1. Moral dan Etika
1.1. moral
1.1.1. ajaran tentang perilaku yang baik dan buruk
1.1.2. moral bersifat operasional
1.2. etika
1.2.1. ilmu tentang norma-norma, nilai-nilai, dan ajaran-ajaran moral
1.2.2. etika bersifat ilmu kritis dan rasional
1.3. nilai-nilai moral
1.3.1. Primer
1.3.2. riil
1.3.3. terbuka
1.3.4. arsitektonik
1.3.5. absolut
1.4. kajian tentang moral
1.4.1. unsur kognisi
1.4.2. unsur afeksi
1.4.3. unsur perilaku
2. Pengertian Etika
2.1. etimologi
2.1.1. Yunani "ethos"
2.1.1.1. kebiasaan
2.1.1.2. adat
2.1.1.3. watak
2.1.1.4. cara berpikir
2.1.2. jamak " ta etha"
2.1.2.1. adat kebiasaan
2.1.3. usila (sansekerta)
2.1.3.1. dasar-dasar
2.1.3.2. prinsip
2.1.3.3. aturan hidup
2.2. harfiah
2.2.1. Etika adalah nilai-nila dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku.
3. ETIKA DAN ETIKET
3.1. ETIKET
3.1.1. cara perbuaatam harus dilakukan manusia
3.1.2. hanya berlaku dalam pergaulan
3.1.3. bersifat relatif
3.1.4. memandang manusia dari lahiriah saja
3.2. etika
3.2.1. tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan
3.2.2. memandang manusia dari dalam
3.2.3. bersifat absolut
4. ETIKA PEMERINTAHAN
4.1. ajaran untuk berperilkau yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubung dengan hakikat manusi
4.2. meiobatkan aturan dan pedoman paduan bersikap dan berperilaku
4.3. etika yang bersifat terapan yang berperan dalam urusan pengaturan tata kelola pemerintah
4.4. bbagian dari yurisprudensi praktis/ filosofi hukum
5. PEMERINTAHAN
5.1. Pengertian
5.1.1. inggris "government"
5.1.1.1. mengemudikan
5.1.2. latin "gobernare
5.1.2.1. mengendalikan
5.1.3. secara umum
5.1.3.1. lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu
5.2. sistematika pemerintahan
5.2.1. pemerintahan konsentratif dan pemerintahan dekonsentratif
5.2.2. pemerintahan dekonsentratif terdiri atas pemerintahan luar negeri dan pemerintahan dalam negeri
5.2.3. pemerintahan dalam negeri = pemerintahan sentral dan desentral
5.2.4. pemerintahan sentral = pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum