AKUNTABILITAS PNS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AKUNTABILITAS PNS by Mind Map: AKUNTABILITAS PNS

1. I. PENDAHULUAN

1.1. A. Diskripsi Singkat

1.1.1. Pembelajaran Akuntabilitas PNS ini guna mengajarkan kepada peserta Latsar akan kemampuannya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas guna pelaksanaan tugas jabatannya

1.2. B. Tujuan Pembelajaran

1.2.1. 1. Memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas serta mengaktualisasikannya;

1.2.2. 2. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat;

1.2.3. 3. Memahami tugas yang harus dilaksanakan dan sadar akan pentingnya kinerja untuk organisasi;

1.2.4. 4. Melayani masyarakat secara adil dan merata;

1.2.5. 5. Menunjukkan sikap netralitas PNS dari kepentingan tertentu;

1.2.6. 6. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten

1.2.7. 7. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas.

2. II. KONSEP AKUNTABILITAS

2.1. a. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas

2.1.1. Kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.

2.2. b. Aspek Aspek Akuntabilitas

2.2.1. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship)

2.2.2. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results oriented)

2.2.3. 3.Akuntabilitasmembutuhkanadanyalaporan(Accountability requires reporting)

2.2.4. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences)

2.2.5. 5.Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance)

2.3. c. Pentingnya akuntabilitas

2.3.1. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Merupakan prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya.

2.4. d. tingkatan dalam akuntabilitas

2.4.1. 1. Akuntabilitas personal

2.4.2. 2. Akuntabilitas individu

2.4.3. 3. Akuntabilitas kelompok

2.4.4. 4. Akuntabilitas Organisasi

2.4.5. 5. Akuntabilitas Stakeholder

3. III. MEKANISME AKUNTABILITAS

3.1. a. Indikator akuntabilitas

3.1.1. 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probity and legality).

3.1.2. 2. Akuntabilitas proses (process accountability).

3.1.3. 3. Akuntabilitas program (program accountability).

3.1.4. 4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability).

3.2. b. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia

3.2.1. 1. Perencanaan Strategis (Strategic Plans)

3.2.2. 2. Kontrak Kinerja

3.2.3. 3. Laporan Kinerja

3.2.4. 2. Kontrak Kinerja

3.3. c. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel

3.3.1. 1. Kepemimpinan

3.3.2. 2. Transparansi

3.3.3. 3. Integritas

3.3.4. 4. Tanggungjawab (Responsibilitas)

3.3.5. 5. Keadilan

3.3.6. 6. Kepercayaan

3.3.7. 7. Keseimbangan

3.3.8. 8. Kejelasan

3.3.9. 9. Konsistensi

3.4. d.Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas

3.4.1. 1. Menentukan tujuan

3.4.2. 2. Melakukan perencanaan

3.4.3. 3. Melakukan implementasi dan memantau kemajuan

3.4.4. 4. Memberikan laporan hasil

3.4.5. 5. Melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback

4. IV. AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS

4.1. a. Transparansi dan akses informasi

4.1.1. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan informasi publik dari semua Badan Publik.

4.2. b. Praktik kecurangan (fraud) dan perilaku korup

4.2.1. 1. Insentif

4.2.2. 2. Sikap

4.2.3. 3. Peluang

4.3. d. Penggunaan sumber daya milik negara

4.3.1. Fasilitas publik dilarang pengunaannya untuk kepentingan pribadi,

4.4. e.Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah

4.4.1. Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus relevant (relevan), reliable (dapat dipercaya), understandable (dapat dimengerti), serta comparable (dapat iperbandingkan), sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik.

4.5. f. Konflik kepentingan

4.5.1. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Ada 2 jenis umum konflik kepentingan yaitu Keuangan dan Non-Keuangan.

5. V. MENJADI PNS YANG AKUNTABEL

5.1. a. Apa yang diharapkan dari seorang PNS? Perilaku Individu (Personal Behaviour)

5.1.1. PNS harus taat ketentuan dan peraturan berlaku, tidak diskriminatif, harmonis dan produktif, melayani, adil, tepat waktu.

5.2. b. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi (transparency and official information access)

5.2.1. PNS menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan informasi sesuai ketentuan UU yang berlaku.

5.3. c. Menghindari perilaku yang curang dan koruptif (fraudulent and corrupt behaviour)

5.3.1. PNS harus berperilaku jujur dan mencegah perilaku koruptif

5.4. d. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara (use of public resources)

5.4.1. PNS harus bisa berprilaku efektif dan efesien dalam penggunaan Sumber Daya Negara dan penggunaannya hanya untuk kepentingan negara

5.5. e. Perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah (record keeping and use of government information)

5.5.1. PNS tidak menyalahgunakan informasi, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi

5.6. f. Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan (conflicts of interest)

5.6.1. PNS harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi

5.7. h. Bagaimana Mengambil Keputusan yang Akuntabel bagi PNS?

5.7.1. PNS harus dapat mengambil keputusan secara akuntabel dan beretika