Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 by Mind Map: Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006

1. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

1.1. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

1.1.1. Instansi pemerintah yang membidangi irigasi

1.1.2. perkumpulan petani pemakai air (P3A)

1.1.2.1. Membentuk Gabugan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)

1.1.2.1.1. Membentuk Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A)

1.1.2.1.2. Daerah layanan blok sekunder

1.1.2.1.3. Gabungan beberapa blok sekunder

1.1.3. Komisi Irigasi

1.1.3.1. Keanggotaan Komisi Irigasi

1.1.3.1.1. Wakil Pemerintah Kabupaten/kota

1.1.3.1.2. Wakil Nonpemerintah

2. Wewenang dan Tanggung Jawab

2.1. Pemerintah

2.1.1. Menetapkan kebijakan nasional pengembangan dan pengelolaan

2.1.2. Menetapkan status dearah irigasi yang sudah dibangun

2.1.3. Melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder

2.1.3.1. Daerah irigasi lintas provinsi

2.1.3.2. Daerah irigasi lintas negara

2.1.3.3. Daerah irigasi strategis nasional

2.1.4. Melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder

2.1.4.1. Daerah irigasi dengan luas 3.000 ha

2.1.4.2. Daerah irigasi lintas provinsi

2.1.4.3. Daerah irigasi lintas negara

2.1.4.4. Daerah irigasi strategis nasional

2.2. Pemerintah Provinsi

2.2.1. Menetapkan kebijakan provinsi dan pengenbangan pengelolaan sistem irigasi

2.2.2. Melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekuder

2.2.2.1. Daerah irigasi lintas kabupaten/kota

2.2.3. Melaksanakan penglolaan sistem irigasi primer dan sekunder

2.2.3.1. Daerah irigasi yang luasny 1.000 ha sampai 3.000 ha

2.2.3.2. Daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota

2.3. Pemerintah Kabupaten/Kota

2.3.1. Menetapkan kebijakan kabupaten/kota pengembangan dan pengelolaan sistem irigsi

2.3.2. Melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder

2.3.2.1. Daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota

2.3.3. Melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder

2.3.3.1. Daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha

2.4. Masyarakat Petani

2.4.1. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier

2.4.2. Memberikan persetujuan

2.4.2.1. Pembangunan

2.4.2.2. Pemanfaatan

2.4.2.3. Pengubahan

2.4.2.4. Pembongkaran

3. Ketentuan Umum

3.1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan , dan pembuangan air dalam menunjang pertanian.

3.2. Sistem Irigasi

3.2.1. Prasarana irigasi

3.2.2. Air irigasi

3.2.3. Manajemen Irigasi

3.2.4. Kelembagaan pengelolaan irigasi

3.2.5. Sumber daya manusia

3.3. Penyediaan Air Irigasi

3.3.1. Penentuan volume air per satuan waktu bedasarkan yang dialiri dari suatu sumber air didasari oleh waktu, jumlah, dan mutu sesuai kebutuhan pertanian.

3.4. Pengaturan Air Irigasi

3.4.1. Pembagian Air

3.4.1.1. Kegiatan membagi air di bangunan. Menciptakan jaringan primer dan sekunder.

3.4.2. Pemberian Air

3.4.2.1. Kegiatan menyalurkan air dalam jmlah tertentu dari jaringan primer dan sekunder ke petak tersier.

3.4.3. Penggunaan Air

3.4.3.1. Kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier.

3.4.4. Pembuangan Air (Drainase)

3.4.4.1. Pengaliran kelebihan air yang sudah tidak digunakan.

3.5. Jaringan Irigasi

3.5.1. Primer

3.5.1.1. Bangunan utama

3.5.1.2. Saluran primer

3.5.1.3. Saluran pembuangan

3.5.1.4. Bangunan air

3.5.1.5. Bangunan bagisadap

3.5.1.6. Bangunan sadap

3.5.1.7. Bangunan pelengkap

3.5.2. Sekunder

3.5.2.1. Saluran sekunder

3.5.2.2. Saluran pembuangan

3.5.2.3. Bangunan air

3.5.2.4. Bangunan bagisadap

3.5.2.5. Bangunan sadap

3.5.2.6. Bangunan pelengkap

3.5.3. Tersier

3.5.3.1. Saluran tersier

3.5.3.2. Saluran kuarter

3.5.3.3. Saluran pembuangan

3.5.3.4. Box tersier

3.5.3.5. Box kuarter

3.5.3.6. Bangunan pelengkap

3.6. Hak Guna

3.6.1. Hak guna air

3.6.1.1. Hak memperoleh dan menggunakan air untuk kepentingan pertanian

3.6.2. Hak guna pakai air

3.6.2.1. Hak memperoleh dan memakai air dari sumber air

3.6.3. Hak usaha air

3.6.3.1. Hak memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian