Peran Pemuda Dalam Perubahan Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia
1. Gerakan Pemuda Pada Masa Kolonial Belanda
1.1. Pelaksanaan Politik Etnis
1.1.1. Pengenalan
1.1.1.1. Politik etis resmi diterapkan setelah Ratu Wilhelmina, mengumumkan kebijakan itu dalam pidatonya pada 17 September 1901. Kebijakan politik etis dirangkum dalam tiga gagasan atau dikenal juga sebagai *Trias Van Deventer* yang terdiri dari: - Irigasi: perbaikan pengairan dan pertanian. - Imigrasi: ajakan penduduk pribumi untuk bertransmigrasi. - Edukasi: memperluas bidang pengajar dan pendidikan, dalam membangun sekolah dan Sebagian kebijakan dari irigasi dan imigrasi ternyata justru lebih banyak menguntungkan Belanda, alih-alih rakyat Indonesia. Namun, di bidang pendidikan dapat berguna dalam masa depan Bangsa Indonesia
1.1.2. Pelaksanaan
1.1.2.1. Bidang Pertanian
1.1.2.1.1. Untuk meningkatkan produksi pertanian, pemerintah Hindia Belanda memperluas saluran irigasi di daerah pertanian Secara bertahap didirikan pula bank perkreditan pertanian, bank simpan pinjam, lumbung-lumbung desa, rumah gadai, dan sebagainya. Akan tetapi, pembangunan sarana irigasi in ternyata lebih banyak digunakan untuk mengalirkan air ke perkebunan-perkebunan milik pengusaha swasta asing dan tanah-tanah pertanian milik pengusaha swasta.
1.1.2.2. Bidang Pendidikan
1.1.2.2.1. Kategori Sekolah
1.1.2.2.2. Tujuan
1.2. Gerakan Kebangsaan
1.2.1. Budi Utomo
1.2.1.1. Kebijakan pemerintahan ini telah memunculkan golongan elite baru yang berpendidikan Barat dan sadar akan harga dirinya. Atas inisiatif para pemuda pelajar STOVIA didirikanlah organisasi Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang masih terbelakang dan ingin meningkatkan kualitas kehidupan mereka melalui pendidikan. Pemerintah kolonial Belanda bahkan menilai bahwa lahirnya organisasi ini sebagai hasil positif dari pelaksanaan politik etis, yaitu organisasi yang lahir dari kalangan priayi Jawa terpelajar yang bersikap kooperatif terhadap pemerintah kolonial.
1.2.2. Sarikat Dagang Islam
1.2.2.1. Tiga tahun setelah Boedi Oetomo, lahir organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada 1911. Tujuannya untuk menghadapi persaingan dalam bidang perdagangan, terutama dengan orang-orang Tionghoa. Organisasi ini berkecimpung di bidang politik dan mengubah namanya Sarekat Islam (SI). Sifat organisasinya yang terbuka memungkinkan masuknya tokoh-tokoh muda yang berhaluan kiri dan radikal, seperti Semaun, Darsono, dan Tan Malaka.
1.2.3. Partai Nasional Indonesia
1.2.3.1. Nasional Indonesia yang didirikan oleh Ir. Sukarno dengan para anggota kelompok studi club (Algemene Studi Club) Bandung yang kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI kemudian mengupayakan terwujudnya persatuan di kalangan kaum muda Indonesia yang berada dalam kelompok organisasi pergerakan lainnya tanpa memandang strategi atau ideologi perjuangan. Upaya ini berhasil pada 1927. Pada waktu itu, organisasi Boedi Octomo, Sarekat Islam, Paguyuban Pasundan, Sarekat Sumatera, Pemuda Betawi, dan Indonesische Studie Club bergabung dan membentuk Perhimpunan- Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).
1.2.3.2. PNI tidak berusia lama. Pada akhir 1931, partai ini bubar karena Ir. Sukarno ditangkap pemerintah kolonial Belanda Tokoh pimpinan lainnya kemudian mendirikan Partai Indonesia (Partindo). Namun, pendirian partai baru ini menimbulkan perpecahan. Sebagian dari mereka kemudian membentuk partai baru yang diberi nama PNI Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan PNI Baru yang dipimpin oleh Hatta. Dalam programnya, PNI Baru lebih menitikberatkan pada pembinaan kader.
1.3. Gerakan Kepanduan
1.3.1. Gerakan kaum muda lainnya adalah gerakan kepanduan (sekarang dikenal dengan Pramuka), sebuah wadah organisasi yang jauh lebih tertata. Gerakan ini semula dipelopori oleh orang Belanda bernama Baden Powell. Organisasi ini memberikan banyak latihan keterampilan dan kepemimpinan sehingga banyak disukai oleh kaum muda Meskipun gerakan ini memiliki asas yang berbeda-beda, seperti asas keagamaan dan kedaerahan, dan Nasionalisme Indonesia.
1.3.2. Pada periode kebangkitan nasional, kegiatan para perempuan muda ini hanya bersifat sosial dan umumnya menjadi bagian dari organisasi lokal kedaerahan atau keagamaan. Organisasi perempuan pertama yang terbentuk di Indonesia pada 1912 adalah Putri Mardika, bagian dari organisasi Boedi Oetomo. Setelah itu, muncul Kartini Fonds (Dana Kartini) yang diprakarsai oleh Nyonya van Deventer, berhasil mendirikan Sekolah Kartini di beberapa tempat di Indonesia, seperti Batavia (Jakarta), Bogor, Semarang Malang, dan Surabaya
1.3.3. Di Tasikmalaya, terbentuk organisasi perempuan lain yang diberi nama Keutamaan Istri (1913), kemudian di Sumatera Barat, berdiri Kerajinan Amai Setia (KAS) pada 1914. Para perempuan terpelajar ini sempat memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah yang didirikan Belanda. Organisasi perempuan ini pun sempat melaksanakan kongres pada 25-28 Desember 1928 di Yogyakarta dan Jakarta pada 1929
2. Gerakan Pemuda Setelah Kemerdekaan Indonesia
2.1. Para pemuda menentang simbol-simbol yang menunjukkan kesan akan kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia, seperti ketika di Hotel Yamato Surabaya, dikabarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru pada 19 September 1915. Beberapa orang dari mereka naik ke tiang bendera untuk menurunkan bendera tiga warna itu, menyobek warna birunya dan mengibarkannya kembali dengan warna merah dan putih
2.2. Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada yang terjadi di Jakarta, Ketika massa pemuda berkumpul di Lapangan Ikada untuk mendengarkan Presiden Sukarno berpidato setelah pelaksanaan proklamasi karena alasan keamanan, Sukarno membatalkan pidatonya. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintahan yang baru terbentuk ini harus menghadapi sejumlah permasalahan yang harus segera diselesaikan, seperti menyusun pemerintahan, membentuk Komite Nasional sebagai pembantu presiden, mengurus tawanan Jepang, menyelesaikan sejumlah konflik yang terjadi antara para pemuda dan rakyat, baik dengan tentara Jepang maupun dengan tentara Sekutu dan NICA yang sudah mulai berdatangan untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang.
2.3. Pasukan khusus dari SEAC yang ditugaskan untuk menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang adalah Allied Forces Netherlands East Indies untuk membawa serta orang-orang Belanda dalam kesatuan Netherlands Indies Civil Administration (NIndie) dan tujuan kedatangannya adalah untuk menegakkan kembali pemerintahan Hindia Belanda.
2.4. Pertempuran terbesar terjadi di Surabaya pada 10 November 1945. Ribuan nyawa melayang demi mempertahankan kemerdekaan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, setiap 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di Bandung, perjuangan rakyatnya kemudian dikenang sebagai peristiwa Bandung Lautan Api.
3. Gerakan Pemuda dan Mahasiswa yang Memengaruhi Perubahan Tata Negara Indonesia
3.1. Tri Tuntunan Rakyat
3.1.1. Gerakan mahasiswa non-komunis mulai bangkit dan membentuk organisasi baru yang mereka namakan Kesatuan Aksi Pengganyangan Kontra Revolusi Gerakan Tiga puluh September yang disingkat menjadi KAP Gestapu. KAP-Gestapu kemudian mengadakan rapat umum setelah sebelumnya mengadakan pertemuan untuk melakukan konsultasi dengan Letnan jenderal Soeharto di Taman Surapati, Jakarta, pada 8 Oktober 1965. Puncak gerakan KAP-Gestapu adalah ketika berhasil mengerahkan massa secara besar-besaran pada 9 November 1965 di Lapangan Banteng, Jakarta. Pada 12 Januari 1966, KAMI bersama-sama dengan rakyat beserta Front Pancasila dan kesatuan aksi lainnya mendatangi DPR-GR mengajukan Tritura yang berisi: 1. pembubaran Partai Komunis Indonesia, 2.pembersihan kabinet dari unsur-unsur G305 dan PKI, dan 3.penurunan harga/perbaikan ekonomi. Meskipun pada awal pembentukannya KAMI belum memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), KAMI telah memiliki tekad dan perjuangan, yaitu: 1) mengamankan dan mengamalkan Pancasila, 2) anti kepada Nekolim (neokolonialisme dan imperialisee dan segala bentuk penjajahan, dan 3). membantu ABRI mengganyang G30S dan PKI beserta ormas-ormasnya.
3.2. Gerakan Reformasi
3.2.1. Presiden Sukarno mendekati masa akhir, pembubaran PKI dilaksanakan oleh Jenderal Soeharto sebagai pengembang amanah Surat Perintah 11 Maret 1966 pada 12 Maret 1966. Sejak saat itu, Jenderal Soeharto lebih berperan banyak di pemerintahan. Pada akhirnya, Soeharto diangkat menjadi Presiden RI ke-2 menggantikan Presiden Sukarno dan dimulailah era Orde Baru. Gelombang aksi protes yang dimotori oleh mahasiswa ini dipicu deh beberapa faktor, di antaranya krisis multidimesional yang bermuara pada krisis kepercayaan pada pemerintahan yang telah berkuasa sangat lama. Pada akhirnya berujung pada sebuah aksi massa yang menyuarakan tuntutan terhadap beberapa masalah, yakni sebagai berikut. a) Mengganti kepemimpinan nasional yang selama lebih berada di tangan Presiden Soeharto. b) Melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang telah dijadikan sebagai konstitusi negara dan menjadi dasar dari seluruh undang-undang. c) Menghapus dwifungsi ABRI, yakni tugas tambahan yang diberikan kepada ABRI berupa tugas politik d) Memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya e) Penegakan supremasi hukum. f) Dibentuk pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pengawasan DPR dan para penegak hukum yang lemah telah menyuburkan praktik KKN Hasil hasil pembangunan hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan peristiwa di kampus Trisakti, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya selaku Presiden RI ke-2, kemudian ia menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B. J. Habibie. Kekuatan perjuangan mahasiswa yang murni dapat menumbangkan rezim otoriter dan mengubah sistem ketatanegaraan di Indonesia Kerusuhan diwarnai dengan tindakan anarkis, seperti penjarahan d pembakaran toko-toko, penyerangan pos polisi, serta pusat-pusat perdagangan yang mengakibatkan kegiatan ekonomi lumpuh total. Kerusuhan kemudian berkembang menjadi kerusuhan etnis dengan sasaran utama etnis Tionghoa: - Banyak yang menjadi korban, tidak saja dalam bentuk moril, tetap juga material dan - Hal yang lebih mengherankan adalah ketika kerusuhan terjadi tidak ada tindakan pencegahan yang serius