Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila von Mind Map: Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila

1. Patuh Terhadap Hukum

2. Demokrasi Indonesia Periode 1998 - Sekarang

3. Membatasi penggunaan kekerasan sampai minimum

4. Pilar Demokrasi Pancasila

4.1. Demokrasi yang bersentuhan dengan Tuhan yang Maha Esa

4.2. Demokrasi dengan kecerdasan

4.3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

4.4. Demokrasi dengan rule of law

4.5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan

4.6. Demokrasi dengan pemisahan kekusaan

4.7. Demokrasi dengan hak asasi manusia

4.8. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka

4.9. Demokrasi dengan otonomi daerah

4.10. Demokrasi yang berkeadilan sosial

5. Konsep Demokrasi

5.1. Demos; Rakyat

5.2. Kratos/Kratein; Pemerintahan

6. Perilaku Yang Mendukung Tegaknya Demokrasi

6.1. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah

6.2. Menuntut hak setelah kewajiban

6.3. Kebebasan bertanggungjawab

6.4. Menghormati hak Orang Lain

7. Prinsip Demokrasi

7.1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara membaga

7.2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai

7.3. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur

8. 5 Bentuk Persamaan Dalam Demokrasi

8.1. Persamaan Politik, mencakup dua hal yaitu hak suara dan hak untuk dipilih

8.2. Persamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi di depan hukum

8.3. Persamaan Kesempatan, mencakup persamaan akses untuk meningkatkan prestasi dan kemampuan yang ia milikinya

8.4. Persamaan ekonomi, mencakup akses yang sama terhadap pengelolaan barang dan jasa, serta upaya mewujudkan kesejahteraan yang memadai

8.5. Persamaan Sosial, mencakup persamaan akses dalam setiap aktivitas sosial

9. Klasifikasi Demokrasi

9.1. Aliran Pemikiran

9.2. Model Pelaksanaan

9.3. Pola

9.4. Ideologi

10. Periodisasi Demokrasi Pancasila

10.1. Demokrasi Indonesia Periode 1945 - 1949

10.2. Demokrasi Indonesia Periode 1949 - 1959

10.3. Demokrasi Indonesia Periode 1959 - 1965

10.4. Demokrasi Indonesia 1965 - 1998