MATA PELATIHAN WHOLE OF GOVERNMENT

1. Struktur Pemerintahan

1.1. MPR (Konstitutif)

1.2. Presiden (Eksekutif & legislatif)

1.3. DPR (Legislatif)

1.4. DPD (Legislatif)

1.5. BPK (Auditif)

1.6. MA (Yufdikatif)

1.7. MK (Yudikatif)

2. Satu Tujuan Bernegara

2.1. Melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia

2.2. Memajukan kesejahteraan umum

2.3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

2.4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

3. Public Administration Evolution

3.1. Own Public Administration (OPA) - Negara mengelola semua

3.1.1. Birokrasi Weber

3.1.1.1. Pembagian tugas / spesialisasi

3.1.1.2. Hirarki / kedinasan

3.1.1.3. Dokumen tertulis

3.1.2. Wilson memisahkan politik dan birokrasi

3.1.2.1. Politik

3.1.2.2. Birokrasi

3.1.3. Kegagalan Pemerintah

3.2. New Public Manajemen

3.2.1. Weberian tidak sesuai tuntutan zaman yang instan dan berkompetisi

3.2.2. Menekankan Efisiensi yang berdampak spesialisasi dan ego sektor, muncul siloisme

3.2.3. Kegagalan Pasar

3.3. Whole of Government (WoG)

3.3.1. Menekankan aspek kebersamaan, menghilangkan sekat sektoral yang terbangun dari NPM, pelayanan publik secara lintas batas dan lintas sektor

3.3.2. Melawan silo

3.3.2.1. Menghubungkan titik (conecting the dot)

3.3.2.2. Mengubah pengetahuan menjadi pengalaman (turning knowledge into experince)

3.3.2.3. Memberi nilai tambah dari kesendiriaan menjadi keterkaitan (giving added value from solitude to linkage / alliance)

3.3.3. Kategori hubungan

3.3.3.1. Koordinasi

3.3.3.1.1. Tipe

3.3.3.2. Integrasi

3.3.3.2.1. Tipe

3.3.3.3. Kedekatan dan pelibatan

3.3.3.3.1. Tipe

4. Best Practice

4.1. Prasyarat

4.1.1. Cara kerja baru

4.1.2. Budaya dan filosofi

4.1.3. Collegate approach

4.1.4. Akuntabilitas dan insentif

4.2. Luar Negeri

4.2.1. Inggris

4.2.1.1. WoG Accounts

4.2.2. Australia

4.2.2.1. Cinterlink

4.2.3. Amerika Serikat

4.2.3.1. Integrated Portal www.usa.gov

4.2.4. Malaysia

4.2.4.1. One-day service, one-day delivery, no-wrong door

4.3. Dalam Negeri

4.3.1. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

4.3.2. Dispenda - pembayaran pajak kendaraan bermotor

4.3.3. PT. Kereta Api Indonesia - Revolusi perkeretaapian

4.3.4. Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

4.3.4.1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)

4.3.4.1.1. Lembaga Pemerintah Kunci

4.3.4.1.2. Lembaga Pemerintah Pendukung

4.3.4.1.3. Pengguna dan Testimoni

4.3.4.1.4. Bentuk layanan

4.3.4.1.5. Dasar Hukum

4.3.4.1.6. Tujuan Bersama

4.3.4.1.7. Latar Belakang

4.3.4.1.8. Problem dan Kelemahan

5. Harapan Peserta

6. Latsar CPNS

6.1. Pengampu

6.1.1. Dr. Ir. Sugiarto Sumas, MT

6.1.2. Widyaiswara Ahli Utama (IV/e)

6.1.3. [email protected]

6.2. Peserta

6.2.1. CPNS Kemrisetdikti

6.2.2. Angkatan 25 - 2019

6.2.3. Tahun 2019

7. Indikator Keberhasilan

7.1. Mampu menjelaskan konsep Whole of Government

7.2. Mampu menjelaskan penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi

7.3. Mampu menganalisis best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan terintegrasi

8. Mengapa WoG penting?

8.1. TRIGATRA

8.1.1. Geografis

8.1.2. SDA

8.1.3. Demografis

8.2. PANCAGATRA

8.2.1. Ideologi

8.2.2. Politik

8.2.3. Sosial dan budaya

8.2.4. Pertahanan dan Keamanan

8.2.5. Ekonomi

8.3. Faktanya kualitas penduduk rendah, IPM rendah, pengangguran tinggi dan penduduk miskin banyak - Pemerintahan gagal ?

8.4. Potret kemiskinan indonesia

9. Konsep WoG

9.1. Definisi

9.1.1. Lembaga pelayanan publik yang bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebuah respons pemerintah yang terpadu terhadap satu masalah. Pendekatan dapat formal dan informal. Dapat fokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan penghantaran layanan. (Shergold & others, 2004)

9.2. Istilah lain

9.2.1. Policy Integration

9.2.2. Policy Coherence

9.2.3. Cross-cutting policy making

9.2.4. Policy Coordination

9.2.5. Cross Government

10. Penerapan WoG

10.1. Bentuk pelayanan

10.1.1. Administratif

10.1.1.1. KTP

10.1.2. Barang / prasarana

10.1.2.1. Jalan / jembatan

10.1.2.2. Listrik

10.1.2.3. Air minum

10.1.2.4. Enegi

10.1.3. Jasa

10.1.3.1. Angkutan

10.1.3.2. Pos dan telekomunikasi

10.1.3.3. Radio / televisi

10.1.3.4. Pendidikan

10.1.3.5. Kesehatan

10.1.4. Regulatif

10.1.4.1. Keputusan pengadilan

10.1.4.2. SK Hak

10.1.4.3. Akte

10.2. Pola Pelayanan

10.2.1. Teknis fungsional

10.2.1.1. www.bit.ly/teknisfungsional

10.2.2. Satu Atap

10.2.2.1. www.bit.ly/satu-atap

10.2.3. Satu Pintu

10.2.3.1. www.bit.ly/satu-pintu

10.2.4. Terpusat

10.2.4.1. www.bit.ly/terpusat

10.2.5. Elektronik

10.2.5.1. www.bit.ly/layanelektro

10.3. Tantangan

10.3.1. Kapasitas SDM dan institusi

10.3.2. Nilai dan budaya organisasi

10.3.3. Kepemimpinan

10.4. Dalam Aktualisasi CPNS

10.4.1. Kegiatan-kegiatan untuk pengembangan kebijakan

10.4.2. Kegiatan-kegiatan untuk manajemen program

10.4.3. Kegiatan-kegiatan untuk pengiriman layanan