MATA PELATIHAN WHOLE OF GOVERNMENT LATSAR CPNS GOL III ANGKATAN 42

1. Public Administration Evolution

1.1. Own Public Administration (OPA) - Negara mengelola semua

1.1.1. Birokrasi Weber

1.1.1.1. Pembagian tugas / spesialisasi

1.1.1.2. Hirarki / kedinasan

1.1.1.3. Dokumen tertulis

1.1.2. Wilson memisahkan politik dan birokrasi

1.1.2.1. Politik

1.1.2.2. Birokrasi

1.1.3. Kegagalan Pemerintah

1.2. New Public Manajemen

1.2.1. Weberian tidak sesuai tuntutan zaman yang instan dan berkompetisi

1.2.2. Menekankan Efisiensi yang berdampak spesialisasi dan ego sektor, muncul siloisme

1.2.3. Kegagalan Pasar

1.3. Whole of Government (WoG)

1.3.1. Menekankan aspek kebersamaan, menghilangkan sekat sektoral yang terbangun dari NPM, pelayanan publik secara lintas batas dan lintas sektor

1.3.2. Melawan silo

1.3.2.1. Menghubungkan titik (conecting the dot)

1.3.2.2. Mengubah pengetahuan menjadi pengalaman (turning knowledge into experince)

1.3.2.3. Memberi nilai tambah dari kesendiriaan menjadi keterkaitan (giving added value from solitude to linkage / alliance)

1.3.3. Kategori hubungan

1.3.3.1. Koordinasi

1.3.3.1.1. Tipe

1.3.3.2. Integrasi

1.3.3.2.1. Tipe

1.3.3.3. Kedekatan dan pelibatan

1.3.3.3.1. Tipe

1.4. PT. Kereta Api Indonesia - Revolusi perkeretaapian

2. Best Practice

2.1. Prasyarat

2.1.1. Cara kerja baru

2.1.2. Budaya dan filosofi

2.1.3. Collegate approach

2.1.4. Akuntabilitas dan insentif

2.2. Cinterlink

2.3. Luar Negeri

2.3.1. Inggris

2.3.1.1. WoG Accounts

2.3.2. Australia

2.3.3. Amerika Serikat

2.3.3.1. Integrated Portal www.usa.gov

2.3.4. Malaysia

2.3.4.1. One-day service, one-day delivery, no-wrong door

2.4. Dalam Negeri

2.4.1. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

2.4.2. Dispenda - pembayaran pajak kendaraan bermotor

2.4.3. Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

2.4.3.1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)

2.4.3.1.1. Lembaga Pemerintah Kunci

2.4.3.1.2. Lembaga Pemerintah Pendukung

2.4.3.1.3. Pengguna dan Testimoni

2.4.3.1.4. Bentuk layanan

2.4.3.1.5. Dasar Hukum

2.4.3.1.6. Tujuan Bersama

2.4.3.1.7. Latar Belakang

2.4.3.1.8. Problem dan Kelemahan

3. Harapan Peserta

3.1. 3. Dapat Memahami proses mengintegrasikan antar sistem kerja atau departemen dalam suatu organisasi unit kerja

3.2. 11. Mengetahui sistematika management, pembuat kebijan dan pelayanan publik (implementasi nilai dasar ASN)

3.3. 35. Mampu mengaktualisasikan konsep dan penerapan WoG dalam memberikan pelayanan kepada publik yang terintegrasi

4. Satu Tujuan Bernegara

4.1. Melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia

4.2. Memajukan kesejahteraan umum

4.3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4.4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

5. Struktur Pemerintahan

5.1. MPR (Konstitutif)

5.2. Presiden (Eksekutif & legislatif)

5.3. DPR (Legislatif)

5.4. DPD (Legislatif)

5.5. BPK (Auditif)

5.6. MA (Yufdikatif)

5.7. MK (Yudikatif)

6. Tantangan

6.1. Kapasitas SDM dan institusi

6.2. Nilai dan budaya organisasi

6.3. Kepemimpinan

7. Mengapa WoG penting?

7.1. TRIGATRA

7.1.1. Geografis

7.1.2. SDA

7.1.3. Demografis

7.2. PANCAGATRA

7.2.1. Ideologi

7.2.2. Politik

7.2.3. Sosial dan budaya

7.2.4. Pertahanan dan Keamanan

7.2.5. Ekonomi

7.3. Faktanya kualitas penduduk rendah, IPM rendah, pengangguran tinggi dan penduduk miskin banyak - Pemerintahan gagal ?

7.4. Potret Kemiskinan Di Indonesia#kisahibuponirah

8. Indikator Keberhasilan

8.1. Mampu menjelaskan konsep Whole of Government

8.2. Mampu menjelaskan penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi

8.3. Mampu menganalisis best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan terintegrasi

9. Konsep WoG

9.1. Definisi

9.1.1. Lembaga pelayanan publik yang bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebuah respons pemerintah yang terpadu terhadap satu masalah. Pendekatan dapat formal dan informal. Dapat fokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan penghantaran layanan. (Shergold & others, 2004)

9.2. Istilah lain

9.2.1. Policy Integration

9.2.2. Policy Coherence

9.2.3. Cross-cutting policy making

9.2.4. Policy Coordination

9.2.5. Cross Government

9.3. KTP

10. Penerapan WoG

10.1. Bentuk pelayanan

10.1.1. Administratif

10.1.2. Barang / prasarana

10.1.2.1. Jalan / jembatan

10.1.2.2. Listrik

10.1.2.3. Air minum

10.1.2.4. Enegi

10.1.3. Jasa

10.1.3.1. Angkutan

10.1.3.2. Pos dan telekomunikasi

10.1.3.3. Radio / televisi

10.1.3.4. Pendidikan

10.1.3.5. Kesehatan

10.1.4. Regulatif

10.1.4.1. SK Hak

10.1.4.2. Akte

10.2. Pola Pelayanan

10.2.1. Teknis fungsional

10.2.1.1. www.bit.ly/teknisfungsional

10.2.2. Satu Atap

10.2.2.1. www.bit.ly/satu-atap

10.2.3. Satu Pintu

10.2.3.1. www.bit.ly/satu-pintu

10.2.4. Terpusat

10.2.4.1. www.bit.ly/terpusat

10.2.5. Elektronik

10.2.5.1. www.bit.ly/layanelektro

10.3. Dalam Aktualisasi CPNS

10.3.1. Kegiatan-kegiatan untuk pengembangan kebijakan

10.3.2. Kegiatan-kegiatan untuk manajemen program

10.3.3. Kegiatan-kegiatan untuk pengiriman layanan

11. Harapan Peserta Terhadap Mata Pelatihan WoG

11.1. 29. Memahami dan dapat mengimplementasikan WoG di dunia kerja saat ini

11.2. 22. Memahami tentang WoG dan menerapkannya dalam pekerjaan

11.3. 15. Mengetahui tentang WoG secara lebih detail dan dapat mengimplementasikannya

11.4. 17. Mengerti dan memahami konsep WoG

11.5. 16. Dapat memahami Wog yang kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan

11.6. 30. dapat memahami perananan dan kedudukan ASN dalam konsep WoG

11.7. 26. Mengetahui konsep WoG dan implementasi konkret nya sehari-hari

11.8. 4. mengetahui konsep tata kelola pemerinatahn yang efektif dan efisiesn serta mampu menimplementasikannya

11.9. 25. memahami arti WoG dan penerapannya dalam aktivitas di unit kerja

11.10. 9. Mampu memahami konsep WOG dan mengimplementasikannya dalam unit kerja

11.11. 7. Memahami Konsep dan Cara Penyelenggaraan Pemerintahan

11.12. 10. Mengetahui dan memahami tentang WoG

11.13. 2.1 mengetahu fungsi WOG dalam unit kerja

11.14. 12. mengetahui dan memahami tentang konsep WoG dalam kehidupan sehari-hari di unit kerja

11.15. 19. Mampu memahami konsep pemerintahan dan mampu melaksanakan dalam bidang tugas sebagai PNS

11.16. 38. Mampu memahami, apaitu WoG dengan baik dan benar, dan mengetahui implementasi apa saja yang dapat dilakukan

11.17. 27. Memahami WoG dalam konteks bernegara

11.18. 34. dapat memahami dan mengimplementasikan WoG di unit kerja

11.19. 24. dapat memahami dan melaksanakan WoG di unit kerja

11.20. 14. Memahami dan dapat mengaplikasikan WOG pada unit kerja , sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan unit kerja tersebut

11.21. 36. memahami konsep WoG dan mengaplikasikannya di lingkungan unit kerja

11.22. 32. Mengetahui konsep Whole of Government yang baik dan benar dan implementasinya terhadap unit kerja masing-masing

11.23. 31.memahami definisi WoG, syarat-syaratnya dan implementasinya.

11.24. 35. Mampu mengaktualisasikan konsep dan penerapan WoG dalam memberikan pelayanan kepada publik yang terintegrasi

11.25. 2. Memahami WoG dan dapat mengimplementasikannya dalam pekerjaan

11.26. 6. Dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari

11.27. 11 . Mengetahui sistematika management, pembuat kebijan dan pelayanan publik (implementasi nilai dasar ASN)

11.28. 21. mampu menerapkan prinsip-prinsip WOG dalam aktualisasi sehingga bisa menjadi kebiasaan sampai pada akhirnya bisa diimplementasikan dalam pekerjaan sebagai dosen

11.29. 5. Memahami dan mampu menerapakn WoG dalam kehidupan sehari-hari

11.30. 8. Mampu merencanakan dan melakukan kordinasi serta kerjasama yang baik pada Unit Kerja masing-masing

11.31. 20. Mampu memahami konsep WOG untuk dapat diterapkan secara menyeluruh dalam rangka menciptakan koordinasi kerja yang baik dalam organisasi

11.32. 28. dapat mengetahui bagaimana berkoordniasi yang baik dengan sektor lain

11.33. 37. mampu memahami dan menerapkan konsep WOG dalam pemberian pelayanan terintegrasi

12. gh