1. PASAL 37A
1.1. PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
2. PEGAWAI PAJAK
2.1. PASAL 36A
2.1.1. Sanksi kelalaian pegawai pajak
2.1.2. Sanksi pidana melakukan kecurangan, pemerasan dan pengancaman
2.2. PASAL 36B
2.2.1. KODE ETIK PEGAWAI PAJAK
2.3. PASAL 36C
2.3.1. Pembentukan Komite pengawas perpajakan
2.4. PASAL 36D
2.4.1. PEMBERIAN INSENTIF TEHADAP DJP
3. PASAL 36
3.1. BATAS WAKTU DJP DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN
3.1.1. Jika kesalahan dilakukan oleh petugas pajak maka sanksi administrasi kepada wajib pajak dapat dibatalkan atau dibatalkan oleh DJP
3.1.2. Batas waktu DJP memberi putusan atas permohonan wajib pajak yaitu 6 bulan sejak tanggal permohonan
4. PASAL 35, PASAL 35 A
4.1. KEWAJIBAN PIHAK TERKAIT MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI PADA DIRJEN PAJAK
5. PASAL 34
5.1. PERATURAN KERAHASIAAN DATA TERHADAP PEJABAT PAJAK
6. PASALA 33
6.1. DIHAPUS
7. PASAL 32
7.1. KETENTUAN PERWAKILAN WAJIB PAJAK
8. PASAL 31
8.1. PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN
9. PASAL 29, PASAL 29 A
9.1. PEMERIKSAAN UJI KEPATUHAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
9.2. PEMERIKSAAN KANTOR
10. PASAL 30
10.1. UPAYA PENYEGELAN TERHADAP SUBJEK PAJAK
11. PASAL 28
11.1. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN PENGHASILAN
12. PASAL 27 A
12.1. PERHITUNGAN PENGEMBALIAN DAN IMBALAN BUNGA TERHADAP WAJIB PAJAK
13. PASAL 27
13.1. PERMOHONAN BANDING WAJIB PAJAK
14. PASAL 26 A
14.1. KESEMPATAN MENYELESAIKAN DENGAN KETENTUAN DIRJEN PAJAK
15. PASAL 26
15.1. KRITERIA SURAT KEBERATN DITERIMA DAN PENYELESAIANNYA
16. Pasal 25
16.1. KRITERIA PENGAJUAN SURAT KEBERATAN OLEH WAJIB PAJAK
17. PASAL 24
17.1. KRITERIA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
18. PASAL 23
18.1. Gugatan wajib pajak
19. PASAL 21
19.1. HAK MENDAHULU ATAS NEGARA TERHADAP UTANG PAJAK
20. PASAL 20
20.1. Penerbitan taghihan dengan surat paksa
20.2. PASAL 22
20.2.1. BATAS DAN DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
20.3. PASAL 19
20.3.1. Sanksi keterlambatan dan penundaan bayar pajak dan SPT
21. SURAT TAGIHAN PAJAK
21.1. PASAL 14
21.2. PASAL 15
21.2.1. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
21.2.2. PERMOHONAN WAJIB PAJAK
21.2.2.1. PASAL 16
21.3. PASAL 17, PASAL 17A
21.3.1. SURATA KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR, SURAT KETETAPAN NIHIL
21.4. PASAL 18
21.4.1. Dasar Penagihan pajak
22. PENYETORAN PAJAK
22.1. pasal 9
22.1.1. jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak
22.2. PASAL 10
22.2.1. SURAT SETORAN PAJAK
23. KASUS PIDANA DALAM PAJAK
23.1. PASAL 44, PASAL 44B
23.1.1. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
23.1.2. Batas waktu penyidikan pidana yaitu 6 bulan
23.2. ORANG YANG TERJERAT PIDANA
23.2.1. Pasal 39 pelanggaran wajib pajak
23.2.2. Pasal 39a pemalsuan faktur atau bukti
23.2.3. Pasal 41 kealpaan pejabat dalam memenuhi kewajiban
23.2.4. Pasal 41a orang yang memberikan keterangan atau bukti palsu
23.2.5. Pasal 41b yang menghalangi atau mempersulit penyidikan
23.2.6. Pasal 41c orang yang tidak memenuhi kewajiban, tidak memberikan informasi yang diminta DJP, menyalah gunakan data dan informasi perpajakan
23.3. PASAL 43 A
23.3.1. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA
23.3.2. PASAL 43
23.3.2.1. KETENTUAN PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA
24. PASAL 1
24.1. Tentang subjek pajak
24.2. pasal 2
24.2.1. wajib pajak
25. PASAL 2A
25.1. MASA PAJAK
26. PASAL 11
26.1. PAJAK TERUTANG , DAN PAJAK TERURANG KURANG BAYAR
26.1.1. PASAL 12,PASAL 13
26.2. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
26.3. PASAL 17C
26.3.1. KRITERIA KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN WAJIB PAJAK
27. PASAL 17 D, PASAL 17 E
27.1. PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETETAPAN KURANG BAYAR
27.2. Pemeriksaan dirjen pajak atas permohonan dan batas waktu pemberitahuan terhadap wajib pajak
27.2.1. PASAL 17B
27.3. PENGECUALIAN SUBJEK PAJAK
28. PASAL 38
28.1. SANKSI DENDA ATAU PIDANA TERHADAP KEALPAAN WAJIB PAJAK yang kedua
28.1.1. Denda paling sedikit 1kali dan paling banyak 2 kali pajak terutang
28.1.2. PIDANA KURUNGAN 3 BULAN SAMPAI 1TAHUN.
29. SPT PAJAK
29.1. PASAL 4
29.1.1. SPT Pajak penghasilan
29.1.1.1. PASAL 13A
29.1.1.1.1. Sanksi Kealpaan SPT
29.1.2. pasal 6
29.1.2.1. tata cara penyampaian spt oleh wajib pajak
29.1.3. pasal 8
29.1.3.1. pembetulan SPT Pajak dan sanksinya
29.2. pasal 7
29.2.1. sanksi administrasi keterlambatan SPT pajak
29.3. PASAL 3
29.3.1. TATA CARA PELAKSANAAN SPT pajak