1. Sistem Ekonomi
1.1. Pengertian sistem ekonomi
1.1.1. Sistem ekonomi yaitu suatu cara untuk mengaturSistem berbagai aktivitas ekonomi didalam anggota masyarakat, baik dari pemerintah ataupun pihak swasta.
1.2. Macam- macam sistem ekonomi
1.2.1. 1. Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalis.
1.2.2. 2. Sistem Ekonomi Sosialis-komunistik
1.2.3. 3. Sistem Ekonomi Campuran (Mixed Economy)
1.3. Ciri dan karakteristik
1.3.1. 1. Efisiensi Ekonomi
1.3.2. 2. Pemerataan Ekonomi
1.3.3. 3. Kebebasan Ekonomi
1.3.4. 4. Pertumbuhan Ekonomi
1.3.5. 5. Jaminan Sosial Ekonomi
2. Hakikat Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan
2.1. Pengertian Ekonomi Pancasila
2.1.1. Ekonomi Pancasila merujuk pada sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila,
2.2. Asas/Prinsip Dasar Ekonomi Pancasila
2.2.1. Usaha negara maupun swasta tumbuh berdampingan tanpa dominasi salah satu dan didasarkan pada asas kekeluargaan tidak berdasarkan dominasi modal atau dominasi buruh.
2.3. Pengertian Ekonomi Kerakyatan
2.3.1. sistem yang didasari oleh kekeluargaan, kedaulatan rakyat dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat,
2.4. Prinsip Dasar dalam Ekonomi Kerakyatan
2.4.1. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat.
3. Ekonomi Kerakyatan dan Neo-Liberalisme
3.1. Pengertian Neoliberalisme
3.1.1. suatu pandangan ekonomi dan ideologi yang mengedepankan pasar bebas, deregulasi, privatisasi, dan pengurangan campur tangan pemerintah dalam ekonomi.
3.2. Sejarah Neoliberalisme dan Ekonomi Kerakyatan
3.2.1. Neoliberalisme muncul pada akhir 1960-an, yang dilatar belakangi oleh beragam kegagalan kebijakan ekonomi teknokratis dan intervensionis yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik kepentingan.
3.2.1.1. 1. Moneratis
3.2.1.2. 2. Penolakan terhadap Perencanaan Terpusat
3.2.1.3. 3. Kekakuan Lembaga
3.2.1.4. 4. Principal Agent Model of Bureaucracy
3.3. Penyebaran Neo-Liberalisme Di Indonesia
3.3.1. Penyebaran neoliberalisme di Indonesia dimulai pada akhir tahun 1980-an
3.3.1.1. faktor penyebaran neoliberalisme
3.3.1.1.1. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998
3.3.1.1.2. Pemerintah Indonesia mulai menjual sebagian besar perusahaan milik negara kepada sektor swasta,
3.3.1.1.3. Kebijakan perdagangan yang lebih bebas
3.3.1.1.4. Kebijakan neoliberal mempengaruhi sektor pendidikan dan kesehatan,
3.4. Prinsip dasar dalam Neo-Liberalisme
3.4.1. Neoliberalisme sering menjadi rintangan bagi perdagangan adil dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial Neoliberalisme dibangun di atas tiga prinsip sebagai berikut:
3.4.1.1. Tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar.
3.4.1.2. Kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui.
3.4.1.3. Pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil penertiban pasar yang dilakukan oleh negara
4. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI EKONOMI KERAKYATAN
4.1. Permasalahan-Permasalahan dalam penerapan Ekonomi Kerakyatan
4.1.1. 1. Sumber Daya Manusia (SDM)
4.1.2. 2. Tingkat Teknologi dan Inovasi
4.1.3. 3. Modal
4.1.4. 4. Pasar
4.1.5. 5. Persaingan
4.1.6. 6. Infrastruktur yang Terbatas
4.2. Faktor-Faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam Ekonomi Kerakyatan
4.2.1. 1. Pendidikan Rendah
4.2.2. 2. Kejesahteraan Rendah
4.2.3. 3. Gagap Teknologi (GAPTEK)
4.2.4. 4. Kurangnya kesadaran diri dan tanggung jawab
4.3. Strategi dalam penyelesaian masalah penerapan Ekonomi Kerakyatan
4.3.1. Kesadaran dari masing-masing orang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah.
4.3.2. Meningkatan kualitas SDM
4.3.3. Meningkatkan akses UMKM dan kelompok ekonomi lemah lainnya ke modal.
5. PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN
5.1. Konsep Pembangunan Ekonomi Pedesaan
5.1.1. Tujuan Pembangunan Ekonomi Pedesaan
5.1.1.1. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui berbagai upaya pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah tersebut.
5.1.2. Prinsip-prinsip Pembangunan Ekonomi Pedesaan
5.1.2.1. Transparansi (Keterbukaan).
5.1.2.2. Partisipasi.
5.1.2.3. Dapat Dinikmati Masyarakat.
5.1.2.4. Dapat Dipertanggungjawabkan
5.1.2.5. Berkelanjutan (Sustainable).
5.2. Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi Pedesaan
5.2.1. Definisi pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya baik tujuan pembangunan maupun pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5.3. Syarat-syarat Pembangunan Ekonomi Pedesaan Yang Berkesinambungan
5.3.1. 1. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan. 3. Pembangunan prasarana di pedesaan. 4. Membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun nonformal.
5.4. Permasalahan Yang Dihadapi Pembangunan Ekonomi Pedesaan
5.4.1. Kendala Perencanaan
5.4.1.1. belum memadai khususnya dalam melakukan perencanaan di wilayahnya
5.4.2. Kendala Koordinasi
5.4.2.1. Dalam membangun ekonomi yang lebih baik koordinasi antara pemerintah,perangkat, dan masyarakat desa harus optimal.
5.4.3. Kendala Pelaksanaan
5.4.3.1. Masalah kepemilikan tanah yang semakin sempit dan terbatasnya peluang
5.4.4. Kendala Monitoring dan Evaluasi
5.4.4.1. Pengabaian terhadap fungsi ini berakibat pada program karena terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program.
5.5. Strategi Pengembangan Pembangunan Ekonomi Pedesaan
5.5.1. Strategi Pengembangan Fisik / Lokalitas
5.5.1.1. Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah akan menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki kualitas hidup masyarakat,
5.5.2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha
5.5.2.1. Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalamperencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi, atau daya tahan kegiatan dunia usaha
5.5.3. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.5.3.1. aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Pengembangan kualitas SDM mellaui lembaga pelatihan
5.5.4. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat
5.5.4.1. Kegiatan pengembangan masyarakat merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah.