VUCA at Hospital

1. VOLATILITY

1.1. Jumlah RS baru semakin Banyak termasuk RS dari Group besar

1.2. Pasien semakin mudah menyampaikan keluh kesah terkait layanan rumah sakit di sosial media

1.3. Pasien yang semakin kritis, mencari info penyakit melalui media online

1.4. Akreditasi sebagai syarat kerja sama dengan BPJS

1.5. persaingan antar rumahsakit dalam hal teknologi sehingga pasien memilih secara selektif rumah sakit yang mudah, cepat tertangani dan tepat pelayanan .

1.6. Perkembangan teknologi kesehatan, co. Penggunaan artificial intelligence yang digabungkan dengan pelayanan medis

1.7. Tuntutan berinovasi untuk memberi pelayanan yang efektif dan efisien, tetapi memerlukan biaya upgrade yang cukup besar

1.8. perencanaan jangka panjang (long term planning) terhadap fasilitas dan penggantian fasilitas belum dilakukan perhitungan/telaah dengan baik

1.9. Persaingan paket-paket pelayanan, seperti paket persalinan/ Vaksin

1.10. Masih ada tenaga kesehatan yg belum bisa mengunakan SIM RS

1.11. Clinical pathway yang harus dikembangkan ke level yang lebih berintergritas antar disiplin ilmu

2. COMPLEXITY

2.1. Sebagian besar karyawan rumah sakit adalah generasi milenial bahkan generasi Z

2.2. Persaingan dengan tenaga medis asing

2.3. Sistem rujukan berjenjang

2.4. Pemeliharaan mutu sering terabaikan setelah rs terakreditasi

2.5. Kewajiban akreditasi vs mutu pelayanan kesehatan

2.6. Kendali Mutu versus Kendali Biaya

2.7. Flow pembayaran claim BPJS vs Kebutuhan operasional

2.8. Piutang BPJS mengganggu Flow keuangan Rumah sakit

2.9. Harapan pemilik RS bertentangan dg kebijakan bpjs

2.10. SCF (Supply Chain Financial) sebagai solusi yang ditawarkan bukanlah menjadi solusi terbaik untuk mengatasi masalah terlambat bayar dari BPJS Kesehatan

2.11. Pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan non kesehatan belum mempertimbangkan SDM yang mengoperasinalkan dan memelihara alat, kontruksi dan instalasi jaringan, suku cadang dan anggaran pemeliharaan dan perbaikan

2.12. Pembelian alat kesehatan belum mempertimbangkan kebutuhan pelayanan sehingga pemanfaatan utility rtendah (tingkat pemanfaatan rendah)

2.13. Turn Over Tenaga Medis (perawat/dokter) VS Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2.14. Pembelian alat kesehatan belum mempertimbangkan kebutuhan pelayanan sehingga pemanfaatan utility rtendah (tingkat pemanfaatan rendah)

3. Solusi

3.1. adanya revisi IURAN dan Besaran PLAFON INA CBGS

3.2. Dengan mengunakan teknologi informasi memberikan akses kepada masyarakat untuk meperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah

3.3. Dokter dpt menyeimbangkan cost dgn pelayanan (terutama pada pasien BPJS)

3.4. Pembuatan kebijakan pemerintah dalam menghadapi perubahan kemajuan IT

3.5. Strong Hospital Leadership

3.6. VUCA versus VUCA (Vision, Understanding, Clarity, Agility)

3.7. penggunaan sistem smart hospital yang paripurna hinga ke back office sehingga mempermudah pengumpulan data utk analisis dan pengambilan keputusan bagi mnjemen rs

3.8. Menggunakan Acuan pokja akreditasi sebagai alat untuk meningkatkan mutu, keselamatan pasien dan kendali biaya

3.9. Orientasi pelayanan yang tidak hanya kuratif, tetapi komprehensif dan holistik meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif

3.10. Pemahaman tentang learning organization

3.11. Melibatkan secara aktif peran seluruh stakeholder di bidang kesehatan dalam setiap kebijakan kesehatan, mulai dari persiapan, implementasi, dan monitoring evaluasi

3.12. Rumah sakit menerapkan manajemen yang berpikiran terbuka terbuka, kritis terhadap perubahan dan memiliki jaringan luas

3.13. Era VUCA = Stresor Meningkat = Keseimbangan IQ-EQ-SQ = Spiritual Company to face the VUCA disruption

3.14. mengubah Mindset karyawan, pemberian Reward, membentuk organinsasi yang Fleksible, Open Minded, Gaya kepemimpinna yang kreatif dan inovatif, kemampuan coaching yang baik

3.15. Kebijakan pemerintah terhadap praktik dokter asing

3.16. Bridging data bukan hanya data pasien dan billing, tapi juga regulasi dan tarif

4. UNCERTAINTY

4.1. BPJS tiba2 dinyatakan defisit

4.2. Banyak Revisi PMK

4.3. Kebijakan BPJS yang mudah berubah

4.4. RS pemerintah cenderung lebih senang untuk melakukan pembelian alkes baru tanpa disertai dengan dana pemeliharaannya. Pembelian alkes juga tidak berdasarkan kebutuhan, namun berdasarkan proyek per kegiatan

5. AMBIGUITY

5.1. Penentuan Kelas Rumah sakit yang kurang transparant

5.2. Standart pelayanan RS BPJS dan Non BPJS disamakan padahal realitanya berbeda

5.3. Kebijakan Bpjs yg berubah2 menyebakan terjebak dlm fraud rs

5.4. terdapat perbedaan penilaian saat survey akreditasi rumah sakit oleh surveior

5.5. Izin pendirian dan operasional di beberapa RS Pemerintah ada yang belum sinkron antara kebijakan Kemenpan-RB dan dinas kesehatan sehingga status legalitas RS dan dana operasional RS yang terombang-ambing

5.6. Belum ada standar akreditasi tersendiri utk rumah sakit khusus. Rs khusus dipaksa memenuhi standar pelayanan rs umum

5.7. Sosialisasi kebijakan terbaru pemerintah kepada pihak terkait di RS (dokter spesialis)