Sejarah Ekonomi Indonesia 1945-1955

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sejarah Ekonomi Indonesia 1945-1955 by Mind Map: Sejarah Ekonomi Indonesia 1945-1955

1. Ekonomi Indonesia di awal Kemerdekaan sangat kacau

1.1. Penyebab

1.1.1. Hiperinflasi (kenaikan harga) terjadi di Indonesia karena beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali.

1.1.2. Inflasi juga dipicu karean Berlakunya tiga mata uang sekaligus di Indonesia yakni mata uang de Javasche Bank, mata uang Hindia Belanda (kolonial) dan mata uang pendudukan Jepang

1.1.3. Kas Negara kosong

1.1.4. Pajak-pajak dan Bea Masuk berkurang

1.1.5. Adanya Blokade Ekonomi yang dilakukan Belanda

1.2. Usaha-usaha Penuntasan Kekacauan Ekonomi

1.2.1. Pinjaman Nasional

1.2.2. Pemerintah mengeluarkan mata uang baru Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) yang menggantikan mata uang Jepang.

1.2.3. Mendirikan Bank Negara Indonesia

1.2.4. Perdagangan Luar Negeri

2. Kebijakan Ekonomi Era 1950-1955 “Gerakan Benteng”

2.1. Gerakan Benteng merupakan kebijakan untuk mengubah struktur ekonomi Kolonial menjadi ekonomi nasional. Dilakukan pada masa Perdana Menteri Natsir.

2.2. Gerakan Benteng bertujuan untuk: (1) Menumbuhkan kelas pengusaha Pribumi; (2) penguasaha Indonesia dengan modal lemah perlu diberi peran dalam pembangunan ekonomi nasional; (3) bantuan bimbingan dan kredit bagi pengusaha Pribumi; (4) Pengusaha Pribumi diharapkan bekembang dan maju.

2.3. Kebijakan ini tidak tercapai dengan baik karena pengusaha pribumi (1) kalah bersaing; (2) mental konsumtif; (3) bergantung kepada pemerintah; (4) kurang mandiri; (5) cepat puas dan boros (6) penyalah gunaan kebijakan untuk

2.4. Dampak dari Gerakan Benteng adalah deficitnya (kurang) anggaran negara.

3. Kebijakan Ekonomi Era 1950-1955 “Gunting Syafrudin”

3.1. Gunting Syafrudin merupakan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafrudin Prawiranegara pada 10 Maret 1950.

3.2. Gunting Syafrudin mempunyai kebijakan Uang Nica dan Uang de Javasche Bank dari pecahan 5 ke atas digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula dan dapat ditukarkan dengan uang kertas baru ke bank yang ditunjuk. Sementara uang sebelah kanan dijadikan obigasi (surat hutang) negara yang nilainya setengah dari nilai awal. Obligasi tersebut dapat ditagih kepada negara setelah 40 tahun kemudian dengan bunga 3%.

3.3. Gunting Syafruddin tidak berlaku bagi Uang ORI.

3.4. Gunting Syafruddin bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar untuk menekan inflasi, menurunkan harga barang, dan mengisi kas negara melalui obligasi (surat utang).

4. Kebijakan Ekonomi Era 1950-1955 “Ali-Baba”

4.1. Ali-Baba merupakan istilah bagi perusahaan yang lahir dari Kerjasama orang Pribumi dan orang keturunan Tionghoa.

4.2. Ali-Baba mulai digunakan istilah setelah adanya penyimpangan Gerakan Benteng dimana pengusaha pribumi menjual lisensi impor mereka kepada orang Tionghoa. Perusahaan Orang Tionghoa yang membeli lisensi impor tersebut berkamuflase dengan mengatasnamakan orang Pribumi.

4.3. Ali-Baba mempunyai tujuan untuk mamajukan pengusaha Pribumi, mengusahakan pengusaha Pribumi untuk bekerjasama dengan orang Tionghoa, dan menumbuhkan pengusaha Pribumi.

5. Kebijakan Ekonomi Era 1950-1955 “Gerakan Asaat”

5.1. Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia Asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umunya dan warga keturunan Tionghoa.

5.2. Pemerintah memberikan lisensi khusus bagi pengusaha Pribumi.

5.3. Gerakan ini memunculkan rekasi negatif karena banyak reaksi menimbulkan permusuhan dan pengrusakan terhadap toko-tokok dan harta milik masyarakat Tionghoa. Terjadi juga perkelahian diantara pribumi dan Tionghoa.

6. Kebijakan Ekonomi Era 1950-1955 “Finansial Ekonomi”

6.1. Finansial Ekonomi (Fintek) dilaksanakan pada masa Burhanuddin Harahap ketika mengirim delegasi Indonesia ke Belanda untuk berunding pada 7 januari 1956.

6.2. Finek berisi menganai: (1) Pembatalan Persetujuan ekononomi hasil KMB; (2) Hubungan ekonomi Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral; dan (3) Hubungan Finek didasarkan atas Undang-Undang Nasional.

6.3. Finek ditolak Belanda sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan Finek tersebut dengan membubarkan Uni Indonesia-belanda pada 13 Februari dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan Ekonomi dengan Belanda.

7. Kebijakan Ekonomi Era 1950-1955 “Biro Perencana Negara”

7.1. Biro Perancang Nasional dibentuk pada masa Kabinet Ali II.

7.2. Tugas Biro Perancang Nasional yakni merancang pembangunan jangka Panjang.

7.3. Ir. Djuanda diangkat menjadi Menteri Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rancangannya disetujui Parlemen.

7.4. RPLT sangat sulit dilakukan karena: (1) Rendahnya pendapatan negara; (2) perjuangan pembebasan Irian Jaya dengan cara nasionalisasi perusahaan Belanda; (3) ketegangan antara pusat dan daerah; (4) beberapa daerah membentuk kebijakan sendiri dalam hal ekonomi dan (5) biaya penumpasan pemberontakan.