Kode Etik Psikologi Indobesia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kode Etik Psikologi Indobesia by Mind Map: Kode Etik Psikologi Indobesia

1. Bab II MENGATASI

1.1. Pasal 3 Majelis Psikologi Indonesia

1.2. Pasal 4 Penyalahgunaan di bidang Psikologi

1.3. Pasal 5 Penyelesaian Isu Etika

1.4. Pasl 6 Diskriminasi yang Tidak Adil terhadap Keluhan

2. Bab III KOMPETENSI

2.1. Pasal 7 Ruang lingkup Kompetensi

2.2. Pasal 8 Peningkatan Kompetensi

2.3. Pasal 9 Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmiah dan Sikap Profesional

2.4. Pasal 10 Pendelegasian Pekerjaan Pada Orang Lain

2.5. Pasal 11 Masalah dan Konflik Personal

2.6. Pasal 12 Pemberian LayananPsikologi dalam Keadaan Darurat

3. BAB IV HUBUNGAN ANTAR MANUSIA

3.1. Pasal 13 Sikap Profesional

3.2. Pasal 14 Pelecehan

3.3. Pasal 15 Penghindaran Dampak Buruk

3.4. Pasal 16 Hubungan Majemuk

3.5. Pasal 17 Konflik Kepentingan

3.6. Pasal 18 Eksploitasi

3.7. Pasal 19 Hubungan Profesional

3.8. Pasal 20 Informed Consent

3.9. Pasal 21 Layanan Psikologi kepada dan/atau Melalui Organisasi

3.10. Pasal 22 Pengalihan dan Penghentian Layanan Psikologi

4. BAB V KERAHASIAAN REKAM dan HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI

4.1. Pasal 23 Rekam Psikologi

4.2. Pasal 24 Mempertahankan Kerahasiaan Data

4.3. Pasal 25 Mendiskusikan Batasan Kerahasiaan Data kepada Pengguna Layanan Psikologi

4.4. Pasal 26 Pengungkapan Kerahasiaan Data

4.5. Pasal 27 Pemanfaatan Informasi dan Hasil Pemeriksaan Psikologi untuk Tujuan Pendidikan atau Tujuan Lain

5. BAB I PEDOMAN UMUM

5.1. Pasal 1 Pengertian

5.2. Pasal 2 Prinsip Umum

6. BAB VI IKLAN DAN PERNYATAAN PUBLIK

6.1. Pasal 28 Pertanggungjawaban

6.2. Pasal 29 Keterlibatan Pihak lain Terkait Pernyataan Publik

6.3. Pasal 30 Deskripsi Program Pendidikan Non Gelar

6.4. Pasal 31 Pernyataan Melalui Media

6.5. Pasal 32 Iklan Diri yang Berlebihan

7. BAB VII BIAYA LAYANAN PSIKOLOGI

7.1. Pasal 33 Penjelasan Biaya dan Batasan

7.2. Pasal 34 Rujukan dan Biaya

7.3. Pasal 35 Keakuratan Data dan Laporan kepada Pembayar atau Sumber Dana

7.4. Pasal 36 Pertukaran/Barter

8. BAB VIII PENDIDIKAN dan/atau PELATIHAN

8.1. Pasal 37 Pedoman Umum

8.2. Pasal 38 Rancangan dan Penjabaran Program Pendidikan dan/atau Pelatihan

8.3. Pasal 39 Keakuratan dalam Pendidikan dan/atau Pelatihan

8.4. Pasal 40 Informed Consent dalam Pendidikan dan/atau Pelatihan

8.5. Pasal 41 Pengungkapan Informasi Peserta Pendidikan dan/atau Pelatihan

8.6. Pasal 42 Kewajiban Peserta Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk mengikuti Program Pendidikan yang disyaratkan

8.7. Pasal 43 Penilaian Kinerja Peserta Pendidikan dan/atau Pelatihan atau Orang yang di Supervisi

8.8. Pasal 44 Keakraban Seksual dengan Peserta Pendidikan dan/atau Pelatihan atau Orang yang di Supervisi

9. BAB IX PENELITIAN dan PUBLIKASI

9.1. Pasal 45 Pedoman Umum

9.2. Pasal 46 Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab

9.3. Pasal 47 Aturan dan Izin Penelitian

9.4. Pasal 48 Partisipan Penelitian

9.5. Pasal 49 Informed Consent dalam Penelitian

9.6. Pasal 50 Pengelabuan/Manipulasi dalam Penelitian

9.7. Pasal 51 Penjelasan Singkat /Debriefing

9.8. Pasal 52 Penggunaan Hewan untuk Penelitian

9.9. Pasal 53 Pelaporan dan Publikasi Hasil Penelitian

9.10. Pasal 54 Berbagi Data untuk Kepentingan profesional

9.11. Pasal 55 Penghargaan dan Pemanfaatan Karya Cipta Pihak Lain

10. BAB X PSIKOLOGI FORENSIK

10.1. Pasal 56 Hukum dan Komitmen terhadap Kode Etik

10.2. Pasal 57 Kompetensi

10.3. Pasal 58 Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak

10.4. Pasal 59 Pernyataan Sebagai Saksi atau Saksi Ahli

10.5. Pasal 60 Peran Majemuk dan Profesional Psikologi dan/atau Ilmuwan Psikologi

10.6. Pasal 61 Pernyataan Melalui Media terkait dengan Psikologi Forensik

11. BAB XI ASESMEN

11.1. Pasal 62 Dasar Asesmen

11.2. Pasal 63 Penggunaan Asesmen

11.3. Pasal 64 Informed Consent dalam Asesmen

11.4. Pasal 65 Interpretasi Hasil Asesmen

11.5. Pasal 66 Penyampaian Data dan Hasil Asesmen

11.6. Pasal 67 Menjaga Alat, Data dan Hasil Asesmen

12. BAB XII INTERVENSI

12.1. Pasal 68 Dasar Intervensi

13. BAB XIII PSIKOEDUKASI

13.1. Pasal 69 Batasan Umum

13.2. Pasal 70 Pelatihan dan Tanpa Pelatihan

14. BAB XIV KONSELING PSIKOLOGI dan TERAPI PSIKOLOGI

14.1. Pasal 71 Batasan Umum

14.2. Pasal 72 Kualifikasi Konselor dan Psikoterapis

14.3. Pasal 73 Informed Consent dalam Konseling dan Terapi

14.4. Pasal 74 Konseling Psikologi/Psikoterapi yang melibatkan Pasangan atau Keluarga

14.5. Pasal 75 Konseling Kelompok dan Terapi Kelompok

14.6. Pasal 76 Pemberian Konseling Psikologi/Psikoterapi bagi yang Menjalani Konseling Psikologi/Psikoterapi sebelumnya

14.7. Pasal 77 Pemberian Konseling Psikologi/Psikoterapi kepada mereka yang pernah terlibat Keintiman/Keakraban Seksual

14.8. Pasal 78 Penjelasan Singkat/Debriefing Setelah Konseling Psikologi/Psikoterapi

14.9. Pasal 79 Penghentian Sementara Konseling Psikologi/Psikoterapi

14.10. Pasal 80 Penghentian Konseling Psikologi/psikoterapi