1. Praktik dan Aspek Normatif Kolaborasi Pemerintah
1.1. Panduan Perilaku Kolaboratif
1.1.1. 1) Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi;
1.1.2. 2) Organisasi menganggap individu (staf) sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka;
1.1.3. 3) Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka (bahkan ketika terjadi kesalahan);
1.1.4. 4) Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi (universitas) Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai;
1.1.5. 5) Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik;
1.1.6. 6) Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong; dan
1.1.7. 7) Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan
1.2. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah
1.2.1. 1. Key succes factor (Ansen dan Gash, 2012 p 550)
1.2.1.1. 1. Kepercayaan
1.2.1.2. 2. Pembagian kekuasaan
1.2.1.3. 3. Gaya kepemimpinan
1.2.2. 2. Hambatan (Astari dkk , 2019)
1.2.2.1. 1. Ketidakjelasan batasan masalah
1.2.2.2. 2. Ketidakjelasan dasar hukum
1.2.3. 3. Dasar Hukum Kolaboratif Organisasi Pemerintah
1.2.3.1. 1. UU 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
1.2.3.2. 2. UU 39 Tahun 2008 Tenting Kementerian Negara
1.2.3.3. 3. Perpres 68 Tahun 2019 Tenting Organisasi Kementerian Negara
1.2.3.4. 4. UU 23 Tahun 2014 Tenting Pemerintahan Daerah
1.2.3.5. 5. UU 10 Tahun 2020 Tenting Cipta Kerja
1.2.3.5.1. 1. Pemerintah berwenang menetapkan NSPK
1.2.3.5.2. 2. Pemerintah melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenanogan daerah
1.2.4. 4. Strategi Manajemen dan formulasi untuk pencapaiannya secara efisien dan efektif
2. Definisi
2.1. Kolaborasi
2.1.1. Nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama (Dyer and Singh, 1998)
2.1.1.1. Sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar sektor pemerintahan.
2.2. WoG
2.2.1. Kolaborasi Pemerintahan
2.2.1.1. WoG itu menunjukkan lembaga layanan publik yang bekerja melintasi batas-batas portofolio untuk mencapai tujuan bersama dan tanggapan pemerintah yang terintegrasi terhadap isu-isu tertentu. Pendekatan bisa formal dan informal. Mereka dapat fokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program dan pemberian layanan” (Shergold & others, 2004).
3. Kolaborasi Pemerintahan
3.1. Definisi
3.1.1. Sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance .
3.2. Syarat Kepemimpinan
3.2.1. Kepemimpinan Fasilitatif
3.3. Tahapan (Ratner, 2012)
3.3.1. 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang
3.3.2. 2. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi
3.4. Proses (Ansen & Gash, 2012 p 550)
3.4.1. 1. Dialog tatap muka (Face to face dialogue)
3.4.2. 2. Membangun kepercayaan (Trust Building)
3.4.3. 3. Komitmen untuk memproses (Commitment to Process)
3.4.4. 3. Pemahaman Bersama (Shared Understanding)
3.4.5. 4. Hasil Menengah (Intermediate Outcome)
4. Whole of Government
4.1. 1. Merupakan suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan
4.2. 2. Menyatukan upaya-upaya koloboratif masing-masing sektor ke dalam keseleruhuhan sektor dalam koordinesi yang lebin luas
4.2.1. 3. Guna mencapai tujuan-tujuan Pembangunan kebijakan, manajemen program, dan Pelayanan publik
4.3. 4. Sehingga disebut pendekatan penyelenggaraan pemerintahan interagency.
4.4. 5. Dikenalkan oleh negara-negara Anglo Saxon
4.4.1. Inggris
4.4.1.1. Mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam satu pandang dan sistem sesak tahin 1990-an (Tony Blair, Parti Buruh). Dengan nama Joined-up government)
4.4.2. Australia
4.4.2.1. Integrasi akunting pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, ICT, serra sektor sektor Lainnya.
4.4.2.2. Fokus pada kebijakan, pembangunan, dan pelayanan publik
4.4.3. Slandia Baru