FAMILY TREE NSPM KEMENTERIAN PU REPUBLIK INDONESIA 2011 (VERSI BETA 1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
FAMILY TREE NSPM KEMENTERIAN PU REPUBLIK INDONESIA 2011 (VERSI BETA 1) by Mind Map: FAMILY TREE NSPM KEMENTERIAN PU  REPUBLIK INDONESIA 2011 (VERSI  BETA 1)

1. UU NO. 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

1.1. PP NO. 34 TAHUN 2006 TTG JALAN

1.1.1. SISTEM

1.1.1.1. TELAH DISAHKAN

1.1.1.1.1. Permen PU No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan

1.1.1.1.2. Permen PU No. 11/ PRT / M / 2010 Ttg Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan Psl.102 (8)

1.1.1.2. DRAFT PEMBAHASAN

1.1.1.2.1. SISTEMRapermen PU Ttg Tata Cara & Persyaratan Pemberian Bantuan Pembiayaan Kepada Pemda.Psl.85 (3)

1.1.1.3. BIPRAN

1.1.1.3.1. Rapermen PU Ttg Tata Cara Pengawasan Jalan Secara Umum, Jalan Nasional, Jln Provinsi, Jln Kab/Kota dan Jalan Desa Psl.111

1.1.1.3.2. Keprmen PU No. 630/KPTS/M/2009 Ttg Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsi sebagai jalan arteri dan jalan kolektor 1 Psl. 60,Psl 61 (1)

1.1.1.3.3. Keprmen PU No. 631/KPTS/M/2009 Ttg Penetapan Ruas - ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional Psl. 62 (1)

1.1.1.3.4. Rapermen PU Ttg Tata cara Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan Prov,Kab/Kota dan Desa Psl. 62 ayat (6)

1.1.1.3.5. Rapermen PU Ttg Pedoman Rencana Umum Jangka Me nengah Jaringan Jalan Nasional Psl. 74 (2) Bipran 2011

1.1.1.3.6. Rapermen PU Ttg Pedoman Rncn Umum jgk Pnjg Jaringan Jl Nasio nal & Jln Prov Kab /Kota Psl 72 ayat (2), (3), (4) Bipran 2011

1.1.1.4. PUSBANGRANMAS

1.1.1.4.1. Rapermen PU Ttg Peran Ma syarakat Dalam TURBINBANGWS Psl. 120 ayat (2)

1.1.1.5. PUSLITBANG

1.1.1.5.1. Rapermen PU Ttg Penyelenggaraan Pengkajian, Penelitian & Pengembang an di Bid. Jalan (Psl.82 (6)

1.1.1.6. BINTEK

1.1.1.6.1. Psl. 121 (2)Rapermen PU Ttg Pedoman Penye lenggaraan Jalan Khusus. Psl. 121 (2)

1.1.1.6.2. Rapermen PU Ttg Pedoman Penanam an Pohon Pada Sis tem Jaringan Jalan Psl. 50 (3)

1.1.1.6.3. SISTEMRapermen PU Tentang Persyaratan Teknis Jln Psl. 24, Psl. 30 (3), 34 (2) Psl.32 (6), Psl.35 (5).36 (5), 40 (3) rencana, teknis (termsk lebar, tinggi & dlm btsi rumaja)

1.1.1.6.4. Rapermen PU Ttg Tata Cara Pemeliharaan Jalan, Psl.97, Psl 101, Psl 103,Psl 106, Psl 104

1.1.1.6.5. Rapermen PU Ttg SPM Psl.112 (1) ,(2),(3),(4),(5) Psl 113, Psl.113 (1), (2) Jaringan Jln & SP Ruas Jln Prov Kab/Kota & Desa 74 (5)

1.1.2. INFRASTRUKTUR JALAN

1.1.2.1. TAHAP PERENCANAAN

1.1.2.1.1. PRA STUDI KELAYAKAN

1.1.2.1.2. STUDI KELAYAKAN

1.1.2.2. TAHAP DESAIN

1.1.2.2.1. PERSYARATAN TEKNIS JALAN

1.1.2.2.2. BAHAN

1.1.2.2.3. LAIN-LAIN

1.1.2.3. TAHAP KONSTRUKSI

1.1.2.3.1. JALAN BARU

1.1.2.3.2. PENINGKATAN

1.1.2.4. TAHAP OPERASI & PEMELIHARAAN

1.1.2.4.1. JALAN

1.1.2.4.2. BANGUNAN PELENGKAP JALAN

1.1.2.4.3. PERLENGKAPAN JALAN

1.2. PP NO. 44 TAHUN 2009, PERUBAHAN PP. NO 15 TENTANG JALAN TOL

1.2.1. UNDER CONSTRUCTION

2. (UU NO. 7 THN 2004) TENTANG SUMBER DAYA AIR

2.1. UMUM

2.1.1. SISTEM

2.1.1.1. PP

2.1.1.1.1. PP NO.16/2005 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1.1.1.2. PP NO.20/2006 TTG IRIGASI

2.1.1.1.3. PP NO.42/2008 TTG PENGELOLAAN SDA

2.1.1.1.4. PP NO.43/2008 TTG AIR TANAH

2.1.1.1.5. PP NO.37/2010 TTG BENDUNGAN

2.1.1.2. RPP

2.1.1.2.1. RPP SUNGAI

2.1.1.2.2. PROSES

2.1.1.3. PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA

2.1.1.3.1. PERPRES

2.1.1.3.2. KEPRES

2.1.1.3.3. PERDA

2.1.1.3.4. KEPGUB/BUPATI/WALIKOTA

2.1.2. SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2008

2.1.2.1. PERMEN NO.4/2009

2.1.3. MK3 (MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA)

2.1.3.1. PERMEN NO 9/2008

2.1.4. DATA & SISTEM INFORMASI

2.1.4.1. UU NO. 14 /2008 TTG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2.2. PENDAYA GUNAAN SDA

2.2.1. SISTEM

2.2.1.1. NORMATIF

2.2.1.1.1. Pasal 27 (4) Tatacara penetapan zona sumber air

2.2.1.1.2. Pasal 28 (3) Penetapan peruntukan air

2.2.1.1.3. Pasal 31 Penyediaan sumber daya air

2.2.1.1.4. Pasal 32 (7) Penggunaan sumber daya air

2.2.1.1.5. Pasal 36 (2) Pengembangan sungai, danau, rawa dan sumber air permukaan

2.2.1.1.6. Pasal 37 (3) Pengembangan air tanah

2.2.1.1.7. Pasal 38 (3) Pemanfaatan awan untuk teknologi modifikasi cuaca

2.2.1.1.8. Pasal 39 (3) Pemanfaatan air laut yang berada di darat

2.2.1.1.9. Pasal 40 (8) Pengembangan sistem air minum BUMN dan /atau BUMD , peran serta koperasi, peran serta swasta dan masyarakat

2.2.1.1.10. Pasal 41 (6) Pengembangan sistem irigasi

2.2.1.1.11. Pasal 42 (2) Pengembangan SDA untuk industri dan pertambangan

2.2.1.1.12. Pasal 43 (2) Pengembangan SDA untuk ketenagaan

2.2.1.1.13. Pasal 44 (2) Pengembangan SDA sebagai jaringan prasarana angkutan

2.2.1.1.14. Pasal 50 Pengusahaan SDA

2.2.1.1.15. Pasal 58 Pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistim irigasi, air hujan dan air laut yang berada di darat

2.2.1.2. STUDI POLA

2.2.1.3. PERAN MASYARAKAT

2.2.2. INFRASTRUKTUR

2.2.2.1. PP NO.37/2010 TTG BENDUNGAN

2.2.2.1.1. BENDUNGAN

2.2.2.2. PP NO.43/2008 TTG AIR TANAH

2.2.2.2.1. SUMUR GALI DANGKAL

2.2.2.2.2. SUMUR DALAM

2.2.2.3. PP NO.20/2006 TTG IRIGASI

2.2.2.3.1. BENDUNG

2.2.2.3.2. JARINGAN IRIGASI

2.2.2.4. RPP RAWA

2.2.2.4.1. INFRASTRUKTUR RAWA

2.2.2.5. RPP TTG SUNGAI

2.2.2.5.1. PENGENDALIAN SEDIMEN

2.2.2.5.2. PENGENDALIAN MORFOLOGI SUNGAI

2.2.2.5.3. PENGENDALIAN MUARA SUNGAI

2.3. KONSERVASI SDA

2.3.1. SISTEM

2.3.1.1. NORMATIF

2.3.1.1.1. Pasal 27 (4) Tatacara penetapan zona sumber air

2.3.1.1.2. Pasal 28 (3) Penetapan peruntukan air

2.3.1.1.3. Pasal 31 Penyediaan sumber daya air

2.3.1.1.4. Pasal 32 (7) Penggunaan sumber daya air

2.3.1.1.5. Pasal 36 (2) Pengembangan sungai, danau, rawa dan sumber air permukaan

2.3.1.1.6. Pasal 37 (3) Pengembangan air tanah

2.3.1.1.7. Pasal 38 (3) Pemanfaatan awan untuk teknologi modifikasi cuaca

2.3.1.1.8. Pasal 39 (3) Pemanfaatan air laut yang berada di darat

2.3.1.1.9. Pasal 40 (8) Pengembangan sistem air minum BUMN dan /atau BUMD , peran serta koperasi, peran serta swasta dan masyarakat

2.3.1.1.10. Pasal 41 (6) Pengembangan sistem irigasi

2.3.1.1.11. Pasal 42 (2) Pengembangan SDA untuk industri dan pertambangan

2.3.1.1.12. Pasal 43 (2) Pengembangan SDA untuk ketenagaan

2.3.1.1.13. Pasal 44 (2) Pengembangan SDA sebagai jaringan prasarana angkutan

2.3.1.1.14. Pasal 50 Pengusahaan SDA

2.3.1.1.15. Pasal 58 Pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistim irigasi, air hujan dan air laut yang berada di darat

2.3.1.2. STUDI POLA

2.3.1.3. PERAN MASYARAKAT

2.3.2. INFRASTRUKTUR

2.3.2.1. Perlindungan dan pelestarian SDA

2.3.2.1.1. CHECK DAM

2.3.2.1.2. CHECK DAM 6 OKT 2011

2.3.2.2. PERESAP AIR & PENGAWETAN AIR

2.3.2.3. PKA dan PPA

2.3.2.3.1. IPAL

2.3.2.3.2. IPLT

2.4. PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

2.4.1. SISTEM

2.4.1.1. NORMATIF

2.4.1.1.1. Pasal 27 (4) Tatacara penetapan zona sumber air

2.4.1.1.2. Pasal 28 (3) Penetapan peruntukan air

2.4.1.1.3. Pasal 31 Penyediaan sumber daya air

2.4.1.1.4. Pasal 32 (7) Penggunaan sumber daya air

2.4.1.1.5. Pasal 36 (2) Pengembangan sungai, danau, rawa dan sumber air permukaan

2.4.1.1.6. Pasal 37 (3) Pengembangan air tanah

2.4.1.1.7. Pasal 38 (3) Pemanfaatan awan untuk teknologi modifikasi cuaca

2.4.1.1.8. Pasal 39 (3) Pemanfaatan air laut yang berada di darat

2.4.1.1.9. Pasal 40 (8) Pengembangan sistem air minum BUMN dan /atau BUMD , peran serta koperasi, peran serta swasta dan masyarakat

2.4.1.1.10. Pasal 41 (6) Pengembangan sistem irigasi

2.4.1.1.11. Pasal 42 (2) Pengembangan SDA untuk industri dan pertambangan

2.4.1.1.12. Pasal 43 (2) Pengembangan SDA untuk ketenagaan

2.4.1.1.13. Pasal 44 (2) Pengembangan SDA sebagai jaringan prasarana angkutan

2.4.1.1.14. Pasal 50 Pengusahaan SDA

2.4.1.1.15. Pasal 58 Pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistim irigasi, air hujan dan air laut yang berada di darat

2.4.1.2. STUDI POLA

2.4.1.3. PERAN MASYARAKAT

2.4.1.4. AMANAT UU NO.7/2004

2.4.1.4.1. Pasal 53 (4) Pencegahan Kerusakan dan bencana akibat daya rusak air

2.4.1.4.2. Pasal 54 (3) Penanggulangan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air

2.4.1.4.3. Pasal 57 (3) Pemulihan daya rusak air

2.4.1.4.4. Pasal 58 Pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistim irigasi, air hujan dan air laut yang berada di darat

2.4.1.4.5. Pasal 55 (2) Penetapan penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional

2.4.2. INFRASTRUKTUR

2.4.2.1. TANGGUL

2.4.2.2. PENGAMAN SUNGAI

2.4.2.2.1. TAHAP PERENCANAAN

2.4.2.2.2. TAHAP DESAIN RINCI

2.4.2.2.3. TAHAP KONSTRUKSI

2.4.2.2.4. TAHAP OPERASI & PEMELIHARAAN

3. CIPTA KARYA TENTANG KE-CIPTAKARYA-AN

3.1. UU NO.26 TAHUN 2007 TTG PENATAAN RUANG

3.1.1. SISTEM

3.1.1.1. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PP RI NO. 15 TAHUN 2010)

3.1.1.1.1. PENGATURAN

3.1.1.1.2. PEMBINAAN

3.1.1.1.3. PELAKSANAAN

3.1.1.1.4. PENGAWASAN

3.1.1.2. PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN (PP RI NO. 34 TAHUN 2009)

3.1.1.2.1. KETENTUAN UMUM

3.1.1.2.2. BENTUK

3.1.1.2.3. BATAS, LUAS DAN FUNGSI

3.1.1.2.4. PERENCANAAN

3.1.1.2.5. PELAKSANAAN

3.1.1.2.6. PENGENDALIAN

3.1.1.2.7. PENGELOLAAN

3.1.1.2.8. PENDANAAN

3.1.2. INFRASTRUKTUR

3.2. UU NO. 28 TAHUN 2002 TTG BANGUNAN GEDUNG

3.2.1. SISTEM

3.2.1.1. PERATURAN PELAKSANAAN UU RI NO. 28 TAHUN 2002 BANGUNAN GEDUNG (PP RI NO. 36 TAHUN 2005)

3.2.1.1.1. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

3.2.1.1.2. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

3.2.2. INFRASTRUKTUR

3.2.2.1. TAHAP PERENCANAAN

3.2.2.1.1. PRA FS

3.2.2.1.2. FS

3.2.2.2. TAHAP DESAIN

3.2.2.2.1. JENIS BANGUNAN

3.2.2.3. TAHAP KONSTRUKSI

3.2.2.3.1. BANGUNAN GEDUNG

3.2.2.3.2. BAHAN

3.2.2.3.3. STRUKTUR

3.2.2.4. TAHAP OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

3.3. UU NO 18 TAHUN 2008 TTG PENGELOLAAN SAMPAH

3.3.1. SISTEM

3.3.1.1. PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (RPP RI NO. ?? TAHUN 2011)

3.3.1.1.1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (KSNP-SPP) (RANCANGAN PERATURAN MENTERI P U)

3.3.1.1.2. PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN (RANCANGAN PERATURAN MENTERI P U)

3.3.1.1.3. A--PENGURANGAN

3.3.1.1.4. B--PENANGANAN

3.3.2. INFRASTRUKTUR

3.3.2.1. TAHAP PERENCANAAN

3.3.2.1.1. PRA STUDI KELAYAKAN

3.3.2.1.2. STUDI KELAYAKAN

3.3.2.1.3. rencana induk sistem pelayanan persampahan

3.3.2.2. TAHAP DESAIN

3.3.2.2.1. rancangan teknik pengelolaan persampahan

3.3.2.3. TAHAP KONSTRUKSI

3.3.2.3.1. Persiapan pembangunan

3.3.2.3.2. Pembangunan dan pengawasan

3.3.2.3.3. Pedoman uji coba

3.3.2.4. TAHAP OPERASI & PEMELIHARAAN

3.3.2.4.1. Pedoman pengelolaan teknik

3.3.2.4.2. Pedoman pengelolaan non teknik

3.4. UU NO 1 TAHUN 2011 TTG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.4.1. SISTEM

3.4.1.1. PERENCANAAN???, PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN??? (PP RI NO. ?? TAHUN ????)

3.4.1.1.1. PEMBINAAN

3.4.1.1.2. TUGAS DAN WEWENANG

3.4.1.1.3. PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

3.4.1.1.4. PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.4.1.1.5. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

3.4.1.1.6. PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

3.4.1.1.7. PENYEDIAAN TANAH

3.4.1.1.8. PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

3.4.1.1.9. PERAN MASYARAKAT

3.4.2. INFRASTRUKTUR

3.4.2.1. GEDUNG

3.4.2.2. JALAN LINGKUNGAN

3.4.2.3. AIR MINUM

3.4.2.4. AIR LIMBAH

3.4.2.5. PERSAMPAHAN

3.4.2.6. DRAINASE

3.4.2.7. UTILITAS LINGKUNGAN

3.5. UU NO. 7 TAHUN 2004 TTG SDA

3.5.1. SISTEM

3.5.1.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

3.5.1.2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan

3.5.2. INFRASTRUKTUR

3.5.2.1. AIR MINUM

3.5.2.1.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007

3.5.2.1.2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2009

3.5.2.2. UNTUK SUMBER AIR (AIR BAKU) DIRUJUK KE FT PENDAYAGUNAAN SDA

3.6. UU NO. 16 TAHUN 1985 TTG RUMAH SUSUN

3.6.1. SISTEM

3.6.1.1. PEMBIAYAAN

3.6.1.2. PEMILIKAN

3.6.1.3. STATUS BANGUNAN , LAHAN, GEDUNG

3.6.2. INFRASTRUKTUR

3.6.2.1. TAHAP PERENCANAAN

3.6.2.1.1. SNI 03-1977-1990 TTG KOORDINASI MODULAR BANGUNAN RUMAH DAN GEDUNG

3.6.2.1.2. SNI 03-1978-1990 TTG UKURAN TERPILIH UNTUK BANGUNAN RUMAH DAN GEDUNG

3.6.2.1.3. SNI 03-1979-1990 TTG MATRA RUANG UNTUK RUMAH DAN GEDUNG

3.6.2.1.4. SNI 03-2855-1992 TTG SATUAN RUMAH SUSUN MODULAR

3.6.2.1.5. Tata cara perencanaan rumah susun modular

3.6.2.1.6. Tata cara perencanaan kepadatan bangunan lingkungan bangunan rumah susun hunian

3.6.2.2. TAHAP DESAIN

3.6.2.3. TAHAP KONSTRUKSI

3.6.2.4. TAHAP OPERASI & PEMELIHARAAN

3.7. UU NO. 38 TAHUN 2004 TTG JALAN

3.8. RUU NO. ?? TAHUN ?? TTG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

3.8.1. SISTEM

3.8.1.1. AIR LIMBAH RUMAH TANGGA (RPP RI NO. ?? TAHUN ????)

3.8.1.1.1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN (RANCANGAN PERATURAN MENTERI P U)

3.8.1.1.2. PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH (RANCANGAN PERATURAN MENTERI P U)

3.8.2. INFRASTRUKTUR

3.8.2.1. TAHAP PERENCANAAN

3.8.2.1.1. STUDI KELAYAKAN

3.8.2.1.2. SURVEY PERENCANAAN PENYEDIAAN PSAL

3.8.2.2. TAHAP DESAIN

3.8.2.2.1. PEDOMAN RANCANGAN TEKNIK PENYEDIAAN PSAL

3.8.2.3. TAHAP KONSTRUKSI

3.8.2.3.1. PEDOMAN PERSIAPAN PEMBANGUNAN

3.8.2.3.2. PEDOMAN PEMBANGUNAN

3.8.2.3.3. PEDOMAN PENGAWASAN

3.8.2.3.4. PEDOMAN UJI COBA

3.8.2.4. TAHAP OPERASI & PEMELIHARAAN

3.8.2.4.1. PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNIS

3.8.2.4.2. PEDOMAN PENGELOLAAN NON TEKNIS

3.9. RUU NO. ?? TAHUN ?? TTG PENGELOLAAN DRAINASE

3.9.1. SISTEM

3.9.1.1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN DRAINASE (RANCANGAN PERATURAN MENTERI P U)

3.9.1.2. PENYEDIAAN PRASARANA DRAINASE (RPP RI NO. ?? TAHUN ????)

3.9.1.2.1. PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DRAINASE

3.9.1.2.2. PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DRAINASE

3.9.1.2.3. OPERASI DAN PEMELIHARAAN DRAINASE

3.9.2. INFRASTRUKTUR

3.9.2.1. TAHAP PERENCANAAN

3.9.2.1.1. RENCANA INDUK SISTEM PENANGANAN DRAINASE

3.9.2.1.2. STUDI KELAYAKAN

3.9.2.2. TAHAP DESAIN

3.9.2.2.1. PEDOMAN RANCANGAN TEKNIK DRAINASE DR/RE-RT/TC-00/THN

3.9.2.2.2. RANCANGAN TEKNIK DRAINASE

3.9.2.3. TAHAP KONSTRUKSI

3.9.2.3.1. PERSIAPAN PEMBANGUNAN

3.9.2.3.2. PEMBANGUNAN & PENGAWASAN

3.9.2.3.3. UJI COBA BANGUNAN

3.9.2.4. TAHAP OPERASI & PEMELIHARAAN

3.9.2.4.1. PENGELOLAAN TEKNIK

3.9.2.4.2. PENGELOLAAN NON TEKNIS

3.10. UU NO.32 TAHUN 2009 TTG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

3.11. UU NO 72 TAHUN 1957 TTG PENJUALAN LUAR NEGERI