1. Menurunnya usaha kerajinan masyarakat
2. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi keamanan semakin meningkat
3. Merupakan pemotongan nilai uang (sanering) dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hingga nilainya hanya tinggal setengahnya
4. Ekonomi
4.1. Kebijakan Pemerintah
4.1.1. Gunting Syarifudin
4.1.2. Mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia)
4.1.3. Gerakan Benteng
4.1.4. Ali - Baba
4.1.4.1. Untuk memajukan pengusaha pribumi
4.1.4.2. Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional
4.1.4.3. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional
4.1.4.4. Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi
4.1.5. Faktor Tersendatnya Perekonomian Indonesia
4.1.5.1. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai
4.1.5.2. Kabinet terlalu sering berganti menyebabkan program program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang
4.1.6. Menurunnya konsumsi bahan makanan terutama beras dan pertumbuhan penduduk di Jawa meningkat pesat
4.2. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan
4.2.1. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan separatisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia
4.3. Dampak
4.3.1. Bagi Indonesia
4.3.1.1. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar
4.3.1.2. Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk
4.3.2. Bagi Belanda
4.3.2.1. Hasil hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke Belanda
4.3.2.2. Belanda menjadi pusat perdagangan
4.3.2.3. Keuntungan besar diperoleh kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda
5. SITI KOMARIAH 12 MIPA 6
6. Melaksanakan pemilu menurut rencana yang sudah ditetapkan
7. Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952) - Masyumi
7.1. Program
7.1.1. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
7.1.2. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk dewan konstituante
7.1.3. Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek
7.1.4. Mempercepat usaha penempatan bebas pejuang dalam pembangunan
8. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju perdamaian dunia
9. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 20 Maret 1951) - Masyumi
9.1. Program
9.1.1. Melakukan persiapan dan penyelenggaraan pemilu
9.1.2. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
9.1.3. Pelaksanaan program industrialisasi
9.1.4. Mengembangkan dan memperkokoh ekonomi rakyat
9.1.5. Melakukan konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan
10. Pengertian
10.1. Demokrasi Liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif.
11. Politik
11.1. Tujuan
11.1.1. Mencegah pemerintahan yang otoriter/diktator
11.1.2. Mempertahankan kemerdekaan RI
11.1.3. Usaha menyatukan kembali RIS menjadi NKRI
11.2. Pembentukan
11.2.1. 1.0
11.2.1.1. Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1946 tentang KNIP
11.2.1.2. Maklumat No. 3 tanggal 3 November 1946 tentang Parpol
11.2.1.3. Maklumat No. 4 tanggal 4 November 1946 tentang kabinet parlementer
11.3. Kabinet
11.3.1. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 Juli 1953) - PNI
11.3.1.1. Program
11.3.1.1.1. Melaksanakan pemilu untuk konstituante dan dewan dewan daerah
11.3.1.1.2. Menyederhanakan organisasi pemerintahan
11.3.1.1.3. Memajukan tingkat penghidupan rakyat
11.3.1.1.4. Mempertinggi produksi nasional
11.3.2. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (30 Juli 1953- 12 Agustus 1955) - PNI
11.3.2.1. Program
11.3.2.1.1. Penyelesaian pertikaian politik
11.3.2.1.2. Pelaksanaan politik bebas-aktif
11.3.2.1.3. Menciptakan kesejahteraan rakyat
11.3.2.1.4. Program dalam negeri
11.3.3. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (25 Maret 1956 - 14 Maret 1957) - PNI
11.3.4. Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 10 Juli 1959) - Zaken Kabinet
11.3.4.1. Program
11.3.4.1.1. Membentuk dewan nasional
11.3.4.1.2. Melanjutkan pembatalan KMB
11.3.4.1.3. Normalisasi keadaan RIM
11.3.4.1.4. Memperjuangkan Irian Barat
11.4. Program
11.4.1. Melaksanakan keputusan KAA pertama di Bandung
11.4.2. Memulai membangun secara teratur berjangka waktu 5 tahun
11.4.3. Mewujudkan pergantian ekonomi kolonial
12. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956) - Masyumi
12.1. Program
12.1.1. Memperkembangkan politik kerja sama Asia - Afrika
12.1.2. Memberantas korupsi
12.1.3. Menghilangkan faktor faktor yang menimbulkan inflasi