RENCANA TENAGA KERJA NASIONAL 2020 - 2024 (bit.ly/FGD-RTKN)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RENCANA TENAGA KERJA NASIONAL 2020 - 2024 (bit.ly/FGD-RTKN) by Mind Map: RENCANA TENAGA KERJA NASIONAL 2020 - 2024 (bit.ly/FGD-RTKN)

1. 5. Pengangguran Terbuka

1.1. a. TPT mendekati 5 % tergolong rendah, karena jauh menurunnya pengangguran angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah dan berusia 30 tahun ke bawah

1.2. b. Pengangguran usia muda (15-24 tahun) mencapai 60% dari total penganggur.

1.3. c. Penganggur lulusan SLTA cendrung meningkat hingga mencapai 3,7 juta (52,3%) pada tahun 2018

2. 4. Merumuskan kebijakan, strategi dan program (penanganan masalah) ketenagakerjaan

3. 1. Dinamika Kependudukan

3.1. Bonus demografi

4. I. MASALAH

4.1. 1. Bonus demografi

4.2. 2. Revolusi Industri 4.0

4.3. 3. Jumlah Angkatan kerja muda besar

4.4. 4. Tenaga Kerja Berpendidikan SLTP ke bawah besar (58%)

4.5. 5. Kurang paduserasinya (link and match) kompetensi penawaran dan permintaan tenaga kerja

4.6. 6. Pengangguran Vokasi 28%

4.7. 7. Sektor informal > sektor formal, termasuk untuk sektor primer

4.8. 8. Sektor jasa menonjol di Indonesia, lebih tinggi persentasi sektor jasa Indonesia dibandingkan China

5. II. TUJUAN

5.1. 1. Menganalisis perkembangan perekonomian dan kesempatan kerja

5.2. 2. Memperkirakan kesempatan kerja tahun 2020-2024 dengan berbagai karakteristiknya (dalam dan luar negeri)

5.3. 3. Memperkirakan pencari kerja tahun 2020-2024 dengan berbagai kompetensinya

6. III. LINGKUNGAN KETENAGAKERJAAN

6.1. 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Struktur Perekonomian

6.1.1. 1. Pertumbuhan Ekonomi sekitar 5 % (2014-2018)

6.1.2. 2. Sektor pertanian, industri dan perdagangan tumbuh dibawah pertumbuhan ekonomi.

6.1.3. 3. Sektor jasa, terutama jasa modern tumbuh pesat

6.1.4. 4. Perkembangan teknologi

6.2. 3. Perkembangan teknologi

6.2.1. 1. Penggunaan jaringan internet telah merubah cara bertrasaksi

6.2.2. 2. Paling pesat tumbuh pada ride sharing, dan E-Comerce mengancam jasa perdagangan konvensional yang banyak menyerap tenaga kerja

6.2.2.1. Jumlah online shopper terus berkembang diperkirakan akan mencapai 44 juta pada 2022.

6.2.2.2. Pasar e-commerce Indonesia pada 2017 diperkirakan US$8 milyar, diperkirakan akan meningkat menjadi USD $55 - $65 milyar pada 2022.

6.2.2.3. Sumber: McKensey, Agustus 2018

6.2.3. 3. Sisi produksi akan terjadi perubahan proses produksi

6.2.3.1. 1. Desain barang menggunkan virtual technology, # D Printing

6.2.3.2. 2. Proses produksi semakin otomatisasi

6.2.3.3. 3. Semakin banyak menggunakan robot

6.3. 4. ASEAN Mutual Arrangement in Services

6.3.1. terdapat 8 profesi terkena dampak kebijakan pasar bebas ASEAN

7. IV. PERKEMBANGAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN

7.1. 1. Pasokan Tenaga Kerja

7.1.1. 1. Angkatan kerja bertambah 2,17 juta orang per tahun (2014-2018)

7.1.2. 2. AK berpendidikan SD ke bawah 51,7 juta (39,5%)

7.1.3. 3. AK terbesar pada kelompok umur 40+

7.1.4. New node

7.2. 2. Penyerapan Tenaga Kerja

7.2.1. 1. Jumlah pekerja bertambah rata rata 2,25 juta orang per tahun (2014-2018), tumbuh rata rat 1,92% per tahun

7.2.2. 2. Pekerja berpendidikan SD ke bawah 50,5 juta (40,7%)

7.2.3. 3. Pekerja kelompok umur 60+ meningkat cukup besar

7.2.4. 4. Pekerja dengan status buruh / karyawan serta berusaha sendiri meningkat. Pekerja dengan satatus lainnya (pekerja keluarga, pekerja bebas, berusaha + buruh tetap atau tidak tetap) menurun

7.3. 3. Produktivitas Tenaga Kerja

7.3.1. 1. Produktivitas Tenaga Kerja tumbuh 3%, artinya pertumbuhannya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi sekitar 5%.

