1. BAB VII Pengembangan Roadmap Sumut Smart Province
1.1. Roadmap integrasi dan ifrastruktur TIK
1.1.1. terdiri dari tahapan roadmap integrasi dan infrastruktur 5 tahun ke depan
1.2. Roadmap tatakelola dan SDM
1.2.1. Tahapan inisiatif tata kelola dan SDM 5 tahun ke depan
1.3. Roadmap layanan smartcity
1.4. Penguatan kordinasi pembangunan pemerintah kab/kota
1.4.1. Program percepatan smart city dan smart regency
1.4.2. program percepatan smart village
1.4.3. Penguatan single data (satu data) dan Open data
1.4.4. Community development seperti pengembangan co creation dan komunitas, inovation center
1.5. Pola penganggaran dan keterlibatan pemangku kepentingan
1.5.1. distirbusi tanggung jawab pendanaan ke OPD pelaksana sesuai dengan dimensi smart province
1.5.2. Alternativ skema panedanaan dari APBN, APBD, Retribusi pengguna, stakeholder (swasta)
1.6. Smart service canvas
1.7. Struktur Ranperda Smart province
1.7.1. Bab 1, bab 2 dst
2. BAB VI Sumut Smart Province
2.1. Arahan strategis Sumut Smart Province
2.1.1. disesuaikan dengan RPJMD dan Smart Province
2.2. Prinsip pengembangan smart Province
2.2.1. Maximize benefit, information is asset, compliance and conformity, integrity, integration, interoperabilitym technology independence
2.3. Strategi implementasi
2.3.1. FAse existing
2.3.2. Fase adding
2.3.3. FAse transforming
2.4. Ruang lingkup pelaksanaan (sesuai pergubsu ttg smart province pasal 3)
2.4.1. Perencanaan
2.4.2. Pelaksanaan
2.4.3. Pemeliharaan dan pengembangan
2.4.4. Pengawasan
2.5. Ruang lingkup penggunaan aplikasi
2.5.1. Pusat penyediaan dan penyajian data
2.5.2. Kinerja aparatur pemerintah
2.5.3. Layanan publik
2.6. Pengembangan Kebijakanm dan kelembagaan smartcity daerah
2.6.1. Gambaran umum tata kelola smart province
2.6.1.1. Proses tata kelola
2.6.1.2. Program tata Kelola
2.6.1.3. Tata Kelola Smart province
2.6.1.4. Organisasi tata kelola
2.6.1.5. Badan kelola smart province
2.6.1.6. Kebiajakamn standar dan prosedur
2.6.2. Tata kelola smart province
2.6.3. Pengelolaan sumber daya manusia
2.6.4. Rekomendasi tata kelola
2.7. Rencana pembangunan infrastruktur pendukung smartcitry
2.7.1. Arsitektur integrasi sistem
2.7.2. Platform sistem informasi
2.7.3. Integrasi sistem informasi
2.7.4. Arsitektur jaringan
2.7.4.1. GAmbaran umum
2.7.4.2. Topologi arsitektur jaringan
2.7.4.3. Koneksi internet
2.7.4.4. Keamanan jaringan
2.7.5. Arsitektur data center
2.7.5.1. Gambaran umum
2.7.5.2. Topologi data center
2.7.5.3. Standar fasilitas fisik
2.7.6. Operation/situation/monitoring room
2.8. Perubahan pola pikir, pola tindak dan pengembangan komunitas
2.8.1. Cocreation
2.8.2. Penyesuaian pola pikir dan pola tindak menuju perubahan sosial
2.8.3. Membentuk masyarakat digital
2.8.4. Transifrmasi pola pikir dan pola tindak
2.8.5. Peran pemerintah sebagai fasilitator
2.8.6. Peran masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat
3. BAB I Pendahuluan
3.1. Latar belakang
3.2. maksud dan tujuan
3.3. Landasan Hukum
3.4. Keluaran
4. BAB V Kondisi Provinsi Sumut
4.1. Kondisi umum wilayah
4.2. Visi Misi
4.3. Tujuan
4.4. Sasaran
4.5. Arah Kebijakan
4.6. Program Unggulan
4.7. Indikator Kinerja Utama (direlasikan ke Misi RPJMD)
5. BAB II Metodologi
5.1. Assesment
5.2. Strategic alignment
5.3. GAP Analysis
5.4. Analisa Prioritas
5.5. Roadmap Design
6. BAB IV Assesment dan Survei
6.1. Pelaksanan assesment dan survei
6.1.1. Survey ke OPD Prvsu
6.2. Inisiatif eksisting smart Province
6.2.1. Kondisi eksisting sumut smart province - smart economy - smart environment - smart society - smart government
6.3. Resume Hasil Assesment dan survei
7. BAB III Tinjauan Pustaka
7.1. Smartcity
7.2. Smart village dan smart regency
7.3. Smart province
7.4. DImensi Smart Province menurut KOMINFO
7.4.1. Smart Governance
7.4.2. Smart Branding
7.4.3. Smart Economy
7.4.4. Smart Living
7.4.5. Smart Society
7.4.6. Smart Environment
7.5. garuda Smartcity framework
7.5.1. Smart Einvironment
7.5.2. Smart Economy
7.5.3. Smart Society