Demokrasi Liberal

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Demokrasi Liberal by Mind Map: Demokrasi Liberal

1. Kabinet-kabinet

1.1. 1. Kabinet Natsir

1.1.1. Kabinet Natsir memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951, hanya selama enam bulan.

1.1.2. Tugas-Tugas

1.1.2.1. berfokus pada penggiatan usaha menuju keamanan negara dan konsolidasi politik.

1.1.2.2. melakukan penyempurnaan Angkatan Perang dan meninjau kembali penyerahan Irian Barat.

1.1.3. Akhir

1.1.3.1. perundingan dengan Belanda pada 4 Desember 1950 tidak menghasilkan apa-apa.

1.1.3.2. Hubungan kabinet dan parlemen memanas berujung pada Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden pada 21 Maret 1951.

1.2. 2. Kabinet Sukiman

1.2.1. Kabinet Sukiman berjalan dari April 1951-April 1952, kabinet ini dipimpin oleh dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) dan Suwirjo (PNI)

1.2.2. Tugas-Tugas

1.2.2.1. koalisi dalam kabinet diharapkan bisa memunculkan kestabilan politik.

1.2.2.2. mempercepat persiapan pemilihan umum pertama Indonesia.

1.2.3. Akhir

1.2.3.1. Penyebab utama kejatuhan Kabinet Sukiman adalah penandatanganan perjanjian Mutual Security Act (MSA) antara Menlu RI Ahmad Subardjo dan Dubes AS Merle Cochran

1.3. 3. Kabinet Wilopo

1.3.1. Kabinet Wilopo memerintah pada April 1952-Juli 1953. Wilopo yang berasal dari PNI Menyusun kabinet yang berisi dari banyak partai,

1.3.2. Tugas-Tugas

1.3.2.1. penanganan konflik internal dalam tubuh militer yang sempat berkembang hingga ke skala layaknya sebuah kudeta

1.3.3. Akhir

1.3.3.1. Kabinet ini harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari sebuah kelompok bernama Serikat Tani Indonesia atas tragedi konflik berdarah yang bernama “Peristiwa Tanjung Morawa” pada 16 Maret 1953.

1.4. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I

1.4.1. Kabinet Ali I berjalan dari Juli 1953-Agustus 1955. Ali Sastroamidjojo sendiri berasal dari golongan NU.

1.4.2. Tugas- Tugas

1.4.2.1. persiapan pemilu di tahun 1955

1.4.2.2. penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA)

1.4.2.3. melaksanakan program ekonomi bernama “Sistem Ekonomi Ali-Baba.”

1.4.3. Akhir

1.4.3.1. Kabinet ini harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)

1.5. 5.Kabinet Burhanuddin Harahap

1.5.1. Burhanuddin Harahap diminta oleh Wakil Presiden Hatta untuk membentuk kabinet. Kabinet ini berjalan dari Agustus 1955-Maret 1956

1.5.2. Tugas-Tugas

1.5.2.1. penyelenggaraan pemilu 1955

1.5.2.2. harmonisasi hubungan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (TNI-AD),

1.5.2.3. pemutusan hubungan Uni Indonesia-Belanda sebagai bentuk protes atas masalah Irian Barat.

1.5.3. Akhir

1.5.3.1. Kabinet ini harus mundur karena kinerja program kabinet ini hanya sebatas menyelenggarakan jalannya pemilihan umum 1955 saja.

1.5.3.1.1. Seusainya pemilihan umum digelar, pemenang pemilu tersebut akan menjadi kabinet pemerintahan berikutnya.

1.6. 6.Kabinet Ali Sastroamidjojo II

1.6.1. Ali Sastroamidjojo kembali ditunjuk presiden untuk membentuk kabinet. Kabinet ini beranggotakan wakil-wakil dari PNI, Masyumi, dan NU

1.6.2. Tugas-Tugas

1.6.2.1. pembatalan hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai bentuk protes kepada Belanda

1.6.2.2. urusan pemerintahan dalam negerii

1.6.3. Akhir

1.6.3.1. Kabinet ini harus mundur karena menghadapi mosi tidak percaya dari salah satu organisasi binaan partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang bernama “Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia.”

1.7. 7. Kabinet Djuanda

1.7.1. Kabinet Djuanda adalah kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal, berjalan dari Maret 1957 sampai dengan Juli 1959.

1.7.2. Tugas-Tugas

1.7.2.1. musyawarah nasional antar tokoh daerah dan tokoh yang melalukan protes dan pemberontakan,

1.7.2.2. pengupayaan pembebasan Irian Barat

1.7.2.3. deklarasi djuanda

1.7.3. Akhir

1.7.3.1. Kabinet ini harus mundur karena perubahan sistem politik yang dilakukan Presiden Soekarno melalui sebuah peristiwa besar yang bernama “Dekrit Presiden” pada tanggal 5 Juli 1959.

2. Kebijakan Ekonomi

2.1. Gerakan Benteng (1950-1953) dijalankan untuk memberikan kredit ringan pada 700 perusahaan Indonesia, namun tidak efektif karena sering disalahgunakan.

2.2. defisit anggaran negara akibat penerimaan yang kecil.

2.3. Ekspor sempat meledak pada masa Perang Korea pada tahun 1950, namun kembali menurun pada 1951

2.4. Jumlah uang yang beredar tidak terkontrol, dan biaya hidup yang terus meningkat juga masalah utama di masyarakat

2.5. Presentase defisit terus meningkat, pada 1950 mencapai 20%, sedangkan pada 1960 mencapai 100%.

3. Kebijaksan Politik

3.1. 1. Konfrensi Asia-Afrika

3.1.1. Konferensi ini memunculkan relasi dan kekuatan baru antar negara baru, serta membuat Indonesia memperoleh dukungan dalam merebut Irian Barat, serta persetujuan dwikewarganegaraan dengan RRC.

3.2. 2. Pemilu 1955

3.2.1. Pemilu Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember, dan Pemilu DPR pada 22 Desember. Hasilnya adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI sebagai pemenang pemilu dan menghasilkan Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

3.3. 3. Politik uar negeri Bebas-Aktif

3.3.1. Sikap ini ditunjukkan dalam keikutsertaan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok serta memprakarsai Konferensi Asia-Afrika

4. Akhir Demokrasi Liberal

4.1. Masa demokrasi liberal diakhiri oleh keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ketika kondisi tidak membaik selama sembilan tahun dan kegagalan konstituante untuk merancang pengganti UUDS 1950.

5. Fadia Izza Nabila (14) XII MIA 2