RENCANA TENAGA KERJA NASIONAL 2020 - 2024 (bit.ly/FGD-RTKN)

1. 7. Sektor informal > sektor formal, termasuk untuk sektor primer

2. 5. Pengangguran Terbuka

2.1. a. TPT mendekati 5 % tergolong rendah, karena jauh menurunnya pengangguran angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah dan berusia 30 tahun ke bawah

2.2. b. Pengangguran usia muda (15-24 tahun) mencapai 60% dari total penganggur.

2.3. c. Penganggur lulusan SLTA cendrung meningkat hingga mencapai 3,7 juta (52,3%) pada tahun 2018

3. 4. Merumuskan kebijakan, strategi dan program (penanganan masalah) ketenagakerjaan

4. 1. Dinamika Kependudukan

4.1. Bonus demografi

5. I. Kondisi Ketenagakerjaan

5.1. a. Dinamika kependudukan (Bonus demografi)

5.2. d. Perkembangan teknologi

5.2.1. Proses produksi semakin otomatis

5.2.2. Transaksi gunakan E-Transaksi

5.3. 3. Jumlah Angkatan kerja muda besar

5.4. 4. Tenaga Kerja Berpendidikan SLTP ke bawah besar (58%)

5.5. 5. Kurang paduserasinya (link and match) kompetensi penawaran dan permintaan tenaga kerja

5.6. 6. Pengangguran Vokasi 28%

5.7. 8. Sektor jasa menonjol di Indonesia, lebih tinggi persentasi sektor jasa Indonesia dibandingkan China

5.8. c. Globalisasi Proses Produksi

5.8.1. Membuat spesialisasi orang lebih tajam

5.9. b. Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian

5.10. e. Peningkatan ekonomi digital

5.11. f. Kecepatan ASEAN

6. II. TUJUAN

6.1. 1. Menganalisis perkembangan perekonomian dan kesempatan kerja

6.2. 2. Memperkirakan kesempatan kerja tahun 2020-2024 dengan berbagai karakteristiknya (dalam dan luar negeri)

6.3. 3. Memperkirakan pencari kerja tahun 2020-2024 dengan berbagai kompetensinya

7. III. LINGKUNGAN KETENAGAKERJAAN

7.1. 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Struktur Perekonomian

7.1.1. 1. Pertumbuhan Ekonomi sekitar 5 % (2014-2018)

7.1.2. 2. Sektor pertanian, industri dan perdagangan tumbuh dibawah pertumbuhan ekonomi.

7.1.3. 3. Sektor jasa, terutama jasa modern tumbuh pesat

7.1.4. 4. Perkembangan teknologi

7.2. 3. Perkembangan teknologi

7.2.1. 1. Penggunaan jaringan internet telah merubah cara bertrasaksi

7.2.1.1. 2. Paling pesat tumbuh pada ride sharing, dan E-Comerce mengancam jasa perdagangan konvensional yang banyak menyerap tenaga kerja

7.2.1.1.1. Jumlah online shopper terus berkembang diperkirakan akan mencapai 44 juta pada 2022.

7.2.1.1.2. Pasar e-commerce Indonesia pada 2017 diperkirakan US$8 milyar, diperkirakan akan meningkat menjadi USD $55 - $65 milyar pada 2022.

7.2.1.1.3. Sumber: McKensey, Agustus 2018

7.2.2. 3. Sisi produksi akan terjadi perubahan proses produksi

7.2.2.1. 1. Desain barang menggunkan virtual technology, # D Printing

7.2.2.2. 2. Proses produksi semakin otomatisasi

7.2.2.3. 3. Semakin banyak menggunakan robot

7.3. 4. ASEAN Mutual Arrangement in Services

7.3.1. terdapat 8 profesi terkena dampak kebijakan pasar bebas ASEAN

8. IV. PERKEMBANGAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN

8.1. 1. Pasokan Tenaga Kerja

8.1.1. 1. Angkatan kerja bertambah 2,17 juta orang per tahun (2014-2018)

8.1.2. 2. AK berpendidikan SD ke bawah 51,7 juta (39,5%)

8.1.3. 3. AK terbesar pada kelompok umur 40+

8.1.4. New node

8.2. 2. Penyerapan Tenaga Kerja

8.2.1. 1. Jumlah pekerja bertambah rata rata 2,25 juta orang per tahun (2014-2018), tumbuh rata rat 1,92% per tahun

8.2.2. 2. Pekerja berpendidikan SD ke bawah 50,5 juta (40,7%)

8.2.3. 3. Pekerja kelompok umur 60+ meningkat cukup besar

8.2.4. 4. Pekerja dengan status buruh / karyawan serta berusaha sendiri meningkat. Pekerja dengan satatus lainnya (pekerja keluarga, pekerja bebas, berusaha + buruh tetap atau tidak tetap) menurun

8.3. 3. Produktivitas Tenaga Kerja

8.3.1. 1. Produktivitas Tenaga Kerja tumbuh 3%, artinya pertumbuhannya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi sekitar 5%.

8.3.2. 2. Pertumbuhan produktivitas sektor sektor yang menyerap tenaga kerja banyak (Pertanian, industri dan perdagangan) dibawah 3 %. Ini menggambarkan terjadi peningkatan jumlah orang miskin yang cukup signifikan apabila tidak adanya subsidi di bidang kesehatan dan pendidikan

8.4. 4. Perkembangan Pekerja Migran Indonesia

8.4.1. RTKN TEKNOKRATIK Oleh Ibu Amy (Bappenas)

8.4.2. 2. Remitansi sebesar US $ 11,0 milyar (2018)

8.4.3. 3. Remitansi per PMI naik 2 kali lipat dari US$1.600 menjadi US$3.000 per tahun. Priode 2014-2018 rata rata naik 10 % per tahun

8.4.3.1. 1. PMI di luar negeri 3,65 juta orang (2018)

8.4.4. 4. Perbandingan PMI formal dan PMI Informal terjadi perbedaan signifikan antara data Kemlu dengan data BNP2TKI

9. V. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

9.1. 1. Tujuan

9.1.1. a. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja

9.1.2. b. Peningkatan produktivitas dan daya saing pekerja

9.1.3. c. Peningkatan fleksibilitas pasar kerja

9.2. 2. Sasaran

9.2.1. a. Sasaran kualitatif (2020-2024)

9.2.1.1. 1). Penurunan tingkat pengangguran

9.2.1.2. 2). Peningkatan persentase pekerja sektor formal

9.2.1.3. 3). Peningkatan nilai tambah per pekerja

9.2.1.4. 4). Peningkatan penerimaan devisa sektor ketenagakerjaan

9.2.2. b. Sasaran kuantitatif (2020 - 2024)

9.2.2.1. 1) TPT turun menjadi 4,5%

9.2.2.2. 2). Pekerja berstatus buruh / karyawan meningkat menjadi 45 %

9.2.2.3. 3). Pekerja berstatus pengusaha meningkat menjadi 4 %

9.2.2.4. 4). Output per kapita tumbuh rata rata 3,9% per tahun

9.2.2.5. 5). Nilai remitansi meningkat menjadi US$20 milyar per tahun

10. VI TANTANGAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

10.1. 1. Pertumbuhan Ekonomi rata rata 5,9%, ditopang oleh industri pengolahan dan pariwisata

10.2. 2. Peningkatan derajat kesehatan penduduk dan peningkatan kualitas pendidikan bagi 23 juta penduduk yang kan memasuki usia kerja tahun 2020-2025

10.3. 3. Informasi pasar kerja dan penempatan kerja bagi angkatan kerja baru sebanyak 2,25 juta orang per tahun

10.4. 4. Peningkatan sarana dan prasarana hubungan industrial

10.5. 5. Peningkatan daya saing dan akses PMI terhadap kesempatan kerja bekualitas di Luar Negeri

10.6. 6. Peningkatan upaya perlindungan PMI di luar negeri

11. VII KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN

11.1. 1. Umum

11.1.1. a. Meningkatkan laju dan kualitas pertumbuhan ekonomi

11.1.2. b. Meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan pekerja

11.1.3. c. Peningkatan kualitas pendidikan dan tingkat pendidikan penduduk

11.2. 2. Kebijakan Sektoral

11.2.1. a. Pertanian dan Kelautan

11.2.1.1. Meningkatkan populasi usaha mandiri formal di sektor pertanian dan kelautan melalui pengembangan dan modernisasi usaha perkebunan rakyat, usaha budidaya ikan dan hasil laut lainnya

11.2.2. b. Industri pengolahan

11.2.2.1. Penyediaan insentif bagi investasi pada industri padat karya, dan bagi penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan oleh industri.

11.2.3. Peningkatan kompetensi dan daya saing pekerja sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas pendidikan kepariwisataan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur kompetensi sektor pariwisata.

