1. Menjamin keamanan dan ketentraman
2. Pemilihan Umum Tahun 1955
2.1. Dimenangkan oleh
2.1.1. PNI
2.1.2. Masyumi
2.1.3. NU
2.1.4. PKI
3. Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal
3.1. Sistem Ekonomi Gunting Syarifudin
3.2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
3.3. Sistem Ekonomi Ali Baba
3.4. Nasionalisasi Perusahaan Asing
3.5. Persetujuan Finansial Ekonomi (FINEK)
3.6. Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP)
3.7. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
3.8. Konsepsi presiden 21 Februari 1957
4. Partai Nahdlatul Ulama (NU)
5. Sistem Multi Partai
5.1. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
5.2. Partai Nasional Indonesia (PNI)
5.3. Partai Komunis Indonesia (PKI)
6. Kabinet-Kabinet Masa Demokrasi Liberal
6.1. Kabinet Natsir 6 September 1950 - 21 Maret 1951
6.1.1. Mohammad Natsir & Sri Sultan Hamengkubowono IX
6.1.2. Masyumi dan PSI
6.1.3. Program pokok
6.1.3.1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
6.1.3.2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan
6.1.3.3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang
6.1.3.4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
6.1.3.5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat
6.1.4. Bidang Ekonomi
6.1.4.1. Gerakan Benteng oleh Sumitro Djojohadikusumo
6.2. Kabinet Sukiman 27 April 1951 - 3 April 1952
6.2.1. Masyumi dan PNI
6.2.2. Program Pokok
6.2.2.1. Mempercepat persiapan pemilihan umum
6.2.2.1.1. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani
6.2.2.2. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya
6.2.2.3. Menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
6.3. Kabinet Wilopo 3 April 1952 - 3 Juni 1953
6.3.1. Mr. Wilopo
6.3.2. PNI, Masyumi dan PSI
6.3.2.1. Sukiman Wiryosanjoyo
6.3.3. Program dalam negeri
6.3.3.1. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD
6.3.3.2. Meningkatkan kemakmuran rakyat
6.3.3.3. Meningkatkan pendidikan rakyat, dan Pemulihan stabilitas keamanan negara
6.3.4. Program luar negeri
6.3.4.1. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia
6.3.4.2. Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif