Kajian Sistem Kediklatan Tahun 2017

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kajian Sistem Kediklatan Tahun 2017 by Mind Map: Kajian Sistem Kediklatan Tahun 2017

1. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

1.1. LSP Pemda

1.2. Bidang Sertifikasi Kompetensi

2. OPTIMALISASI KELEMBAGAAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK “SULUT HEBAT”

3. Deskripsi : Kajian Sistem Kediklatan dimaksudkan untuk mendapatkan bahan penyusunan perencanaan pengembangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Sulawesi Utara menjadi terdepan di Kawasan Timur Indonesia

4. Dasar Hukum

4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

4.2. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi tipe A Provinsi Sulawesi Utara

5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

5.1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pendidikan dan pelatihan Provinsi;

5.1.1. Renstra

5.1.2. Renja

5.1.3. SOP

5.1.4. SPM

5.1.5. SPP

5.2. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota

5.2.1. Diklat Teknis dan Fungsional

5.2.1.1. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional

5.2.1.1.1. Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi

5.2.1.1.2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi

5.2.1.1.3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

5.2.2. Diklat Manajerial

5.2.2.1. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

5.2.2.1.1. Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah

5.2.2.1.2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi

5.2.2.1.3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan

5.2.3. Diklat Teknis Inti

5.2.3.1. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti

5.2.3.1.1. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan

5.2.3.1.2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar

5.2.3.1.3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang

5.3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota

5.3.1. Komite Penjamin Mutu

5.4. Pelaksanaan administrasi badan pendidikan dan pelatihan Provinsi

5.4.1. Registrasi Kediklatan

5.4.2. Evaluasi dan Pelaporan

5.4.3. Sertifikat

5.4.3.1. Pengelola SIDA

6. Tujuan

6.1. untuk mendapatkan gambaran dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sehingga visi dapat lebih mudah untuk dicapai.

7. Manfaat

7.1. agar program peningkatan kompetensi aparatur di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Sulut Hebat akan lebih terukur dan realistis

8. Ruang Lingkup

8.1. Tenaga Kediklatan

8.1.1. Pengelola Diklat

8.1.1.1. MoT

8.1.2. Penyelenggara Diklat

8.1.2.1. TOF

8.1.3. Tenaga Pengajar

8.1.3.1. Pemetaan Kompetensi WI untuk penyelenggaraan diklat teknis

8.1.3.1.1. Diklat Teknis Umum dan Fungsional

8.1.3.1.2. Diklat Teknis Inti

8.1.3.1.3. Diklat Manajerial

8.1.4. Pengelola Sistem Informasi Diklat

8.1.5. Perancanag Kurikulum

8.1.5.1. Perlu disiapkan tenaga teknis

8.1.6. Penganalisis Kebutuhan Diklat

8.1.6.1. Perlu disiapkan tenaga teknis

8.2. Fasilitas Diklat

8.2.1. Sarana Diklat

8.2.1.1. barang bergerak yang dipergunakan dalam menunjangan penyelenggaraan diklat

8.2.2. Prasarana Diklat

8.2.2.1. barang tidak bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan diklat

8.3. Rencana Strategis

8.3.1. perencanaan secara komprehensif dan berkeseinambungan yang disusun untuk penyelenggaraan Diklat dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun

9. Output Kunci

9.1. Dokumen hasil kajian tentang Sistem Kediklatan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

9.2. Terpetakannya kebutuhan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kediklatan

9.3. Terpetakannya kebutuhan peningkatan Kompetensi Tenaga kediklatan

9.4. Terpetakannya kebutuhan penyusunan program dan kegiatan kediklatan

10. Brainstorming

10.1. Penyelenggaraan diklat

10.1.1. Koordinasi kediklatan untuk diklat yang berlum terakreditasi

10.1.1.1. Diklat Teknis Umum dan Fungsional

10.1.1.2. Diklat Teknis Inti

10.2. Kemitraan dengan K/L untuk penyelenggaraan diklat teknis umum, fungsional dan Teknis Inti

10.3. AKD = harus disampaikan kepada SKP

10.4. Normatif

10.4.1. harus ada AKD

10.5. Jangka pendek

10.5.1. Periode 2017

10.5.1.1. Permintaan AKD dari Kabupaten/Kota

10.5.1.2. OPD Provinsi

10.5.1.2.1. satpol-PP

10.5.1.3. AKD

10.5.1.3.1. Bottom up planning

10.5.1.3.2. Kebutuhan Pimpinan

10.6. Jangak Menengah

10.6.1. 2018 - 2019

10.7. Jangka Panjang

10.7.1. Harus dilakukan secara baik sesuai mekanisme

10.7.1.1. AKD

10.7.2. 2019-2021