1. Struktur Pemerintahan
1.1. MPR (Konstitutif)
1.2. Presiden (Eksekutif & legislatif)
1.3. DPR (Legislatif)
1.4. DPD (Legislatif)
1.5. BPK (Auditif)
1.6. MA (Yufdikatif)
1.7. MK (Yudikatif)
2. Satu Tujuan Bernegara
2.1. Melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia
2.2. Memajukan kesejahteraan umum
2.3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
2.4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
3. Public Administration Evolution
3.1. Own Public Administration (OPA) - Negara mengelola semua
3.1.1. Birokrasi Weber
3.1.1.1. Pembagian tugas / spesialisasi
3.1.1.2. Hirarki / kedinasan
3.1.1.3. Dokumen tertulis
3.1.2. Wilson memisahkan politik dan birokrasi
3.1.2.1. Politik
3.1.2.2. Birokrasi
3.1.3. Kegagalan Pemerintah
3.2. New Public Manajemen
3.2.1. Weberian tidak sesuai tuntutan zaman yang instan dan berkompetisi
3.2.2. Menekankan Efisiensi yang berdampak spesialisasi dan ego sektor, muncul siloisme
3.2.3. Kegagalan Pasar
3.3. Whole of Government (WoG)
3.3.1. Menekankan aspek kebersamaan, menghilangkan sekat sektoral yang terbangun dari NPM, pelayanan publik secara lintas batas dan lintas sektor
3.3.2. Melawan silo
3.3.2.1. Menghubungkan titik (conecting the dot)
3.3.2.2. Mengubah pengetahuan menjadi pengalaman (turning knowledge into experince)
3.3.2.3. Memberi nilai tambah dari kesendiriaan menjadi keterkaitan (giving added value from solitude to linkage / alliance)
3.3.3. Kategori hubungan
3.3.3.1. Koordinasi
3.3.3.1.1. Tipe
3.3.3.2. Integrasi
3.3.3.2.1. Tipe
3.3.3.3. Kedekatan dan pelibatan
3.3.3.3.1. Tipe
4. Best Practice
4.1. Prasyarat
4.1.1. Cara kerja baru
4.1.2. Budaya dan filosofi
4.1.3. Collegate approach
4.1.4. Akuntabilitas dan insentif
4.2. Luar Negeri
4.2.1. Inggris
4.2.1.1. WoG Accounts
4.2.2. Australia
4.2.2.1. Cinterlink
4.2.3. Amerika Serikat
4.2.3.1. Integrated Portal www.usa.gov
4.2.4. Malaysia
4.2.4.1. One-day service, one-day delivery, no-wrong door
4.3. Dalam Negeri
4.3.1. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
4.3.2. Dispenda - pembayaran pajak kendaraan bermotor
4.3.3. PT. Kereta Api Indonesia - Revolusi perkeretaapian
4.3.4. Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
4.3.4.1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)
4.3.4.1.1. Lembaga Pemerintah Kunci
4.3.4.1.2. Lembaga Pemerintah Pendukung
4.3.4.1.3. Pengguna dan Testimoni
4.3.4.1.4. Bentuk layanan
4.3.4.1.5. Dasar Hukum
4.3.4.1.6. Tujuan Bersama
4.3.4.1.7. Latar Belakang
4.3.4.1.8. Problem dan Kelemahan
5. Harapan Peserta
6. Latsar CPNS
6.1. Pengampu
6.1.1. Dr. Ir. Sugiarto Sumas, MT
6.1.2. Widyaiswara Ahli Utama (IV/e)
6.1.3. [email protected]
6.2. Peserta
6.2.1. CPNS Kemrisetdikti
6.2.2. Angkatan 25 - 2019
6.2.3. Tahun 2019
7. Indikator Keberhasilan
7.1. Mampu menjelaskan konsep Whole of Government
7.2. Mampu menjelaskan penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi
7.3. Mampu menganalisis best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan terintegrasi
8. Mengapa WoG penting?
8.1. TRIGATRA
8.1.1. Geografis
8.1.2. SDA
8.1.3. Demografis
8.2. PANCAGATRA
8.2.1. Ideologi
8.2.2. Politik
8.2.3. Sosial dan budaya
8.2.4. Pertahanan dan Keamanan
8.2.5. Ekonomi
8.3. Faktanya kualitas penduduk rendah, IPM rendah, pengangguran tinggi dan penduduk miskin banyak - Pemerintahan gagal ?
8.4. Potret kemiskinan indonesia
9. Konsep WoG
9.1. Definisi
9.1.1. Lembaga pelayanan publik yang bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebuah respons pemerintah yang terpadu terhadap satu masalah. Pendekatan dapat formal dan informal. Dapat fokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan penghantaran layanan. (Shergold & others, 2004)
9.2. Istilah lain
9.2.1. Policy Integration
9.2.2. Policy Coherence
9.2.3. Cross-cutting policy making
9.2.4. Policy Coordination
9.2.5. Cross Government
10. Penerapan WoG
10.1. Bentuk pelayanan
10.1.1. Administratif
10.1.1.1. KTP
10.1.2. Barang / prasarana
10.1.2.1. Jalan / jembatan
10.1.2.2. Listrik
10.1.2.3. Air minum
10.1.2.4. Enegi
10.1.3. Jasa
10.1.3.1. Angkutan
10.1.3.2. Pos dan telekomunikasi
10.1.3.3. Radio / televisi
10.1.3.4. Pendidikan
10.1.3.5. Kesehatan
10.1.4. Regulatif
10.1.4.1. Keputusan pengadilan
10.1.4.2. SK Hak
10.1.4.3. Akte
10.2. Pola Pelayanan
10.2.1. Teknis fungsional
10.2.1.1. www.bit.ly/teknisfungsional
10.2.2. Satu Atap
10.2.2.1. www.bit.ly/satu-atap
10.2.3. Satu Pintu
10.2.3.1. www.bit.ly/satu-pintu
10.2.4. Terpusat
10.2.4.1. www.bit.ly/terpusat
10.2.5. Elektronik
10.2.5.1. www.bit.ly/layanelektro
10.3. Tantangan
10.3.1. Kapasitas SDM dan institusi
10.3.2. Nilai dan budaya organisasi
10.3.3. Kepemimpinan
10.4. Dalam Aktualisasi CPNS
10.4.1. Kegiatan-kegiatan untuk pengembangan kebijakan
10.4.2. Kegiatan-kegiatan untuk manajemen program
10.4.3. Kegiatan-kegiatan untuk pengiriman layanan