7.3.2. 2. Pertumbuhan produktivitas sektor sektor yang menyerap tenaga kerja banyak (Pertanian, industri dan perdagangan) dibawah 3 %. Ini menggambarkan terjadi peningkatan jumlah orang miskin yang cukup signifikan apabila tidak adanya subsidi di bidang kesehatan dan pendidikan

7.4. 4. Perkembangan Pekerja Migran Indonesia

7.4.1. 1. PMI di luar negeri 3,65 juta orang (2018)

7.4.2. 2. Remitansi sebesar US $ 11,0 milyar (2018)

7.4.3. 3. Remitansi per PMI naik 2 kali lipat dari US$1.600 menjadi US$3.000 per tahun. Priode 2014-2018 rata rata naik 10 % per tahun

7.4.4. 4. Perbandingan PMI formal dan PMI Informal terjadi perbedaan signifikan antara data Kemlu dengan data BNP2TKI

8. V. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

8.1. 1. Tujuan

8.1.1. a. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja

8.1.2. b. Peningkatan produktivitas dan daya saing pekerja

8.1.3. c. Peningkatan fleksibilitas pasar kerja

8.2. 2. Sasaran

8.2.1. a. Sasaran kualitatif (2020-2024)

8.2.1.1. 1). Penurunan tingkat pengangguran

8.2.1.2. 2). Peningkatan persentase pekerja sektor formal

8.2.1.3. 3). Peningkatan nilai tambah per pekerja

8.2.1.4. 4). Peningkatan penerimaan devisa sektor ketenagakerjaan

8.2.2. b. Sasaran kuantitatif (2020 - 2024)

8.2.2.1. 1) TPT turun menjadi 4,5%

8.2.2.2. 2). Pekerja berstatus buruh / karyawan meningkat menjadi 45 %

8.2.2.3. 3). Pekerja berstatus pengusaha meningkat menjadi 4 %

8.2.2.4. 4). Output per kapita tumbuh rata rata 3,9% per tahun

8.2.2.5. 5). Nilai remitansi meningkat menjadi US$20 milyar per tahun

9. VI TANTANGAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

9.1. 1. Pertumbuhan Ekonomi rata rata 5,9%, ditopang oleh industri pengolahan dan pariwisata

9.2. 2. Peningkatan derajat kesehatan penduduk dan peningkatan kualitas pendidikan bagi 23 juta penduduk yang kan memasuki usia kerja tahun 2020-2025

9.3. 3. Informasi pasar kerja dan penempatan kerja bagi angkatan kerja baru sebanyak 2,25 juta orang per tahun

9.4. 4. Peningkatan sarana dan prasarana hubungan industrial

9.5. 5. Peningkatan daya saing dan akses PMI terhadap kesempatan kerja bekualitas di Luar Negeri

9.6. 6. Peningkatan upaya perlindungan PMI di luar negeri

10. VII KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN

10.1. 1. Umum

10.1.1. a. Meningkatkan laju dan kualitas pertumbuhan ekonomi

10.1.2. b. Meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan pekerja

10.1.3. c. Peningkatan kualitas pendidikan dan tingkat pendidikan penduduk

10.2. 2. Kebijakan Sektoral

10.2.1. a. Pertanian dan Kelautan

10.2.1.1. Meningkatkan populasi usaha mandiri formal di sektor pertanian dan kelautan melalui pengembangan dan modernisasi usaha perkebunan rakyat, usaha budidaya ikan dan hasil laut lainnya

10.2.2. b. Industri pengolahan

10.2.2.1. Penyediaan insentif bagi investasi pada industri padat karya, dan bagi penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan oleh industri.

10.2.3. Peningkatan kompetensi dan daya saing pekerja sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas pendidikan kepariwisataan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur kompetensi sektor pariwisata.

10.2.4. c. Pariwisata

10.2.5. d. Penumbuhan Wirausaha Baru

10.2.5.1. Penumbuhan wira usaha baru di berbagai sektor ekonomi terutama sektor industri pengolahan, perdagangan reparasi kendaraan bermotor, dan sektor informasi dan komunikasi

10.3. 3. Ketenagakerjaan

10.3.1. a. Pembangunan kualitas dan kompetensi tenaga kerja

10.3.2. b. Peningkatan efektifitas dan efesiensi diseminasi informasi

10.3.3. c Perluasan kesempatan kerja

10.3.4. d. Pelindungan keselamatan, keamanan dan kesejahteraan pekerja

10.3.5. e. Hubungan industrial

11. Kebijakan Ketenagakerjaan tidak ada yang baru dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Masih business as usual?. Belum menjawab secara mendalam rumusan masalah?

12. Kebijakan umum dan kebijakan sektoral ini apakah dibuat sendiri atau menggunakan RPJM Bappenas?. Ini delimatis. Buat sendiri menjadi persoalan besar, karena tidak sejalan dengan RPJMN. Mengikuti RPJMN maka tidak ada hal baru.

13. Jika ini diasumsikan sebagai faktor tantangan dari luar pembangunan ketenagakerjaan, maka masih perlu di bahas kondisi ideal yang diharapkan untuk mengatasi masalah yang telah dikemukakan, yang akan menuntun menuju kegiatan kegiatan apa yang diperlukan untuk mencapai hal yang ideal tersebut. Justru kegiatan-kegiatannya belum dapat terumuskan, sehingga belum memadai jika dokumen ini disebut Rencana Tenaga Kerja Nasional

14. Apabila dengan sistematika seperti ini, belum memadai disebut Rencana Tenaga Kerja Nasional, tetapi yang lebih mendekati baru sampai pada Kebijakan, Strategi dan Program Ketenagakerjaan Nasional

15. www.bit.ly/FGD-RTKN