PERISTIWA-PERISTIWA PENTING YANG MELATAR BELAKANGI MUNCULNYA KEBIJAKAN KERAS PEMERINTAH HINDIA-BE...

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
PERISTIWA-PERISTIWA PENTING YANG MELATAR BELAKANGI MUNCULNYA KEBIJAKAN KERAS PEMERINTAH HINDIA-BELANDA TERHADAP PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA af Mind Map: PERISTIWA-PERISTIWA PENTING YANG MELATAR BELAKANGI MUNCULNYA KEBIJAKAN KERAS PEMERINTAH HINDIA-BELANDA TERHADAP PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

1. Latar Belakang Munculnya Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda

1.1. Proses radikalisasi

1.1.1. perjuangan nasional menggeser kearah antikolonialisme dan antikapitalisme yang ekstrem-revolusioner

1.1.2. BO membuat program politik yang mencakup tuntutan

1.1.2.1. Mengusahakan sistem pemerintahan parlementer

1.1.2.2. Mengusahakan perundang-undangan yang menjamin persamaan bagi semua warga masyarakat

1.1.2.3. Mengusahakan kesempatan yang terbuka bagi perkembangan semua golongan masyarakat

1.1.3. Waktu pada awal 1920-an dunia perburuan dilanda pergolakan dan pemogokan,

1.1.4. BO bersama-sama organisasi lain memprotes berbagai peraturan dan tindakan pemerintah yang sangat membatasi kebebasan dan melanggar hak-hak asasi manusia

1.1.5. Di Semarang terbentuklah buruh kereta Api atau Vereeniging van Spooren Tramwegpersoneel (VSTP) yang dibentuk oleh Sneevliet yang berasas tujuan sosialis

1.1.6. muncullah serikat sekerja lainnya yaitu, PGHB, PPPB, dan PFB

1.2. Institusionalisasi Politik dan Integritas Kaum Elite

1.2.1. BO dipandang oleh para bupati sebagai ancaman terhadap posisi yang menekan

1.2.2. elite baru mempunyai keterampilan politik tanpa memakai paksaan atau perintah

1.2.2.1. BO dipandang gubernur Hindia Belanda sebagai organisasi yang paling berpotensi untuk mewujudkan modernisasi politik

1.2.3. Nilai-nilai politik yang terkandung dalam ideologi nasionalisme secara lambat laun tetapi progresif memperoleh perumusan semakin bulat, tajam, dan eksplisit

1.3. Kristalisasi Prinsip dan benih-benih Pilarisasi

1.3.1. tahun 1921 merupakan tahun yang sangat menentuka. dalam kongres-kongresnya (Maret, Oktober, dan Desember) SI mempersoalkan disiplin organisasi dengan maksud membersihkan tubuh organisasi dari unsur-unsur komunis

1.3.2. Pada kongres Agustus 1922 Semaoen masih mencoba mengadakan kompromi dengan menyatakan bahwa yang perlu ditentang ialah kapitalisme luar negeri

1.3.3. pada 1923 (Februari) di Madiun didirikan partai SI dan sekaligus ditegaskan disiplin partai untuk menolak pengaruh komunis. Untuk tetap mempertahankan pengaruhnya pada rakyat, maka PKI mendirikan Sarekat Rakyat sebagai tandingan cabang-cabang local SI.

1.4. Polarisasi dan Radikalisasi 1918-1926

1.4.1. Di bidang politik di Eropa dampak pergolakan politik pasca perang dunia I di Eropa pada umumnya dan di Negeri Belanda Khususnya

1.4.2. Di bidang sosial-ekonomi, perang dunia I mengakibatkan kemacetan pengangkutan hasil perkebunan, sehingga pengusaha perkebunan mengurangi produksinya akibat rakyat banyak kehilangan pekerjaan dan pendapatannya.

1.4.3. Proses politisasi lewat organisasi, kongres, media massa memperoleh rangsangan dari proses memburuknya kondisi sosial-ekonomi rakyat

1.4.4. Bertolak dari prinsip bahwa kepentingan kaum modal perlu dilindungi maka politik kolonial yang dijalankan oleh gubernur Jenderal Fock mau tak mau bersifat reaksioner dalam menghadapi aliran-aliran politik serta segala manifestasinya seperti yang direalisasikan oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional.

1.4.5. Memburuknya kondisi hidup pada umumnya dan kondisi kaum buruh khususnya

2. Peristiwa-peristiwa Pergerakan Nasional Indonesia

2.1. lahirnya BO

2.2. Lahirnya serekat Islam

3. Kebijakan Keras Pemerintah Hindia Belanda terhadap pergerakan Nasional Indonesia

3.1. pada 18 Agustus 1913 di keluarkan surat keputusan pemerintah Hindia Belanda untuk menginternir Ketiga pemimpin Indische Partij

3.2. HOS Tjokroaminoto dikenakan hukuman penjara dan meringkuk selama 10 bulan dalam tahanan.

3.3. Tidak berbeda dengan nasib para pemuka golongan kiri, baik Belanda maupun Indonesia, satu persatu terkena aksi pembersihan pemerintah, antara lain dipecat dari pekerjaan atau diusir dari Hindia Belanda

3.4. Gubernur Jenderal Fock dan para pemukanya Tan Malaka, Semaoen, Darsono secara berturut-turut dikenakan Internering (1922-1923).