1. **Anggota Kelompok:** 1. Raihan Nustra Harsono 202010360311346 2. Rahmalia Dewina 202010360311340 3. Reyno Radianto Gitoyo 202010360311074 4. Syarifuddin Harahap 202010360311130 5. Hudzaifah 202010360311201
2. **KELOMPOK B**
3. **The Cold War in the Middle East**
3.1. **The Immediate origins of the cold war**
3.1.1. -** Ada 2 negara adidaya (USA & USSR) ingin memperebutkan daerah Middle East dengan alasan:** a. Keinginan kuat untuk mendapatkan keuntungan letak strategis b. Fakta bahwa wilayah itu mengandung 2/3 cadangan minyak dunia dan dalam konteks bahwa perekonomian negara Barat membutuhkannya c. Fakta bahwa cara baru tanpa perjuangan perebutan kekuasaan yaitu dengan konflik ideologi antara 2 kekuatan yang sangat berbeda politik, sosial, dan ekonomi
3.1.2. - Setelah runtuhnya USSR, US mengirimkan pasukan ke Turki dan Iran sebagai sekutu, maka Soviet bisa melatih dan memasok para gerilyawan Yunani, Bulgaria, Yugoslavia, Azerbaijan, maupun Kurdistan - Konflik Iran – Yunani merupakan manifestasi awal Perang Dingin - Akhir 1944, Rusia tertarik dengan kondisi di Balkan
3.1.3. **- TEORI TRUMAN** AS menciptakan kondisi kita dan bangsa – bangsa bebas dari paksaan dalam memilih hidup. Ada 2 cara hidup: 1. Didasarkan pada kehendak mayoritas dan dibedakan dengan institusi bebas 2. Didasarkan oleh minoritas yang memaksa dengan aksi terror dan penindasan Maka AS berkebijakan untuk mendukung mayoritas dan melawan orang – orang penaklukan minoritas
3.2. **Oil in the Middle East**
3.2.1. - Ditinjau dari Perang Dunia 2, terlihat kebutuhan Barat yaitu minyak dari Arab dan Iran - Kronologis Ekspor Timur Tengah: Iran (1913), Irak (1928), Bahrain (1932), Arab Saudi (1938), Kuwait (1946) - Tahun 1950 – 1970 an Timteng bertahap menduduki pengekspor utama minyak Eropa Barat dan Jepang - Invasi Rusia di Iran tidak bisa dianggap karena minyak, dikarenakan Russia mempunyai SDA yang melimpah
3.3. **A clash of ideologies**
3.3.1. - AS menawarkan visi modernitas sebagai mitra senior dengan bantuan barang dan saran pada negara muda yang berjuang menjadi anggota dunia bebas - Rusia dengan Komunisme nya memberi embel – embel menjaga kepentingan warga Iran dari buaian hingga liang lahat - Uni Soviet stabil ketika dipegang oleh Stalin, namun setelah kematiannya pada Maret 1953 banyak perubahan - AS membuat NATO dan Pakta Bahgdad yang mana Turki, Iran, Irak, Pakistan masuk didalamnya - Namun luar biasanya, negara Timur Tengah dapat memainkan perannya dalam memanfaatkan negara adidaya untuk berkompetisi dalam kemajuan negara Timur Tengah, contohnya Bendungan Aswan yang dibuat oleh AS namun dihentikan dananya dan kemudian dilanjutkan oleh Russia
4. **The Emergence of the Middle East into the Modern State System**
4.1. **the Arab entry to international relations**
4.1.1. **Timur Tengah Arab muncul dari** • Runtuhnya kaisar ottonom • Pasca Perang Dunia 1 • Runtuhnya kedaulatan utsmaniyah (Mesir, Turki)
4.1.2. **Masuknya arab ke dalam hubungan internasional pada konferensi perdamaian versellei setelah perang dunia**
4.1.3. • Tanah arab di afrika utara dijajah oleh : prancis, italia, inggris. • Tanah arab di asia dibawah nauangan kekuasaan ottonom. **2 hambatan utama** • Tidak ada consensus diantara orang orang arab tentang negara pasca perang yang harus dicari • Delegasi lain untuk mengajukan tuntutab bagi negara negara nasional yg berbeda yang mana dengan tujuan yang saling bersilangan.
4.1.3.1. Dilema yang dihadapi delegasi Arab ke Versailles adalah umum bagi semua pendatang baru dalam tatanan internasional: masuk ke masyarakat internasional bergantung pada pengakuan kedaulatan dan 'negara tidak memiliki kedaulatan terlepas dari pengakuannya oleh orang lain' (Bull 1984: 122 ). • Negara negara arab di afrika utara telah menyerakan kendali hubungan luar negri kepada penguasa kolonial • Wilayah-wilayah Arab yang dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Utsmaniyah itu tidak pernah mengenal hubungan formal dengan kekuatan luar, karena hubungan luar negeri Kesultanan dilakukan melalui Ibu kota kekaisaran, Istanbul.
4.2. **Ottoman Diplomacy**
4.2.1. Kekaisaran Ottoman muncul pada abad 19 dalam sistem eropa. Hubungan Utsmaniyah dengan Eropa didasarkan pada sistem uni lateral.
4.2.1.1. **MUNCULNYA TIMUR TENGAH KE SISTEM NEGARA MODERN**
4.2.1.1.1. - Wilayah Ottoman menikmati hak ekstrateritorial untuk diadili oleh hukum negara mereka sendiri, sebagaimana diatur dalam serangkaian perjanjian bilateral yang dikenal sebagai 'Kapitulasi'. - Eksperimen pertama Selim III tentang diplomasi timbal balik, mendirikan kedutaan besar di London, Wina, Berlin, dan Paris pada 1790-an - Dua krisis Mesir (1831-32 dan 1839-40) Konvensi London tahun 1840, menyelesaikan Krisis Mesir Kedua, menandai masuknya Utsmaniyah ke politik Eropa continental. - Kementerian luar negeri Utsmaniyah baru didirikan pada tahun 1836. , - Ottoman terpaksa menerima kerugian teritorial yang sangat besar: Inggris mengklaim Siprus sebagai koloni; Inggris dan Jerman memberi Prancis anggukan untuk menduduki Tunisia; dan, dalam Perjanjian Berlin, Utsmaniyah dipaksa untuk menyerahkan sekitar dua perlima wilayah mereka, sebagian besar di Balkan.
4.3. **An Ottoman legacy of statehood**
4.3.1. **Warisan Kenegaraan Utsmaniyah**
4.3.1.1. **Rencana masa perang untuk pembagian Timur Tengah** Selama Perang Dunia Pertama, Inggris memimpin dalam tiga negosiasi berbeda untuk disposisi pasca-perang tanah Arab:
4.3.1.2. • Inggris memulai negosiasi dengan Kementerian Luar Negeri Prancis untuk menyetujui pembagian wilayah Utsmaniyah pascaperang. Perjanjian tersebut, yang dikenal dengan nama penulis Inggris dan Prancisnya, Sir Mark Sykes dan Charles François Georges-Picot, disetujui pada 4 Februari 1916 dan mendapat dukungan Rusia pada Maret 1916 sebagai imbalan atas persetujuan Anglo-Prancis untuk tuntutan teritorial Rusia di Timur Anatolia. • Deklarasi Balfour, menegaskan dukungan Inggris untuk 'pembentukan di Palestina rumah nasional bagi orang-orang Yahudi' (Hurewitz 1979: 106). Deklarasi Balfour bertentangan dengan janji kepada Sharif Hussein dan Perjanjian Sykes-Picot. • negosiasi di Versailles.
4.3.2. • Tanah Arab yang secara resmi berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah pada tahun 1914 adalah: Yaman, provinsi Laut Merah Hijaz, Suriah Raya (terdiri dari negara-negara modern Suriah, Lebanon, Yordania, dan Israel/Palestina), dan Irak.
4.3.3. • Reformasi Utsmaniyah, yang dikenal sebagai "Tanzimat (1839-76), sebagian kecil dirancang untuk menghalangi dalih Eropa untuk campur tangan dalam urusan Utsmaniyah. Dengan tujuan membuat negara Utsmaniyah yang lebih layak dan untuk mengkonsolidasikan Penguasaan Istanbul atas provinsi-provinsi Asia sebagai gerakan nasionalis menyebabkan pemisahan progresif provinsi-provinsi Balkan.
4.3.4. • pengesahan hukum perdata yang dikenal sebagai "Mecelle (1870-76). Ini adalah langkah-langkah yang memperkenalkan birokrasi rasional, keteraturan fiskal, aturan hukum yang konsisten, dan kontak yang berkembang antara rakyat Utsmaniyah dan pemerintah mereka.
4.3.5. • Setelah Undang-Undang Reformasi Provinsi tahun 1864, ibu kota provinsi Utsmaniyah menjadi fokus investasi dan pembangunan yang ekstensif
4.3.6. • aspek-aspek pemerintahan Utsmaniyah akhir ini merupakan warisan 'kenegaraan' yang telah mempersiapkan orang-orang Arab untuk beberapa derajat pemerintahan sendiri pada tahun 1919 (Rogan 1999). Sampai batas tertentu dan telah diakui dalam konvenan Liga Bangsa Bangsa.
4.4. **Wartime plans for the partition of the Middle East**
4.4.1. - Selama PD I berlangsung Inggris memimpin 3 negosiasi berbeda untuk disposisi setelah perang Arab - Juli 1915 - Maret 1916 : Komisaris Tinggi Inggris untuk Mesir menegosiasikan persyaratan pemberontakan Arab melawan kekuasaan Ottoman, Syarif Husein meminta dukungan Inggris untuk kerajaan Arab - Juli 1916 Syarif Husein memulai pemberontakan Arab, pemberontakan ini menjadi terkenal oleh T.E. Lawrence Di waktu yang sama perwakilan Inggris di Kairo melakukan negosiasi dengan Perancis untuk pembagian wilayah Ottoman pasca-perang - Menghasilkan kesepakatan bahwa Perancis akan mendirikan pemerintahan di Mersina dan Alexandretta serta inggris akan mendirikan pemerintahan di Mesopotamia.
4.5. **The post-war settlement, 1919-22**
4.5.1. Terdapat dua ciri-ciri penyelesaian pasca-perang yang nampak: bargaining position yang lemah dari pihak Arab terhadap Versailles dan duplikasi dari great powers.
4.5.1.1. **1. The Arabs in Versailles** Suriah dan Hijaz berusaha mengamankan Kerajaan Arab yang dijanjikan oleh korespondensi McMahone. Gerakan Zionis aktif mendukung janji Balfour mengenai rumah nasional yahudi di Palestina. Inggris menolak dikirimnya delegasi Mesir untuk perjuangan kemerdekaan ke Paris dan akhirnya memicu pemberontakan nasional pada tahun 1919. Paris Peace Conference dianggap sebagai pertanda awal masuknya wilayah Timur Tengah dalam sistem Hubungan Internasional. Kerugian dari hubungan Arab - Eropa dimediasi melalui Istanbul selama masa pemerintahan Ottoman.
4.5.1.2. **2. Egypt and the wafd** 1882 dibawah penjajahan Inggris, Mesir mengembangkan institusi sebagai negara merdeka ditunjukkan dengan Mehmet Ali Pasha sebagai gubernur Provinsi Ottoman mesir sejak 1805. Pada akhir abad-19 partai nasional dibentuk dan pandangan mereka tentang bagaimana mengakhiri pendudukan Inggris ditayangkan di surat kabar. Tahun 1914 Mesir resmi dipisahkan dari kesultanan Ottoman.
4.5.1.3. **3. The Hashemite Arab kingdom** Tahun 1918 Ottoman mundur dari damaskus Tahun 1920 Amir Faisal dinobatkan sebagai Raja Siria pada bulan maret dengan Syiria yang tidak memiliki batas negara yang diakui secara formal. Januari 1919 Amir Faisal sepakat dengan perjanjian Balfour dan sepakat menandatangani bersama pemimpin Zionis yaitu Chaim Weizmann. Amir Faisal di waktu yang sama mempersembahkan memorandum yang menetapkan aspirasi Arab kepada dewan tertinggi Konferensi Perdamaian Paris yang bertuliskan “Tujuan Arab Nationalist Movements adalah untuk menyatukan bangsa Arab pada akhirnya menjadi satu bangsa..”
4.5.1.4. **4. The King–Crane Commission** President Wilson mengutus Presiden Oberlin College yauti Henry Churchill King dan pengusaha Chicago yang bernama Charles R. Crane sebagai komisaris untuk pergi ke Suriah dengan alasan mereka yang tidak memiliki kepentingan di wilayah Suriah. Mei 1919 Amerika berangkat ke Suriah dengan tujuan untuk melaporkan aspirasi bangsa Arab di Suriah, Irak dan Palestina Agustus 1919 komisi Amerika mundur ke Istanbul dan menyusun laporan untuk disampaikan pada delegasi Amerika di Paris pada akhir bulan King and Crane setelah mengumpulkan kesaksian mereka menemukan temuan preferensi Suriah sehingga mereka mengusulkan mandat jangka panjang terhadap Suriah dengan pilihan kedua otoritas Inggris dengan mengesampingkan administrasi Perancis. Suriah dan Palestina harus ditetapkan sebagai monarki tunggal dibawah kekuasaan Amir Faisal dan pembatasan utama pada pemukiman Zionis di Palestina karena semua petisi di seluruh Suriah.
4.5.1.5. **5. San Remo and the mandate system** Revolusi Bolshevik telah menarik kembali klaim Rusia atas wilayah Ottoman Tahun 1916 para tentara Inggris menduduki Suriah dan Iran April 1920 Inggris, Perancis dan Italia serta 2 delegasi Jepang bertemu di San Remo untuk menyetujui pembagian tanah Arab 24 Juli 1922 Liga Bangsa-Bangsa menyetujui hasil keputusan yang diambil di San Remo yang menghasilkan batas-batas wilayah antar daerah
4.5.1.6. **6. Churchill and the Hashemites** Agustus 1921 Referendum diadakan dan Amir Faisal ditetapkan sebagai Raja Irak Agenda berikutnya adalah Palestina atau daerah yang berada di sebelah timur sungai Yordan diklaim oleh Inggris sebagai bagian dari Palestina.
