NILAI-NILAI DASAR ASN oleh Elsa Nur Vriatnika Latsar CPNS 2021 Provinsi Jawa Barat Angkatan 35,...
1. ETIKA PUBLIK
1.1. KONSEP
1.1.1. 1. NORMA UMUM
1.1.2. 2. FOKUS UTAMA PELAYANAN PUBLIK
1.2. KODE ETIK
1.2.1. 1. PERATURAN TINGKAH LAKU TERTULIS
1.2.2. 2. NILAI DASAR KODE ETIK ASN
1.3. DIMENSI
1.3.1. 1. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1.3.2. 2. ALAT EVALUASI
1.3.3. 3. JEMBATAN NORMA MORAL DAN TINDAKAN
1.4. NILAI-NILAI DASAR
1.4.1. UU ASN PASAL 4
2. NASIONALISME
2.1. DEFINISI
2.1.1. 1. NASIONALISME
2.1.2. 2. NASIONALISME PANCASILA
2.2. NILAI NASIONALISME PADA PANCASILA
2.2.1. 1. NILAI KETUHANAN
2.2.2. 2. NILAI KEMANUSIAAN
2.2.3. 3. NILAI PERSATUAN
2.2.4. 4. NILAI MUSYAWARAH
2.2.5. 5. NILAI KEADILAN SOSIAL
2.3. NILAI NASIONALISME DALAM TUGAS UTAMA ASN
2.3.1. 1. PELAYAN PUBLIK
2.3.2. 2. PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK
2.3.3. 3. PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA
2.4. PENERAPAN BAGI ASN
2.4.1. SILA KE-1
2.4.2. SILA KE-2
2.4.3. SILA KE-3
2.4.4. SILA KE-4
2.4.5. SILA KE-5
3. KOMITMEN MUTU
3.1. KONSEP DASAR
3.1.1. 1. EFEKTIF
3.1.2. 2. EFISIEN
3.1.3. 3. INOVASI
3.1.4. 4. MUTU
3.2. NILAI DASAR
3.2.1. 1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
3.2.2. 2. NILAI DASAR ORIENTASI MUTU
3.3. PENDEKATAN INOVASI
3.3.1. 1. PENEMUAN
3.3.2. 2. PENGEMBANGAN
3.3.3. 3. DUPLIKASI
3.3.4. 4. SINTESIS
3.4. BERPIKIR KREATIF
3.4.1. 1. MENAMPILKAN KINERJA BERKOMITMEN
3.4.2. 2. MENJELASKAN MANFAAT PENYELENGGARAAN
3.4.3. 3. MEMBERIKAN CONTOH NYATA PELAYANAN PUBLIK
3.5. MEMBANGUN KOMITMEN
3.5.1. 1. MEMBERI PENILAIAN OBJEKTIF
3.5.2. 2. MENDESKRIPSIKAN TINDAKAN KREATIF
3.5.3. 3. MENGANALISIS KENDALA
3.5.4. 4. MENGANALISIS FAKTOR PENDORONG
4. AKUNTABILITAS
4.1. KONSEP
4.1.1. PENGERTIAN
4.1.1.1. KEWAJIBAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK TERWUJUDNYA NILAI PUBLIK
4.1.1.1.1. 1. MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG BENAR
4.1.1.1.2. 2. MENCEGAH POLITIK PRAKTIS
4.1.1.1.3. 3. MELAYANI DENGAN ADIL
4.1.1.1.4. 4. MENUNJUKKAN SIKAP KONSISTEN
4.1.2. ASPEK
4.1.2.1. 1. HUBUNGAN DUA PIHAK
4.1.2.2. 2. BERIORIENTASI HASIL
4.1.2.3. 3. MEMBUTUHKAN LAPORAN
4.1.2.4. 4. MEMBUTUHKAN KONSEKUENSI
4.1.3. PENTINGNYA
4.1.3.1. FUNGSI
4.1.3.1.1. 1. PERAN DEMOKRATIS
4.1.3.1.2. 2. PERAN KONSTITUSIONAL
4.1.3.1.3. 3. PERAN BELAJAR
4.1.3.2. AKUNTABILITAS PUBLIK
4.1.3.2.1. 1. AKUNTABILITAS VERTIKAL
4.1.3.2.2. 2. AKUNTABILITAS HORIZONTAL
4.1.4. TINGKATAN
4.1.4.1. 1. STAKEHOLDER
4.1.4.2. 2. ORGANISASI
4.1.4.3. 3. KELOMPOK
4.1.4.4. 4. INDIVIDU
4.1.4.5. 5. PERSONAL
4.2. MEKANISME
4.2.1. 1. KEJUJURAN DAN HUKUM
4.2.2. 2. PROSES
4.2.3. 3. PROGRAM
4.2.4. 4. KEBIJAKAN
4.3. AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS
4.3.1. 1. TRANSPARANSI DAN AKSES INFORMASI
4.3.2. 2. PRAKTIK KECURANGAN DAN KORUP
4.3.3. 3. PENGGUNAAN SUMBERDAYA MILIK NEGARA
4.3.4. 4. PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN DATA MILIK PEMERINTAH
4.4. MENJADI PNS YANG AKUNTABEL
4.4.1. 1. PRINSIP PROFESI ASN
4.4.2. 2. PERILAKU INDIVIDU YANG AKUNTABEL
4.4.3. 3. MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN
5. ANTI KORUPSI
5.1. KONSEP DASAR
5.1.1. 1. PENGERTIAN KORUPSI
5.1.2. 2. DAMPAK PERILAKU KORUPSI
5.1.3. 3. TINDAK PIDANA KORUPSI
5.2. NILAI ANTIKORUPSI
5.2.1. 1. JUJUR
5.2.2. 2. PEDULI
5.2.3. 3. MANDIRI
5.2.4. 4. DISIPLIN
5.2.5. 5. TANGGUNG JAWAB
5.2.6. 6. KERJA KERAS
5.2.7. 7. SEDERHANA
5.2.8. 8. ADIL
5.2.9. 9. BERANI
5.3. TINDAKAN PENCEGAHAN KORUPSI
5.3.1. INTEGRITAS
5.3.1.1. 1. KESEDIAAN
5.3.1.2. 2. IDENTIFIKASI
5.3.1.3. 3. INTERNALISASI
5.3.2. SISTEM INTEGRITAS
5.3.2.1. 1. RE-FRAMING CULTURE
5.3.2.2. 2. SEEDING OF INTEGRITY
5.3.2.3. 3. SISTEM INTEGRITAS ORGANISASI