1. PELAYANAN PUBLIK
1.1. PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH DILAKSANAKAN DI UNIT KERJA
1.1.1. 1. Pendaftaran Tanah Kasultanan
1.1.1.1. Memfasilitasi Paniti Kismo Keraton Yogyakarta Hadiningrat dalam mendaftarkan Bidang Tanah Kasultanan ke Badan Pertanahan Nasional agar nantinya terbit Sertipikat Tanah dengan Hak Milik.
1.1.2. 2. Pematokan Tanah Kasultanan
1.1.2.1. Melaksankan Pematokan Tanah Kasultanan di seluruh Kalurahan yang memiliki Bidang Tanah Kasultanan.
1.1.3. 4. Pendaftaran Tanah Desa
1.1.3.1. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kalurahan dalam mendaftarkan Bidang Tanah Desa ke Badan Pertanahan Nasional agar nantinya terbit Sertipikat Tanah dengan Hak Pakai.
1.1.4. 5. Pematokan Tanah Desa
1.1.4.1. Melaksankan Pematokan Tanah Desa di seluruh Kalurahan.
1.1.5. 5. Pengukuran Tanah Desa
1.1.5.1. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kalurahan dalam mendaftarkan Pengukuran Bidang Tanah Desa ke Badan Pertanahan Nasional agar nantinya terbit Sertipikat Tanah dengan Hak Pakai.
2. PEREKAT PEMERSATU BANGSA
2.1. HUBUNGAN KERJA DALAM MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI
2.1.1. INTERNAL
2.1.1.1. 1. Kekeluargaan
2.1.1.2. 2. Disiplin
2.1.1.3. 3. Komunikatif
2.1.1.4. 4. Cekatan
2.1.1.5. 5. Kolaborasi
2.1.1.6. 6. Jujur
2.1.1.7. 7. Profesional
2.1.1.8. 8. Saling Percaya
2.1.1.9. 9. Tanggung Jawab
2.1.2. EKSTERNAL
2.1.2.1. 1. Ikhlas
2.1.2.2. 2. Jujur
2.1.2.3. 3. Komunikatif
2.1.2.4. 4. Kolaborasi
2.1.2.5. 5.Tata Krama
2.1.2.6. 6. Berjiwa Sosial
2.1.2.7. 7. Profesional
2.2. BENTUK HUBUNGAN KERJA
2.2.1. 1. Bentuk hubungan antara atasan dan bawahan
2.2.2. 2. Bentuk hubungan antar pegawai.
2.2.3. 3. Bentuk hubungan pelayanan dengan masyarakat.
3. PRESTASI ORGANISASI
3.1. PRESTASI ORGANISASI
3.1.1. Pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat.
3.1.2. Kualitas perencanaan tata ruang meningkat
3.2. PRESTASI UNIT KERJA
3.2.1. Semakin meningkatnya Bidang Tanah Desa yang memliki patok atau tanda batas tanah yang jelas.
3.2.2. Semakin meningkatnya Bidang Tanah Kasultanan yang memliki patok atau tanda batas tanah yang jelas.
3.2.3. Semakin meningkatnya Bidang Tanah Desa yang memliki Kekuataan Hukum yang jelas karena telah bersertipikat hak pakai.
3.2.4. Semakin meningkatnya Bidang Tanah Kasultanan yang memliki Kekuataan Hukum yang jelas karena telah bersertipikat.
4. LANDASAN KINERJA
4.1. VISI NASIONAL
4.1.1. Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.
4.2. VISI DAERAH
4.2.1. Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026.
4.3. STRATEGI UNIT KERJA
4.3.1. Mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan tanah.
4.4. BUDAYA KERJA ORGANISASI
4.4.1. 1. Berwatak Kesatriya
4.4.1.1. Memegang teguh ajaran moral : sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh, dan semangat golong gilig.
4.4.2. 2. Selaras
4.4.2.1. Selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan dengan tuhan, alam dan sesama manusia.
4.4.3. 3. Akal Budi Luhur - Jatidiri
4.4.3.1. Menjaga keluhuran jatidiri.
4.4.4. 4. Teladan - Keteladanan
4.4.4.1. Menjadi panutan/teladan/contoh bagi lingkungannya.
4.4.5. 5. Rela Melayani
4.4.5.1. Memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan masyarakat.
4.4.6. 6. Inovatif
4.4.6.1. Selalu melakukan pembaharuan yang bersifat positif ke arah kemajuan.
4.4.7. 7. Yakin dan Percaya Diri
4.4.7.1. Selalu melaksanakan tugas yang didasari atas keyakinan, percaya diri dan bermanfaat.
4.4.8. 8. Ahli - Profesional
4.4.8.1. Mempunyai komptensi, komitmen, dan prestasi pada pekerjaannya.
5. PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK
5.1. KAJIAN NASIONAL
5.1.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5.1.2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
5.2. KAJIAN LOKAL/DAERAH
5.2.1. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
5.2.2. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan
5.2.3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
5.2.4. PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
5.3. PELAKSANAAN KINERJA
5.3.1. Perdais DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan & Tanah Kadipaten
5.3.2. Pergub DIY No. 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
5.3.3. Pergub DIY No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa
6. INOVASI & STRATEGI ORIENTASI MUTU PELAYANAN PUBLIK
6.1. RENCANA/RANCANGAN AKTUALISASI INOVASI DAN STRATEGI ORIENTASI MUTU
6.1.1. 1. Membuat suatu Layanan dengan bantuan teknologi.
6.1.1.1. Memetakan (Pemetaan) Persebaran Bidang Tanah Desa dan Tanah Sultan Ground di seluruh Kabupaten Gunungkidul yang telah bersertipikat dalam sebuah sistem/aplikasi.
6.1.2. 2. Meingkatkan Responsivitas.
6.1.2.1. Lebih mengenali, memahami apa yang dibutuhkan masyarakat.
6.1.3. 3. Meningkatkan Akuntabilitas dalam bekerja
6.1.3.1. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan norma dan etika pelayanan publik yang berkembang dalam pelayanan.