Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Parlementer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Parlementer by Mind Map: Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Parlementer

1. Periode : 1950-1959

2. Bentuk Negara : Kesatuan

3. Bentuk Pemerintahan : Republik

4. Konstitusi : UUD 1945

5. Presiden : Ir. Soekarno

6. Wakil Presiden : Moh. Hatta

7. Latar Belakang

7.1. Perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.

8. Konstituante

8.1. Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.

9. Kabinet-kabinet

9.1. Kabinet Nasir (Masyumi) 1950-1951

9.2. Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-152

9.3. Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953

10. Dekrit Presiden 5 Juli

11. Kabinet-kabinet

11.1. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955

11.2. Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956

11.3. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957

11.4. Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959

12. Dekrit Presiden 5 juli adalah Dektrit yang mengakhiri masa Parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945.