1. 1. Karena tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, kondisi ini akan memicu terciptanya masyarakat yang lebih kreatif dan mandiri dalam menggerakkan kegiatan perekonomian. 2. Masyarakat memiliki kebebasan memiliki sumber-sumber daya produksi, sehingga mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan perekonomian 3. Menciptakan lingkungan masyarakat yang memiliki daya saing tinggi, sehingga akan berperan lebih aktif dalam perekonomian. 4. Persaingan yang tinggi akan memicu terciptanya produk-produk yang semakin berkualitas tinggi dan memunculkan banyak inovasi-inovasi baru. 5. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk menemukan kondisi yang paling efektif dan efisien demi mendapat keuntungan yang signifikan.
2. EKONOMI LIBERAL
2.1. DEFINISI
2.1.1. sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
2.2. CIRI EKONOMI LIBERAL
2.2.1. 1) Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi. 2) Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing. 3) Campur tangan pemerintah dibatasi. 4) Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan. 5) Harga-harga dibentuk di pasar bebas. 6) Produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba serta semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba.
2.3. Masalah Ekonomi Masa Demokrasi Liberal
2.3.1. Ada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekonomian Indonesia tengah menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya adalah beban ekonomi dan keuangan sesuai kesepakatan Konferensi Menja Bundar (KMB). Beban tersebut berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri.
2.4. Kebijakan pemerintah
2.4.1. 1. Gunting Syafruddin
2.4.1.1. Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950 Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.
2.4.2. 2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
2.4.2.1. Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia).
2.4.3. 3. Nasionalisasi De Javasche Bank
2.4.3.1. Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredi tharus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis.Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.
2.4.4. 4. Sistem Ekonomi Ali-Baba
2.4.4.1. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina. Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.
2.4.5. 5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
2.4.5.1. Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi : Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Su
2.4.6. 6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
2.4.6.1. Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
2.4.7. 7. Muyawarah Nasional Pembangunan
2.4.7.1. Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena :adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas. terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.timbul pemberontakan PRRI/Permesta.Membutuhkan biaya besar untuk menumpaspemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata
2.5. Kelebihan Ekonomi Liberal
2.6. Kekurangan Ekonomi Liberal
2.6.1. Memicu terjadinya persaingan yang tidak sehat, karena tidak kendali dari pemerintah.Terjadinya ketimpangan sosial, dimana yang kaya semakin berkuasa dan yang miskin semakin terbebani.Menimbulkan adanya potensi monopoli dalam masyarakat.Menimbulkan bahaya potensi penyalahgunaan sumber-sumber daya produksi oleh individu-individu yang tidakbertanggung jawab.Pemerataan pendapatan sulit terwujud akibat tingginya tingkat persaingan.
2.7. Dampak
2.7.1. Positif
2.7.1.1. 1. kesejahteraan suatu kelompok individu , suatu bangsa atau suatu kelompok bangsa secara keseluruhan akan bisa ditingkatkan Karena Individu yang dibiarkan bebas mengejar kepentingannya sendiri dalam suatu ekonomi perdagangan yang didasarkan pada suatu pembagian kerja dan pada struktur atau komposisi faktor - faktor produksuinya sendiri 2. Bahwa aktifitas komersial yang dijalankan secara bebas dari perbatasan nasional akan membawa keuntungan bagi semua partisipan sebab perdagangan bebas menjadikan terjadinya spesialisasi dan spesialisasi meningkatkan efisiensi dan dengan demikian meningkatkan produktifitas . 3. Adanya kebebasan yang mendorong daya kreasi masyarakat untuk berkembang dengan baik 4. Adanya persaingan yang mendorong produksi barang dan jasa akan meningkat lebih cepat , baik kuantitas maupun kualitas
2.7.2. Negatif
2.7.2.1. 1. Liberalisasi Ekonomi yang tidak diikuti oleh penerapan norma sosial politik secara tepat dapat menghasilkan kesenjangan yang semakain terbuka lebar antara kelompok masyarakat sebab akses masing - masing kelompok berbeda sehingga terjadi kesenjangan tersebut . 2. Pemborosan dan inefisiensi dalam produksi untuk menghasilkan barang - barang mewah yang idak essensial untuk keperluan hidup . Produksi barang - barang mewah ini lebih bermotifkan selera kelompok elit , yang sebenarnya bermakna pemborosan dan mempengaruhi aktifitas ekonomi secara umum . Kenyataan ini menjadi sumber adanya eksternalitas , yakni biaya yang tidak diperhitungkan , seperti rusaknya lingkungan dan biaya sosial lainnya . 3. Pinsip kapitalisme adalah kebebasan dalam kompetisi pasar yang sekaligus merupakan kelemahan sistem ekonomi kapitalis . Kompetisi berkaitan dengan efisiensi dan skala usaha , hanya pemilik modal besar saja yang potensial dan mampu hidup didalam pasar bebas tersebut . kelompok ekonomi kecil dan lemah bisa tersingkir dalam kapitalisme liberal bila pemerintah tidak melakukan perlindungan terhadapnya . 4. Terjadinya monopoli yang merugikan dalam masyaerakat , dimana pemilik modal yang akan menguasai pasar sehingga kelompok ekonomi menegah kebawah akan tersingkir . Kesenjangan distribusi pendapatan adalah salah satu kelemahan lainnya dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dalam sistem kapitalisme . Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok pemilik modal besar maka merekalah yang muncul sebagai pemenang didalam persaingan pasar . Sementara ekonomi lemha akan tergilas oleh derasnya kompetisi pasar . Terjadinya pengangguran sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari berjalannya sistem ekonmomi kapitalis
3. DEMOKRASI LIBERAL
3.1. DEFINISI
3.1.1. Sistem politik yang menganut kebebasan individu
3.2. Ciri – Ciri Demokrasi Liberal
3.2.1. • Memiliki perwakilan dari rakyat rakyat dalam negara tersebut dan sekaligus membatasi kekuatan penguasa • Kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu titik (berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial) sehingga membuat proses pengambilan keputusan lambat • Keputusan berdasarkan mayoritas • Terjadi penggantian kabinet • Kekuatan atau kekuasaan terhadap negara terfokus pada parlemen • Terdapat sistem voting dalam pengambilan keputusan • Pergantian kepempinan ataupun perwakilan dalam sistem demokrasi liberal dipilih oleh rakyat • Kebebasan dalam memeluk agama atau kepercayaan masing masing sehingga negara dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal tidak mungkin berdasarkan agama seperti negara Arab yang berlandaskan agama Islam. • Menganut sistem multi partai • Adanya partai pemerintah dan oposisi
3.3. Kabinet – Kabinet yang berdiri pada saat Demokrasi Liberal
3.3.1. KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951) Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi. Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir
3.3.1.1. Program & Hasil Program : 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Hasil : Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Masalah & Penyebab jatuhnya kabinet Kendala/ Masalah yang dihadapi : • Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan). • Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Berakhirnya kekuasaan kabinet : • Adanya mosi tidak percaya atas parlemen
3.3.2. KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952) Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Dipimpin Oleh: Sukiman Wiryosanjoyo
3.3.2.1. Program : 1. Menjamin keamanan dan ketentraman 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. 3. Mempercepat persiapan pemilihan umum. 4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Hasil : Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjtkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman Masalah & Penyebab jatuhnya kabinet Kendala Masalah yang dihadapi : Masalah : • Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika. Penyebab : • Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. • Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Berakhirnya kekuasaan kabinet : • Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.
3.3.3. KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953) Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya. Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo
3.3.3.1. Program dalam negeri : 1. Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD) 2. meningkatkan kemakmuran rakyat 3. meningkatkan pendidikan rakyat 4. dan pemulihan keamanan. Program luar negeri : 1. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda 2. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia 3. serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif. Hasil : – Masalah & Penyebab jatuhnya kabinet Masalah Yang dihadapi : • Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. • Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli) Berakhirnya kekuasaan kabinet : • Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden
3.3.4. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU. Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo
3.3.4.1. Program : 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu. 2. Pembebasan Irian Barat secepatnya. 3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. 4. Penyelesaian Pertikaian politik Hasil : Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Masalah & penyebab jatuhnya kabinet Kendala/ Masalah yang dihadapi : • Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. • Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru. • Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Berakhirnya kekuasaan kabinet : • Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden
3.3.5. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956) Dipimpin Oleh : Burhanuddin Harahap Tugas : menyelenggarakan pemerintah
3.3.5.1. Program : 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru 3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat 5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Hasil : Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Masalah & Penyebab jatuhnya kabinet Kendala/ Masalah yang dihadapi : • Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Berakhirnya kekuasaan kabinet : • Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.
3.3.6. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957) Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo
3.3.6.1. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut: 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat 2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. 3. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. 4. Pembatalan KMB 5. Melaksanakan keputusan KAA. Hasil : Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB. Masalah & Penyebab jatuhnya kabinet Kendala/ Masalah yang dihadapi : • Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat. ( Gerakan anti cina ) • Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. • Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. • Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional. • Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer. Berakhirnya kekuasaan kabinet : Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.
3.3.7. KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959) Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Dipimpin Oleh : Ir. Juanda
3.3.7.1. Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu : 1. Membentuk Dewan Nasional 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia 3. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB 4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya 5. Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan Hasil : 3 mil – 12 mil teritorial diperpanjangkan lagi sampai 200 mil Masalah & Penyebab jatuhnya kabinet Kendala/ Masalah yang dihadapi : • Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta. • Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya. • Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara. Berakhirnya kekuasaan kabinet : • Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin
3.4. DAMPAK
3.4.1. Dampak positif 1. Kebebasan Dalam Berdemokrasi 2. Kebebasan Sistem Multipartai 3. Kemajuan Dalam Beberapa Sektor Industri
3.4.2. Dampak Negatif 1. Tingginya Kesenjangan Sosial 2. Kebijakan Pemerintahan yang Berbelit 3. Kondisi Negara Menjadi Tidak Stabil 4. Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Rakyat 5. Maraknya Pemberontakan Di Berbagai Daerah