1. Merupakan pemotongan nilai uang (sanering) dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hingga nilainya hanya tinggal setengahnya
2. Ekonomi
2.1. Kebijakan Pemerintah
2.1.1. Gunting Syarifudin
2.1.2. Mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia)
2.1.3. Gerakan Benteng
2.1.4. Ali - Baba
2.1.4.1. Untuk memajukan pengusaha pribumi
2.1.4.2. Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional
2.1.4.3. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional
2.1.4.4. Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi
2.1.5. Faktor Tersendatnya Perekonomian Indonesia
2.1.5.1. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan
2.1.5.2. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai
2.1.5.3. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan separatisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia
2.1.5.4. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi keamanan semakin meningkat
2.1.5.5. Kabinet terlalu sering berganti menyebabkan program program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang
2.1.5.6. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar
2.2. Dampak
2.2.1. Bagi Indonesia
2.2.1.1. Menurunnya konsumsi bahan makanan terutama beras dan pertumbuhan penduduk di Jawa meningkat pesat
2.2.1.2. Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk
2.2.1.3. Menurunnya usaha kerajinan masyarakat
2.2.2. Bagi Belanda
2.2.2.1. Hasil hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke Belanda
2.2.2.2. Belanda menjadi pusat perdagangan
2.2.2.3. Keuntungan besar diperoleh kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda
3. Muhammad Miftah Nashrullah XII IPS G5/19
4. Pengertian
4.1. Demokrasi Liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif.
5. Politik
5.1. Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952) - Masyumi
5.1.1. Program
5.1.1.1. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
5.1.1.2. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk dewan konstituante
5.1.1.3. Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek
5.1.1.4. Mempercepat usaha penempatan bebas pejuang dalam pembangunan
5.2. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (30 Juli 1953- 12 Agustus 1955) - PNI
5.2.1. Program
5.2.1.1. Penyelesaian pertikaian politik
5.2.1.2. Pelaksanaan politik bebas-aktif
5.2.1.3. Menciptakan kesejahteraan rakyat
5.2.1.4. Program dalam negeri
5.3. Tujuan
5.3.1. Mempertahankan kemerdekaan RI
5.3.2. Usaha menyatukan kembali RIS menjadi NKRI
5.3.3. Mencegah pemerintahan yang otoriter/diktator
5.4. Pembentukan
5.4.1. 1.0
5.4.1.1. Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1946 tentang KNIP
5.4.1.2. Maklumat No. 3 tanggal 3 November 1946 tentang Parpol
5.4.1.3. Maklumat No. 4 tanggal 4 November 1946 tentang kabinet parlementer
5.5. Kabinet
5.5.1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 20 Maret 1951) - Masyumi
5.5.1.1. Program
5.5.1.1.1. Melakukan persiapan dan penyelenggaraan pemilu
5.5.1.1.2. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
5.5.1.1.3. Pelaksanaan program industrialisasi
5.5.1.1.4. Mengembangkan dan memperkokoh ekonomi rakyat
5.5.1.1.5. Melakukan konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan
5.5.2. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 Juli 1953) - PNI
5.5.2.1. Program
5.5.2.1.1. Melaksanakan pemilu untuk konstituante dan dewan dewan daerah
5.5.2.1.2. Menyederhanakan organisasi pemerintahan
5.5.2.1.3. Memajukan tingkat penghidupan rakyat
5.5.2.1.4. Mempertinggi produksi nasional
5.5.3. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (25 Maret 1956 - 14 Maret 1957) - PNI
5.5.3.1. Program
5.5.3.1.1. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju perdamaian dunia
5.5.3.1.2. Melaksanakan keputusan KAA pertama di Bandung
5.5.3.1.3. Memulai membangun secara teratur berjangka waktu 5 tahun
5.5.3.1.4. Mewujudkan pergantian ekonomi kolonial
5.5.4. Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 10 Juli 1959) - Zaken Kabinet
5.5.4.1. Program
5.5.4.1.1. Membentuk dewan nasional
5.5.4.1.2. Melanjutkan pembatalan KMB
5.5.4.1.3. Normalisasi keadaan RIM
5.5.4.1.4. Memperjuangkan Irian Barat
6. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956) - Masyumi
6.1. Program
6.1.1. Melaksanakan pemilu menurut rencana yang sudah ditetapkan
6.1.2. Memperkembangkan politik kerja sama Asia - Afrika
6.1.3. Memberantas korupsi
6.1.4. Menghilangkan faktor faktor yang menimbulkan inflasi