4.6. **The Colonial Framework**
4.6.1. 1922 Mesir merdeka tetapi masih berada dalam pengaruh traktat oleh Inggris
4.6.2. 24 Juli 1923 : Perang kemerdekaan turki pada tahun 1921-1922 menyebabkan republik, kedaulatan dan kemerdekaannya diakui dalam perjanjian Lausanne.
4.6.3. 1924 : Pasukan Abdul Aziz Al Saud berhasil menyatukan semenanjung Arab dari teluk persia ke provinsi Hijaz
4.6.4. 1927 : Inggris mengakui Abdul Aziz sebagai raja Hejaz dan Nejd
4.6.5. 1932 : kerajaan ini berganti nama menjadi Arab Saudi
4.6.6. **‘French’ North Africa and Libya** Kepemilikan kolonial Perancis di Afrika Utara menyebabkan kemerdekaan yang diperoleh pada tahun 1950 hingga 1960-an sehingga mengakibatkan keterbatasan negara-negara di Afrika Utara dalam hubungan Internasional dengan Timur Tengah. Tunisia dan Maroko mendapatkan kemerdekaannya lebih awal dengan konfrontasi yang sedikit melalui tuntutan kemerdekaan pada Perancis oleh Raja Muhammad V pada tahun 1952.
4.6.6.1. **Egypt and the Sudan** 1919 : Inggris berusaha memberikan kemerdekaan kepada Mesir demi mempertahankan kepentingan strategisnya 1922 : Menghasilkan perjanjian menggantikan protektorat dengan monarki independen yang mana pada tahun ini traktat ini mengakui kemerdekaan di Mesir dengan mempertahankan 4 daerah dibawah kendali Inggris: keamanan komunikasi di Mesir (terutama di terusan suez), pertahanan mesir terhadap agresi luar (menjamin hak dasar inggris untuk militernya), perlindungan kepentingan asing dan kaum minoritas (sebagaimana diabadikan dalam hak ekor-eksponensial kapitulation), dan Sudan.
4.6.6.1.1. **The mandates** Sebuah peraturan dibuat oleh Liga bangsa-Bangsa kepada Inggris dan Perancis untuk memberikan laporan setiap tahunnya pada sekretariat liga yang menguraikan kemajuan mereka dalam mendirikan lembaga negara yang juga dianggap sebagai syarat mutlak untuk kemerdekaan nasional. Dimaksudkan untuk melatih kemampuan negara yang akan merdeka dalam memerintah diri sendiri bukan secara kolonial.
4.7. **The Arab states and the Palestine crisis**
4.7.1. Konflik bersenjata dengan kelompok-kelompok Yahudi dan serangan teror yang merusak moral menjadi beban pada angkatan bersenjata Inggris ketika ekonomi pasca-perang hancur paling tidak bisa menanggungnya. Suara akhir di Majelis Umum adalah tiga puluh tiga banding tiga belas, memberikan yang diperlukan dua pertiga mayoritas untuk memastikan disahkannya Resolusi Pemisahan . Sementara orang mungkin membuat kelonggaran untuk kesulitan yang dihadapi negara-negara Arab dalam menentang kebijakan yang dianjurkan oleh kekuatan besar seperti Inggris dan Amerika, mereka hampir tidak lebih dicapai dalam diplomasi antar-Arab, seperti yang disaksikan oleh tindakan-tindakan yang tidak aktual dari Liga Arab. Raja Faruq dari Mesir dan Raja Abdul Aziz bin Saud dari Arab Saudi berusaha untuk menahan Liga Arab terlibat dalam serangkaian pertemuan puncak yang sia-sia untuk membahas krisis yang berkembang di Palestina pada tahun 1947 dan 1948. Resolusi Pemisahan memunculkan konflik sipil di Palestina yang diduduki oleh pasukan Yahudi beberapa kota Palestina pada musim gugur 1947 dan musim semi 1948 . Raja Abdullah diangkat menjadi panglima tertinggi pasukan Arab, tetapi tentara masing-masing negara beroperasi di bawah komandannya sendiri tanpa koordinasi keseluruhan. 1948 dan berakhirnya permusuhan pada 7 Januari 1949, Negara Israel menguasai atau mengalahkan semua tentara Arab dan memperluas batas-batasnya untuk merangkul 78 persen wilayah Palestina mandat. Kekalahan militer di Palestina mencerminkan kegagalan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang baru muncul negara dalam diplomasi internasional dan warisan pengalaman kolonial.