PENYELENGGARAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

1. Transaksi Belanja

1.1. 1. klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan, terdiri dari : belanja penyelenggaraan urusan wajib & belanja penyelenggaraan urusan pilihan. 2. klasifikasi belanja daerah berdasarkan program dan kegiatan, terdiri dari : kelompok belanja tidak langsung & kelompok belanja langsung.

2. Transaksi Pembiayaan

2.1. • penerimaan pembiayaan : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Penerimaan piutang daerah. • Pengeluaran pembiayaan : Pembentukan dana Cadangan, Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang, Pemberian pinjaman daerah.

3. Dokumen Transaksi

3.1. jenis dokumen transaksi pemerintahan daerah : Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana, Surat Permintaan Pembayaran, (SPP-UP), (SPP-GU), (SPP-TU), (SPP-LS), (SPM), (SPM-UP), (SPMGU), (SPM-TU), (SPM-LS), (SP2D).

4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

4.1. Sistem akuntansi keuangan daerah mengatur prosedur pencatatan transaksi berdasarkan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada Perda pengelolaan keuangan daerah dan berpedoman pada PP

5. Anggaran Kas

5.1. • Tujuan : mengatur dana sesuai rencana DPA-SKPD • Anggaran: perkiraan arus kas masuk dan keluar • Peran: Kontrol dan Pengendalilan • Penyusun: TAPD, PPKD (penetapan) sebagai BUD

6. Akuntansi Pengeluaran Kas

6.1. Pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan untuk pertanggungjawaban APBD berkenaan dengan Pengeluaran Kas. • Pelaksana : PPK-SKPD dan PPKD Fungsi Akuntansi • Dokumen : STS, Nota Kredit, Bukti transfer. • Catatan Akuntansi SKPD • Catatan SKPKD

7. Akuntansi Selain Kas

7.1. Pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan non kas SKPD/SKPKD untuk pelaporan keuangan APBD, baik manual maupun terkomputerisasi.

8. Istilah Pokok Dalam Materi Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan Daerah

8.1. • Akuntansi • Akuntansi Keuangan Daerah • Rangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan • Standar Akuntansi Pemerintahan • Buletin Teknis • Laporan Keuangan Daerah • Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

9. Hubungan Rerangka Konsteptual, Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Laporan Keuangan Daerah

9.1. landasan untuk menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah untuk menetapkan metode dan prosedur akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan: • Neraca. • Laporan Realisasi Anggaran. • Laporan Arus Kas. • Catatan atas Laporan Keuangan.

10. Siklus Akuntansi

10.1. • Analisis transaksi dari bukti transaksi yang ada • Pengesahan dan pembuatan bukti pembukuan (voucher) • Pencatatan (entrI) dalam Buku Jurnal • Posting ke Buku Besar dan Buku Besar Pembantu • Penyesuaian akun melalui Daftar Saldo • Penyusunan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Laporan Keuangan.

11. Transaksi Keuangan Daerah

11.1. • Transaksi Penerimaan • Transaksi Belanja • Transaksi Pembiayaan

12. Transaksi Penerimaan

12.1. • Penerimaan Pendapatan asli Daerah (Pajak daerah, retribusi daerah, dll) • Penerimaan Dana perimbangan (Dana bagi hasil, alokasi umum, alokasi khusus) • Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah ( Hibah pemerintah, dana darurat dari pemerintah, dll)

13. Akuntasi Penerimaan Kas

13.1. Pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan untuk pertanggungjawaban APBD berkenaan dengan Penerimaan Kas. • Pelaksana : PPK-SKPD dan PPKD Fungsi Akuntansi • Dokumen : STS, Nota Kredit, Bukti transfer. • Catatan Akuntansi SKPD • Catatan SKPKD

14. Akuntansi Aset Tetap

14.1. Pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan dan aset tetap SKPD/SKPKD untuk pelaporan keuangan APBD, baik manual maupun terkomputerisasi