11.2.4. c. Pariwisata

11.2.5. d. Penumbuhan Wirausaha Baru

11.2.5.1. Penumbuhan wira usaha baru di berbagai sektor ekonomi terutama sektor industri pengolahan, perdagangan reparasi kendaraan bermotor, dan sektor informasi dan komunikasi

11.3. 3. Ketenagakerjaan

11.3.1. a. Pembangunan kualitas dan kompetensi tenaga kerja

11.3.2. b. Peningkatan efektifitas dan efesiensi diseminasi informasi

11.3.3. c Perluasan kesempatan kerja

11.3.4. d. Pelindungan keselamatan, keamanan dan kesejahteraan pekerja

11.3.5. e. Hubungan industrial

12. Kebijakan Ketenagakerjaan tidak ada yang baru dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Masih business as usual?. Belum menjawab secara mendalam rumusan masalah?

13. Kebijakan umum dan kebijakan sektoral ini apakah dibuat sendiri atau menggunakan RPJM Bappenas?. Ini delimatis. Buat sendiri menjadi persoalan besar, karena tidak sejalan dengan RPJMN. Mengikuti RPJMN maka tidak ada hal baru.

14. Jika ini diasumsikan sebagai faktor tantangan dari luar pembangunan ketenagakerjaan, maka masih perlu di bahas kondisi ideal yang diharapkan untuk mengatasi masalah yang telah dikemukakan, yang akan menuntun menuju kegiatan kegiatan apa yang diperlukan untuk mencapai hal yang ideal tersebut. Justru kegiatan-kegiatannya belum dapat terumuskan, sehingga belum memadai jika dokumen ini disebut Rencana Tenaga Kerja Nasional

15. Apabila dengan sistematika seperti ini, belum memadai disebut Rencana Tenaga Kerja Nasional, tetapi yang lebih mendekati baru sampai pada Kebijakan, Strategi dan Program Ketenagakerjaan Nasional

16. www.bit.ly/FGD-RTKN

17. Laporan Panitia

17.1. FGD Kedua mengundang 50 K/L

17.2. RTKN amanat UU 13 Tahun 2003

17.2.1. Paparan RTKN Teknokratik

18. Sambutan Kabarenbang

18.1. Revolusi Industri 4.0

18.1.1. Mempengaruhi penciptaan kesempatan kerja

18.1.2. Punya pengaruh positif

18.2. Bonus Demografi

18.2.1. Bonus

18.2.2. atau Ancaman

18.3. Pengangguran

18.3.1. TPT 5,5 %

18.3.2. Pertumbuhan ekonomi memadai

18.4. Kebijakan selaraskan dengan tujuan pembangunan tenaga kerja (& ayat 3 UU13/2003)

18.5. Perpres satu Data

18.6. RTKN selaraskan dengan RPJM 2020-2024 (Tahun 2020 tahun pembangunan SDM)

18.7. Mohon masukan dari K/L

19. FGD II

19.1. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja

19.1.1. RPJPN Sebagai Acuan Penyusunan RPJMN

19.1.1.1. Murni Teknokrat

19.1.1.2. Belum ada alokasi anggaran

19.1.1.3. Target bersifat sementara

19.1.1.4. VISI: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur

19.1.1.5. Ada 8 Misi

19.1.1.5.1. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

19.1.1.5.2. Pemerataan

19.1.1.6. lima tahun ke depan pembangunan DM

19.1.1.7. 4 fokus pembangunan

19.1.2. Pencapaian Pembangunan Indonesia

19.1.2.1. Pertumbuhan ekonomi stabil sekitar 5%

19.1.2.2. Doing nothing akan 4,5 %

19.1.2.3. TPT

19.1.2.3.1. 5,3% Agustus 2018

19.1.3. Sasaran 2045

19.1.3.1. PDB per kapita USD 23.199

19.1.3.1.1. Sektor Industri

19.1.3.1.2. Sektor Industri

19.1.3.1.3. Sektor Pariwisata

19.1.3.1.4. Yang didukung oleh Reformasi ketenagakerjaan

19.1.3.1.5. Memasuki Era digitalisasi dan I.R. 4.0 dengan segala tantangannya

19.1.3.2. TPT 4,0% - 4,6%

19.1.4. Kebijakan dan Prioritas

19.1.4.1. Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan

19.1.4.2. Pembangunan manusia

19.1.4.3. Pembangunan ekonomi

19.1.4.4. Pembangunan kewilayahan

19.1.4.5. Pembangunan infrastruktur

19.1.4.6. Pembangunan politik, hukum, pertahanandan keamanan

19.1.5. Strategi Prioritas Nasional Pembangunan Manusia

19.2. IRSA

19.2.1. Reformasi ketenagakerjaan