5.1.2. Pemberontakan DI/TII

5.1.2.1. Tokoh: Kartosuryo , Amir Fatah

5.1.2.2. Tempat/tanggal : 7 Agustus 1949

5.1.2.3. Tujuan: mendirikan negara dengan dasar Islam. Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya NII/Negara Islam Indonesia dengan pendukung Tentara Islam Indonesia/TII di Jawa Barat dan Tengah (gerakan Darul Islam). Amir Fatah bergabung DI/TII dan memproklamasikan berdirinya Darul Islam 23 Agustus 1949

5.1.2.4. Solusi: wilayah di tumpas oleh tentara dan didukung rakyat Indonesia

5.1.3. Pemberontakan APRA

5.1.3.1. Tokoh : Raymond Westerling

5.1.3.2. Tempat / tanggal : 23 januari 1950

5.1.3.3. Tujuan : mempertahankan bentuk negara Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri

5.1.3.4. Solusi: berkat dukungan rakyat, operasi militer yg dijalankan tentara apris ( angkatan perang RIS) berhasil menumpas pemberontakan APRA. westerling kemudian melarikan diri

5.1.4. Pemberontakan Andi Azis

5.1.4.1. Tokoh: Andi Azis

5.1.4.2. Tempat/ tanggal: 5 April 1950

5.1.4.3. Tujuan: hanya pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas NIT/Negara Indonesia Timur, mempertahankan NIT, dan menentang pasukan APRIS dan TNI dari Jawa.

5.1.4.4. Solusi: pemerintah pusat RIS meminta Andi untuk melaporkan diri 2*24 jam ke jakarta, karena Ia tidak ke Jakarta, pasukan ekspedisi dikirim dan Andi menyerahkan diri (26 Apr 1950)

5.1.5. Pemberontakan RMS

5.1.5.1. Tokoh: Dr. Soumokil

5.1.5.2. Tempat/tanggal: 25 April 1950

5.1.5.3. Tujuan: menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri (gerakan separatis).

5.1.5.4. Solusi: mengirim ekspedisi militer ke maluku.

5.2. Setelah Konfrensi Meja Bundar 2 November 1949, Negara Indonesia berubah menjadi negara serikat dari negara kesatuan. Indonesia dibagi menjadi 7 negara bagian dan 9 daerah otonom, dengan Soekarno menjadi presiden dan wakilnya Moh. Hatta. Konstitusi yg digunakan adalah konstitusi RIS/Republik Indonesia Serikat, tetapi UUD NRI tidak di cabut. Sejak awal tahun 1950, dorongan rakyat agar RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan menguat. Akhirnya RIS dibubarkan dan kembali menjadi NKRI karena dukungan rakyat. UUD baru di rancang dengan konsep negara kesatuan. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Soekarno mengumumkan piagam dibentuknya negara kesatuan dan menandatangani UUDS.