1. PNS yang Akuntabel
1.1. Akuntabel dalam transparansi dan akses informasi
1.1.1. PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisas yang diberikan oleh institusi
1.2. Menghindari perilaku curang dan koruptif
1.2.1. PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya
1.2.2. PNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup
1.3. Akuntabel dalam pernggunaan sumber daya milik negara
1.3.1. PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi
1.3.2. PNS tidak menggunakan waktu kantor, fasilitas kantor atau sumber daya lain untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan
1.4. Akuntabel dalam penggunaan data dan informasi pemerintah
1.4.1. PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan
1.4.2. PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia
1.5. Menghindari konflik kepentingan
1.5.1. PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugastugas resmi mereka dengan tidak memihak
1.6. Mampu mengambil keputusan yang akuntabel
1.6.1. Memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias
1.6.2. melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien
1.7. Perilaku individu yang akuntabel
1.7.1. PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka
1.7.2. PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat
2. Akuntabilitas dalam Konteks
2.1. Penggunaan sumber daya milik negara
2.1.1. Fasilitas publik dilarang pengunaannya untuk kepentingan pribadi
2.2. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah
2.2.1. Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan harus relevant (relevan), reliable (dapat dipercaya), understandable (dapatdimengerti), serta comparable (dapat diperbandingkan), sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik.
2.3. Konflik kepentingan
2.3.1. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul dimana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan
2.3.2. Tipe Konflik
2.3.2.1. Keuangan
2.3.2.2. Non Keuangan
3. Konsep Akuntabilitas
3.1. Pengertian Akuntabilitas
3.1.1. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya
3.2. Akuntabilitas VS Respinsibilitas
3.2.1. Akuntabilitas kewajiban pertanggung jawaban yang harus dicapai
3.2.2. Responsibilitas kewajiban untuk bertanggung jawab
3.3. Aspek-aspek Akuntabilitas
3.3.1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan
3.3.2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
3.3.3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan
3.3.4. Akuntabilitas memperbaiki kinerja
3.3.5. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi
3.4. Tingkatan Akuntabilitas
3.4.1. Akuntabilitas Stakeholder
3.4.2. Akuntabilitas organisasi
3.4.3. Akuntabilitas kelompok
3.4.4. Akuntabilitas individu
3.4.5. Akuntabilitas personal
4. Mekanisme Akuntabilitas
4.1. Lingkungan kerja akuntabel
4.1.1. Kepemimpinan
4.1.2. Integritas
4.1.3. Keadilan
4.1.4. Transparansi
4.1.5. Tanggung jawab
4.1.6. Kepercayaan
4.1.7. Keseimbangan
4.1.8. Kejelasan
4.1.9. Konsisten
4.2. Alat Akuntabilitas
4.2.1. Perencanaan strategis
4.2.2. Kontrak kerja
4.2.3. Laporan kerja
4.3. Dimensi Akuntabilitas
4.3.1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
4.3.2. Akuntabilitas proses
4.3.3. Akuntabilitas program
4.3.4. Akuntabilitas kebijakan
4.4. Framework Akuntabilitas
4.4.1. 1. Tentukan tujuan dan tanggung jawab
4.4.2. 2. Rencanakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan
4.4.3. 3. Lakukan implementasi monitoring kemajuan
4.4.4. Berikan laporan secara lengkap
4.4.5. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan