1. Objek Pajak
1.1. Penghasilan
1.1.1. setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun
1.2. Contoh-contoh OP dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (1)
2. Pajak Final
2.1. Pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh/diterima
2.2. yang dikenakan
2.2.1. Penghasilan berupa deposito/tabungan, surat utang/obligasi, dan bunga simpanan koperasi
2.2.2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya
2.2.3. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta
2.2.4. Penghasilan lainnya yang diatur dalam PP
3. Bukan Objek Pajak
3.1. Bantuan/sumbangan, termasuk zakat yang disahkan oleh pemerintaha dan lembaga penerima
3.2. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah
3.3. Warisan
3.4. Setoran tunai yang diterima badan sebagai pengganti saham
3.5. Imbalan berupa natura
3.6. Pembayaran asuransi
3.7. Dividen yang berasal dari cadangan laba ditahan
3.8. Dana pensiun dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dari dana tsb
3.9. Laba yang diperoleh anggota CV
3.10. Penghasilan dari UKM
3.11. Beasiswa
3.12. Sisa lebih yang diperoleh perusahaan nirlaba
3.13. Bantuan dari BPJS
4. OP BUT
4.1. Penghasilan dari usaha atau harta yang dimiliki BUT
4.2. Penghasilan kantor pusat dari usaha, penjualan barang, atau pemberian jasa
4.3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 selama masih ada hubungan efektif
5. Deductible expenses BUT
5.1. Biaya admin kantor pusat yang berkaitan dengan usaha, kecuali: royalti, imbalan yang berhubungan dengan jasa, bunga kecuali bunga perbankan
6. PPh 10 (Harga Perolehan), 11 (Penyusutan), 11A (Amortisasi)
7. Tarif Pajak
7.1. Orang Pribadi
7.1.1. Sampai dengan Rp50.000.000: 5%
7.1.2. Rp50.000.000 - Rp250.000.000:15%
7.1.3. Rp250.000.000 - Rp500.000.000: 25%
7.1.4. Lebih dari Rp500.000.000: 30%
7.2. Badan atau BUT: 28%
8. Hubungan Istimewa
8.1. WP mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada WP lain; hubungan antara WP dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua WP atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir
8.2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung
8.3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat
9. Perhitungan Pajak Akhir Tahun
9.1. WPDN BUT
9.1.1. Pajak terutang dikurangi kredit pajak pada tahun bersangkutan (dijabarkan pada Pasal 28 ayat (1))
9.2. Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah memperhitungkan utang pajak dan sanksi
9.3. Kekurangan pembayaran pajak harus dilunasi sebelum SPT PPh disampaikan
10. Definisi
10.1. Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
11. Subjek Pajak
11.1. Dalam Negeri
11.1.1. Orang Pribadi
11.1.1.1. Bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
11.1.2. Badan
11.1.2.1. Berkedudukan di Indonesia, kecuali: 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan UU; 2. pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD; 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat/Daerah; 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
11.1.3. Warisan yang belum terbagi
11.2. Luar Negeri
11.2.1. Orang Pribadi
11.2.1.1. Tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
11.2.2. Badan
11.2.2.1. Menerima/memperoleh penghasilan dari BUT di Indonesia
11.2.2.2. Menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia
11.3. Badan Usaha Tetap
11.3.1. Digunakan oleh Orang Pribadi SPLN
11.3.2. Digunakan oleh Badan SPLN
12. Tempat tinggal orang pribadi dan badan ditentukan oleh Dirjen Pajak sesuai keadaan yang sebenarnya
13. Saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak
13.1. SPDN
13.1.1. Orang Pribadi
13.1.1.1. Mulai: saat dilahirkan, atau tinggal di Indonesia
13.1.1.2. Akhir: saat meninggal, atau pergi dari Indonesia selamanya
13.1.2. Badan
13.1.2.1. Mulai: Saat didirikan/berkedudukan di Indonesia
13.1.2.2. Akhir: Saat dibubarkan/tidak lgi berekedudukan di Indonesia
13.1.3. Warisan belum terbagi
13.1.3.1. Mulai: saat warisan muncul
13.1.3.2. Akhir: setelah dibagikan
13.2. SPLN
13.2.1. Mulai: saat menerima penghasilan/melakukan usaha di Indonesia
13.2.2. Akhir: saat tidak lagi menerima penghasilan/tidak lagi melakukan usaha di Indonesia
14. Bukan Subjek Pajak
14.1. Kantor perwakilan negara asing, dan pejabatnya (bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari usaha di Indonesia)
14.2. Organisasi Internasional bertempat di Indonesia, dan pejabatnya (bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari usaha di Indonesia)
15. Penghasilan Kena Pajak
15.1. Kepada Orang Pribadi, PKP dikurangi oleh PTKP
15.1.1. PTKP
15.1.1.1. Rp15.840.000 untuk Wajib Pajak
15.1.1.2. Rp1.320.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
15.1.1.3. Rp15.840.000 tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami
15.1.1.3.1. Kerugiannya juga dikompensasikan ke penghasilan suami; pengecualian terhadap penghasilan yang sudah dikurangi PPh 21
15.1.1.3.2. Pajaknya terpisah bila: sudah berpisah, ada kehendak yang dilakukan secara tertulis, ada kehendak dari istri
15.1.1.4. Rp1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga (maks. 3 orang)
15.1.1.5. Ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak
15.2. Kepada Badan atau BUT
15.2.1. Penghasilan bruto dikurangi biaya 3M (dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1))
15.2.2. Non-deductible expenses dijabarkan dalam Pasal 9 ayat (1), biaya 3M yang lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus
15.2.3. Kerugiannya dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya dalam 5 tahun
15.3. Kepada WP dengan NPPN
15.3.1. Penghasilan dikali NPPN, dikurangi PTKP Pribadi
15.4. Kepada WP terutang pajak dalam bagian tahun pajak
15.4.1. Penghasilan neto disetahunkan
16. NPPN
16.1. WP dengan peredaran bruto dalam 1 tahun < Rp4.800.000.000 boleh menghitung penghasilan neto dengan NPPN, dan memberitahu Dirjen Pajak pada tiga bulan pertama tahun pajak
16.2. WP wajib melakukan pencatatan sesuai UU
16.3. WP yang tidak memberitahukan Dirjen Pajak soal penghitungan dengan NPPN, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan
17. Pelunasan Pajak
17.1. Dilakukan oleh WP sendiri (PPh 25)
17.2. Pemotongan oleh pihak lain (PPh 21, 22, 23, 24, 26)
18. Fasilitas Perpajakan
18.1. WP yang menanamkan modal
18.1.1. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan
18.1.2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat
18.1.3. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun
18.1.4. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah
18.2. WP dengan peredaran bruto sampai Rp50.000.000.000
18.2.1. Pengurangan tarif sebesar 50% untuk PKP sampai dengan Rp4.800.000.000