UNIT 1 "PEMIKIRAN TENTANG PENDIRI BANGSA TENTANG DASAR NEGARA"

1. PANITIA SEMBILAN

1.1. Rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara dan bagaimana relasi agama dan negara

1.1.1. Menyepakati Preambule dalam sidang BPUPKI kedua (10 Juli 1945) yang terdapat tujuh kata yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"

1.1.1.1. Nasionalis Muslim

1.1.1.1.1. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Menurut Natsir, Islam memiliki nilai-nilai sempurna bagi kehidupan bernegara dan dapat menjamin keragaman hidup antargolongan dengan penuh toleransi serta Natsir menulis, "Negara bukanlah tujuan, melainkan hanyalah alat untuk mewujudkan ajaran-ajaran Islam"

1.1.1.2. Nasionalis Sekuler

1.1.1.2.1. Negara Indonesia tidak bisa didasarkan kepada agama, secara spesifik kepada Islam. Agama berkaitan dengan urusan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, negara menyangkut pesoalan dunia dan kemasyarakatan. Negara tidak bisa memaksakan agama kepada warganya

2. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

2.1. Ketuhanan Yang Maha Esa (Peri Ketuhanan)

2.2. Kebangsaan Persatuan Indonesia (Peri Kebangsaan)

2.3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab (Peri Kemanusiaan)

2.4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Peri Kerakyatan)

2.5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ((Peri Kesejahteraan Rakyat)

3. Soepomo (31 Mei 1945)

3.1. Persatuan

3.2. Kekeluargaan

3.3. Keseimbangaan Lahir & Batin

3.4. Musyawarah

3.5. Keadilan Rakyat

3.6. Pemerintah daulat menurut hukum internasional

3.7. Negara yang integralistik (merangkul seluruh bangsa dan menyatukan semua rakyat, dan juga menekankan pentingnya kesatuan)

4. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

4.1. Kebangsaan Indonesia

4.2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan

4.3. Mufakat atau Demokrasi

4.4. Kesejahteraan Sosial

4.5. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

5. Mohammad Hatta (1 Juni 1945)

5.1. Moral

5.1.1. Ketuhanan Yang Maha Esa

5.2. Politik

5.2.1. Kemanusiaan

5.2.2. Persatuan Indonesia

5.2.3. Demokrasi Rakyat

5.2.4. Keadilan Sosial

6. PANITIA DELAPAN

6.1. Mengumpulkan berbagai usulan para anggota BPUPKI

6.1.1. Indonesia merdeka selekas-lekasnya

6.1.2. Mengenai dasar negara

6.1.3. Mengenai soal unifikasi atau federasi

6.1.4. Mengenai bentuk negara dan kepala negara

6.1.5. Mengenai warga negara

6.1.6. Mengenai daerah

6.1.7. Mengenai agama dan negara

6.1.8. Mengenai pembelaan

6.1.9. Mengenai keuangan

7. BELUM MENEMUKAN TITIK TEMU

8. Tujuh kata preambule dihapus karena sejumlah pihak keberatan dengan adanya tujuh kata tersebut sehingga berpotensi terjadi perpecahan. Peristiwa ini dikenal sebagai "PIAGAM JAKARTA"

9. Dibuat Panitia kecil karena belum berhasil menemukan titik temu untuk dasar negara