UU N0. 28 TAHUN 2007
por Fitri Yana
1. UPAYA PENYEGELAN TERHADAP SUBJEK PAJAK
2. PASAL 36B
2.1. KODE ETIK PEGAWAI PAJAK
3. PASAL 29, PASAL 29 A
3.1. PEMERIKSAAN UJI KEPATUHAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
3.2. PEMERIKSAAN KANTOR
4. PASAL 37A
4.1. PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
4.2. PERUBAHAN ( UU NO.16 TAHUN 2009
4.2.1. KESEMPATAN KEPADA WAJIB PAJAK UNTUK JUJUR DAN TERBUKA DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN
4.2.2. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEAKSANAAN
5. PASAL 30
6. Fungsi
6.1. Budgetair
6.2. Reguler
7. Pasal 25
7.1. KRITERIA PENGAJUAN SURAT KEBERATAN OLEH WAJIB PAJAK
8. PASAL 17 D, PASAL 17 E
8.1. PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETETAPAN KURANG BAYAR
8.2. PENGECUALIAN SUBJEK PAJAK
9. PASAL 16
9.1. PERMOHONAN WAJIB PAJAK
10. PASAL 17C
10.1. KRITERIA KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN WAJIB PAJAK
11. PASAL 18
11.1. Dasar Penagihan pajak
12. PASAL 19
12.1. Sanksi keterlambatan dan penundaan bayar pajak dan SPT
13. PASAL 20
13.1. Penerbitan taghihan dengan surat paksa
14. PASAL 21
14.1. HAK MENDAHULU ATAS NEGARA TERHADAP UTANG PAJAK
15. PASAL 22
15.1. BATAS DAN DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
16. PASAL 23
16.1. Gugatan wajib pajak
17. PASAL 24
17.1. KRITERIA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
18. PASAL 26
18.1. KRITERIA SURAT KEBERATN DITERIMA DAN PENYELESAIANNYA
19. PASAL 26 A
19.1. KESEMPATAN MENYELESAIKAN DENGAN KETENTUAN DIRJEN PAJAK
20. PASAL 27
20.1. PERMOHONAN BANDING WAJIB PAJAK
21. PASAL 27 A
21.1. PERHITUNGAN PENGEMBALIAN DAN IMBALAN BUNGA TERHADAP WAJIB PAJAK
22. PASAL 28
22.1. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN PENGHASILAN
23. PASAL 31
23.1. PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN
24. PASAL 32
24.1. KETENTUAN PERWAKILAN WAJIB PAJAK
25. PASALA 33
25.1. DIHAPUS
26. PASAL 34
26.1. PERATURAN KERAHASIAAN DATA TERHADAP PEJABAT PAJAK
27. PASAL 35, PASAL 35 A
27.1. KEWAJIBAN PIHAK TERKAIT MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI PADA DIRJEN PAJAK
28. PASAL 36
28.1. BATAS DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN
29. PASAL 36A
29.1. PEGAWAI PAJAK
30. PASAL 36C
30.1. KOMITE PENGAWAS PER[AJAKAN
31. PASAL 36D
31.1. PEMBERIAN INTENSIF TEHADAP DIRJEN
32. PASAL 38, PASAL 39. PASAL 39A, PASAL 41, PASAL 41A, PASAL 41B, PASAL 41C
32.1. ORANG YANG TERJERAT PIDANA
33. tata cara penyampaian spt oleh wajib pajak
34. pembetulan SPT Pajak dan sanksinya
35. Pemeriksaan dirjen pajak atas permohonan dan batas waktu pemberitahuan terhadap wajib pajak
35.1. PASAL 17B
36. PASAL 14
36.1. SURAT TAGIHAN PAJAK
37. pasal 2
37.1. wajib pajak
38. PASAL 1
38.1. Tentang subjek pajak
39. PASAL 2A
39.1. MASA PAJAK
40. pasal 8
41. PASAL 3
41.1. TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK
42. PASAL 4
42.1. SPT Pajak penghasilan
43. pasal 6
44. pasal 7
44.1. sanksi administrasi keterlambatan pajak
45. pasal 9
45.1. jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak
46. PASAL 10
46.1. SURAT SETORAN PAJAK
47. PASAL 11
47.1. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
48. PASAL 12,PASAL 13
48.1. PAJAK TERUTANG , DAN PAJAK TERURANG KURANG BAYAR
49. PASAL 13A
49.1. Sanksi Kealpaan SPT
50. PASAL 15
50.1. Surata Ketetapan pajak kurang bayar tambahan
51. PASAL 17, PASAL 17A
51.1. SURATA KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR, SURAT KETETAPAN NIHIL
52. PASAL 43
52.1. KETENTUAN PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA
53. PASAL 43 A
53.1. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA
54. PASAL 44, PASAL 44B
54.1. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
