Akuntansi Kewajiban

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Akuntansi Kewajiban by Mind Map: Akuntansi Kewajiban

1. . Pencatatan Kewajiban

1.1. Munculnya kewajiban

1.1.1. Pada saat pemerintah melakukan pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga

1.2. Pembayaran bunga atas kewajiban

1.2.1. Untuk pembayaran bunga

1.3. Pelunasan Kewajiban

1.3.1. Pelunasan kewajiban kepada pihak ketiga

2. Pengakuan dan Pengukuran

2.1. Pengakuan Kewajiban

2.1.1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

2.1.2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

2.2. Pengukuran Kewajiban

2.2.1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

2.2.2. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

3. Penyajian dan Pengungkapan

3.1. Kewajiban disajikan dalam Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3.2. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang/kewajiban untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pengguna laporan keuangan.

4. KLASIFIKASI

4.1. Kewajiban Jangka Pendek

4.1.1. Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan

4.1.1.1. Jenis-Jenis

4.1.1.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

4.1.1.1.2. Utang Bunga

4.1.1.1.3. Bagian Lancar utang jangka panjang

4.1.1.1.4. Pendapatan diterima dimuka

4.1.1.1.5. Utang Beban

4.1.1.1.6. Utang jangka pendek lainnya

4.2. Kewajiban Jangka Panjang

4.2.1. Kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan

4.2.1.1. Jenis Jenis

4.2.1.1.1. Utang Dalam negeri

4.2.1.1.2. Utang Luar negeri

4.2.1.1.3. Utang jangka panjang lainnya

5. DEFINISI

5.1. Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah